Pilgub di Tapteng Rawan Kecurangan

Sehari jelang pencoblosan, pemilihan gubernur Sumatera Utara 7 Maret 2013 disinyalir rawan kecurangan. Kecurangan ini terindikasi dari adanya calon gubernur titipan yang berusaha dimenangkan oleh kepala daerah setempat.

Indikasi kecurangan semakin nyata terlihat ketika para petugas panitia pemungutan suara membagikan formulir C-6 ke para pemilih dengan menyertakan kartu nama pasangan nomor urut 5. Menurut pengakuan para pemilih, umumnya petugas PPS yang membagikan formulir C-6 mengkampanyekan pasangan tertentu saat memberikan undangan pemilih dimaksud.

Inilah Janji Bosur yang Tak Terealisasi

Tim Sukses Bosur di Pilkada lalu, mengeluarkan surat Keprihatinan dan Pernyataan Sikap atas jalannya tata kelola pemerintahan di bawah Bonaran-Sukran (Bosur) beberapa minggu yang lewat. Secara garis besar surat tertanggal 11 Juli 2012 tersebut berisi 2 bagian: Pertama, Delapan butir Janji-janji Kampanye Tidak Ditepati dan Kedua, Tujuh poin Keprihatinan (Munculnya Permasalahan-Permasalahan Baru).  Surat terdiri dari 6 halaman isi dan 2 halaman lampiran berisi tanda tangan peserta audiensi.

Berikut kami sarikan isi ringkas surat dimaksud. Inilah 8 janji kampanye yang tidak ditepati Bosur dan 7 Masalah-masalah Baru yang menjadi Keprihatinan menurut Tim Sukses Bosur di Pilkada lalu yang berhasil diringkas oleh Tim PEDULI TAPTENG:

Di Balik Cekcok Sibolga-Tapteng

Masih ingat kampanye Syarfi Hutauruk Walikota Sibolga dalam membantu Bonaran Situmeang untuk mendapatkan kursi Pandan 1? Kata-kata itu masih ada dalam file-file kami. "Jangan ada lagi pemimpin Sibolga dan Tapteng ke depan, yang satu ke Utara yang satu ke Kelatan". Kata-kata ini mudah ditebak yakni ungkapan yang merujuk pada tidak akurnya Walikota Sibolga saat itu dan Bupati Tapteng.

Pasca dilantiknya Bonaran jadi bupati Tapteng kemesraan mulai terajut, hal ini diwujudkan dengan perayaan idul fitri dan natal bersama kedua pemerintahan daerah. Sangkin inginnya cepat mesra sempat terpikir untuk membuat monumen persahabatan.

Tapi kemesraan ini agaknya cepat berlalu. Tak perlu mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Cekcok antara Pemkab dan Pemko dimulai dengan isu perluasan Sibolga yang akan mengambil sebagian wilayah Tapteng. Isu kemudian melebar ketika seorang pejabat di Pemko Sibolga menulis sebuah artikel di harian Suara Rakyat. Sejak itu mulai terjadi "perang dingin" diantara kedua pemerintah daerah.

Komitmen Damai: Bonaran-Sintong Vs Curiga

Perseteruan antara Bupati Tapanuli Tengah Bonaran Situmeang dan Ketua DPRD Tapanuli Tengah semakin mencemaskan gerakan pro rakyat. Pasalnya perseteruan ini telah mengganggu jalannya pemerintahan di Tapanuli Tengah. Bahkan menurut pengakuan Sintong jika LKPJ bupati 2011 tidak segera disahkan secara legal Tapteng berpotensi mendapat finalti berupa pemotongan APBD sebanyak 20% (SURAT, 27/7/2012) pada tahun 2013. Jika ini benar terjadi maka usaha Bonaran Situmeang untuk "menjolok" anggaran sebanyak mungkin dari Pusat ke Tapteng bakal sia-sia.

Masalahnya sampai saat ini belum ada tanda-tanda perseteruan ini bakal reda. Yang muncul adalah ego masing-masing yang lebih mementingkan harga diri serta kelompok masing-masing. Tokoh-tokoh masyarakat Tapteng maupun orang yang Peduli Tapteng yang cemas akan dampak perseteruan ini terus mencoba merajut kembali komunikasi yang putus diantara keduanya.

Inilah Penyebab Perseteruan Bonaran vs Sintong

Bupati Tapanuli Tengah Bonaran Situmeang dan Ketua DPRD Tapanuli Tengah Sintong Gultom sejak awal memang tidak akur. Dua tokoh penting ini berseteru karena berbeda kepentingan. Rakyat pun akhirnya menjadi korban konflik keduanya.

Apa sebenarnya yang menjadi penyebab tidak akurnya Bonaran dan Sintong? Tim PEDULI TAPTENG mencoba mencari akar perseteruan keduanya. Inilah jawaban yang berhasil kami himpum.

Tokoh Lintas Agama Bentuk FORLIPTA

Para Tokoh agama atau Ormas Keagamaan di Tapteng, hari ini Kamis, 22 Desember 2011 akan mendeklarisakan Forum Lintas Iman Peduli Tapteng di Pantai Indah Kalangan. Forum ini dibentuk untuk merespon keprihatinan dan kegelisahan warga Tapteng akan berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Salah satu isu yang diusung forum ini adalah pemberantasan penyakit masyarakat seperti judi, maraknya rumah kitik-kitik dan lain sebainya.

Inilah versi lengkap, isi piagam Forlipta.

PIAGAM FORLIPTA

Dengan memohon rahmat kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Pada Hari ini, Kamis 22 Desember 2011
Kami Para Pemuka Agama dan Ormas Keagamaan di Tapanuli Tengah
Sepakat membentuk Forum Lintas Iman Peduli Tapteng disingkat FORLIPTA.
Untuk mewujudkan masyarakat Tapanuli Tengah yang bermartabat Kami menyerukan dan membuat pernyataan sikap sebagai berikut:
1. Menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama di Tapteng
2. Membentuk jembatan komunikasi masyarakat dengan pemerintah dalam pembangunan Tapteng
3. Menciptakan Masyarakat yang religius, berintegritas dan bermartabat. Untuk itu kami sepakat:
- Menolak Keberadaan Rumah Kitik-kitik dan Prostitusi
- Menolak segala bentuk Perjudian dan Togel
- Menolak Illegal Logging
- Menolak Pengeboman ikan
- Dan Menolak Penyakit Masyarakat lainnya.
4. Mendukung aparat, bertindak tegas terhadap pemilik rumah kitik-kitik, pemilik rumah prostitusi, bandar judi dan Togel, pelaku illegal logging dan pengeboman ikan!
5. Menghimbau agar aparatur pemerintah dan para pemuka agama memberi teladan yang baik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari praktek korupsi demi terwujudnya Tapanuli Tengah yang sejahtera dan bermartabat.

Demikian isi kesepakatan ini kami buat demi masyarakat Tapteng yang sejahtera dan bermartabat.

Di deklarasikan di: PANTAI INDAH KALANGAN
Pada hari/tanggal: Kamis, 22 Desember 2011

Kami yang menyepakati,
Pimpinan Ormas Keagamaan:
PC. Nahdatul Ulama Tapteng, PD. Muhammadiyah Tapteng, PD. JamaiatulAl-Wasliyah Tapteng, Katolik, Protestan dan Karismatik.

Tak Didukung Jadi Ketua Pendeta "Lompat Pagar"

Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) pimpinan Pdt Rustam yang dibentuk rezim Tuani Lbn Tobing demi kepentingan Pilkada pada Maret lalu tamat sudah. Masa kepemimpinan Pdt Rustam yang sangat singkat tapi diwarnai beberapa masalah internal seperti keluarnya Gereja Katolik dan penarikan diri para pendeta HKBP dari BKAG berakhir setelah 35 organisasi Gereja yang berada di Tapteng sepakat membentuk badan baru bernama Badan Kerjasama Antar Gereja Daerah Tapanuli Tengah.

Dalam acara pelantikan pengurus BKAG-DTT yang dihadiri oleh Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang, ketua DPRD Sintong Gultom, Muspida Plus, ketua MUI, KASI BIMAS Katolik, KASI BIMAS Protestan serta 500-an undangan lain Ketua Umum BKAG terlantik Pdt ABG Hutagalung, S.Th meminta kepada pemerintah agar menjadi mitra satu sama lain. "Kami mendukung program pemerintah, tapi tanpa kehilangan sikap kenabian" ungkap beliau.

Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang mengapresiasi usaha pembentukan BKAG. Menurut beliau keinginan untuk membentuk badan kerjasama ini adalah keinginan yang sudah lama dirindukan rakyat Tapanuli Tengah. Menepis isu yang mengatakan ada intervensi bupati dalam pembentukan BKAG baru ini, bupati mengungkapkan rasa herannya.

Sebelum bupati menepis isu itu, ketua DPRD Tapteng Sintong Gultom mengaku mendengar info bahwa bupati melakukan intervensi pada pembentukan BKAG. Namun lanjut beliau, setelah melakukan cek dan ricek ketua DPRD memastikan bahwa tidak ada intervensi dalam pembentukan.

"Ide pembentukan BKAG ini berasal dari para pendeta, waktu memasuki rumah dinas". Menurut beliau bupati hanya memfasilitasi pembentukan setelah ada surat dari 3 inisiator pembentukan BKAG. Namun dia merasa heran, ditengah jalan seorang inisiator lompat pagar. "Sampai saat ini alasan lompat pagarnya tidak jelas! maka ketika saya dimintai nasehat tentang proses selanjutnya saya katakan maju terus" ungkap beliau.

Ungkapan bupati merujuk pada seorang inisiator pembentukan Pdt Rogonda Manurung yang menandatangi surat permintaan ke bupati agar bupati memfasilitasi pembentukan BKAG baru. Pdt Rogonda tanpa alasan jelas menarik diri sebagai inisiator.

Bisik-bisik yang beredar di lingkungan para pemuka agama kristen di Tapteng Pdt Rogonda Manurung menarik diri karena berambisi menjadi ketua BKAG tapi tidak didukung para pendeta lain. Informasi lain yang berhasil dihimpun tim PEDULI TAPTENG sang Pdt Rogonda ditekan oleh para pendeta HKBP lain yang tidak menghendaki pemilihan terjadi. Menurut seorang pendeta HKBP yang pernah bertugas di Tapteng, praeses HKBP sudah memiliki calon tersendiri untuk menduduki jabatan ketua BKAG.

Mutasi Tak Terhindarkan

Untuk mempercepat reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Tapteng baru-baru ini telah terjadi mutasi dibeberapa instansi Pemkab Tapteng. Mutasi ini dilakukan di intansi-intansi yang setelah dievaluasi, ternyata paling banyak melakukan dugaan korupsi dan pelayanan yang tidak baik kepada masyarakat.

Pejabat yang diangkat menduduki pos pos penting itu sebagai berikut: Ir Darmi Siahaan MM menduduki sebagai Kabid Kehutahan. Jairun Sihombing sebagai Kabid Bina Program Dinas Pendidian, Drs Rahman Situmeang sebagai Kabid Pengembangan Karir dan Diklat Badan Kepegawaian, Pangusian Hutagalung sebagai Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat daerah, Jhonson ST MSI sebagai Kabid Tata Ruang dan Pengendalian pada Dinas PU, Drs Sunaryo Sipahutar MM sebagai Kabid Kependudukan dan Capil dan KB, Binton Simorangkir sebagai Kabid Perhubungan Laut Sungai dan Danau pada Dinas Perhubungan.

Selain nama-nama itu, juga ikut dilantik Drs Rustam Manalu menjadi Kabid SLTP, SMA dan Perguruan Tinggi pada Dinas Pendidikan, dr Margan Romapul Parda Sibarani MKes sebagai Kabid Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Tapteng, Drs Sokhizaro Laia sebagai Kabid Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Dompak Simanjuntak SP MM sebagai Kabid Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan.

Selain nama-nama di atas juga telah dilantik Jainur Sihombing sebagai Kabid Bina Program Dinas Pendidikan Tapteng, Drs Syamsir Hutabarat sebagai Kabid Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian Daerah, Sinta Pardamean Sigalingging sebagbai Kabid Kesejahteraan masyarakat pada sekretariat daerah, Yetty Sembiring SSTP sebagai Pj Kabid Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup, Sofia Juliasty Hutagalung SE sebagai Pj Kabid Mutasi BKD Tapteng, Charles Siburian sebagai Kabid umum Sekretariat daerah Kabupaten Tapteng, Ir Harmi Parasian Marpaung sebagai Kabid Litbang dan Ekonomi Bappeda, M Syukri Tanjung sebagai Kabid TK/SD dan PLS pada Dinas Pendidikan Tapteng, Irwansyah RM Sinaga SH sebagai Plt Kabag Humas.

Mutasi pejabat ini sendiri sudah lama dinanti-nantikan masyarakat Tapteng. Streotip masyarakat Tapteng pada para pejabat peninggalan Tuani Lbn Tobing umumnya sangat buruk. Banyak masyarakat yang mendapat perlakuan sewenang-wenang dari para pejabat di lingkungan Pemkab Tapteng di masa Tuani Lbn Tobing menjabat sebagai bupati. Malah para pejabat sebagai PNS banyak yang terlibat sebagai tim sukses DRS pada Pilkada Maret lalu.

Dengan dilantiknya beberapa pejabat menduduki pos-pos penting di lingkungan Tapteng diharapkan pelayanan pada masyarakat semakin baik.

Di Balik Isu Pemekaran

Belakangan ini ide pemekaran Barus Raya kembali diangkat beberapa tokoh di Tapanuli Tengah. Namun berbeda dengan ekspektasi orang seputar Pilkada lalu, ide pemekaran ini agaknya disambut dingin warga Tapanuli Tengah.

Bahkan Bupati Bonaran Situmeang yang baru diangkat kurang lebih sebulan menjabat menjadi bupati terkesan enggan membicarakan isu pemekaran. Bagi Bonaran saat ini jauh lebih penting memikirkan percepatan pembangunan daripada membicarakan isu pemekaran. "Biarkan warga Tapteng merasakan pembangunan yang kami tawarkan, setelah itu itu baru kita bicara pemekaran" ungkap Bonaran.

Di Barus sendiri dan beberapa kecamatan yang diusulkan masuk ke Barus Raya, warga malah menilai ide pemekaran tidak lagi murni sebagai aspirasi warga dan demi kesejahteraan warga. Bapak Tarihoran, yang dulu getol memperjuangkan Barus Raya menjadi kabupaten otonom kini malah menduga ada agenda terselubung di balik ide pemekaran.

Agenda terselubung yang diduga ada di belakang ide pemekaran ini adalah bagi-bagi kekuasaan dan motif ekonomi. Hal ini misalnya dapat dilihat dari siapa yang mengajukan ide pemekaran. Umumnya mereka yang bersuara lantang pada ide pemekaran ini adalah mereka yang berada di pihak orang yang kalah dalam Pilkada lalu (kubu Tuani). Nuansa politis terasa karena di masa kepemimpinan Tuani Lbn Tobing, isu pemekaran ini adalah isu yang harus dibabat habis.

Sedangkan motif ekonomi yang mungkin ada di belakang ide pemekaran ini adalah pemilik-pemilik kebun kelapa sawit seperti Nauli Sawit, PT TAS yang bagi warga sampai saat ini belum jelas siapa pemiliknya. Motif ekonomi lain yang diduga berada di belakang ide pemekaran adalah sebuah perusahaan pertambangan batu bara yang berkeinginan mengeksplorasi batu bara di daerah bakal calon pemekaran.