Sabtu, 27 Maret 2010

Sibolgapun Tak Memihaknya

Tuani tak puas dengan menjadi sumber kekacauan di Tapteng. Dalam Pilkada Sibolga dia campur tangan dengan mendukung salah satu calon walikota. Banyak agenda pribadi tersembunyi Tuani yang mau dia wujudkan bila calon dukungannya menang.

Salah satu agendanya ialah perluasan daerah tapteng ke Sibolga dan mendapatkan sebagian pantai laut untuk dijadikan pelabuhan Tapteng. Kecuali itu Tuani juga ingin agar walikota Sibolga yg dia dukung turut mendukung pencalonan istrinya Ny Dina Riana Samosir di Pilkada Tapteng 2011 nanti.

Nih, masih ada agenda pribadi yang tersembunyi. Diam-diam Tuani juga menginginkan adanya propinsi Tapian Nauli. Setelah pensiun nanti, tuani tak mau jadi tukang kebun atau mandur kelapa sawit saja. Ketakutan terbesanya adalah mendekap di prodeo. Diduga dia sangat yakin, bila kelak tak jadi bupati dan punya kekuasaan lagi, dia akan segera masuk penjara karena kasus penyerobotan tanah dan korupsi yang dia lakukan selama 2 periode memimpin Tapteng.

Bah disinilah ketakutan Tuani. Maka jika propinsi Tapian Nauli terbentuk Tuani berharap dialah gubernurnya. Dengan menjadi gubernur, Tuani bergharap dia masih punya kekuasaan dan punya posisi tawar yang tinggi kepada Partai Demokrat atau Partai lain yang bisa memback-up dia dari segala tuduhan sebagaimana selama ini terjadi. Sebuah perhitungan dan harapan yg absurb.Persoalannya adalah apakah rakyat masih menginginkannya menjadi pemimpin, sementara waktu dia memimpin tapteng dia lebih banyak mendatangkan persoalan bagi rakyat daripada membantu rakyat bebas dari kemiskinan.

Selama pemerintahan Tuani, diperkirakan lebih dari 8000 hektar tanah rakyat dan tanah transmigran diserobot PT Nauli Sawit. Pemilik PT Nauli Sawit sendiri sampai saat ini menjadi misteri. Meski demikian orang tahu bahwa Tuani terkait di dalamnya. Buktinya, SATPOL PP pernah ditugasi Pemkab untuk menjaga kebuh sawit itu.

Segala upaya dilakukan oleh bupati yang menelurkan ide Tapanuli Growth yang tak ada gunanya bagi rakyat Tapteng. Tuani punya banyak gagasan tapi semuanya miskin realisasi. Sekarang ini semua proyek multi year yang ia gagasan menjadi pyoyek gagal. Contoh yang bisa disebut adalah Patung Anugerah, Jalan Rampah-Poriaha, Asrama Haji, PLTU Labuan Angin dan banyak proyek lainnya yang berhenti setengah jalan.

Dalam Pilkada Sibolga Tuani sempat dia diisukan menyiapkan dana 2 milyar utk menggalkan pencalonan Syarfi di Pilkada Sibolga, diduga hal itu dibuat karena elektabilitas syarfi sangat tinggi.

Sekarang masih banyak waktu,kita mendesak agar calon yang berkolusi dengannya cepat meninggalkan Tuani. Kalau itu tak dilakukan, calon tersebut hanya menghitung hari kekalahan.

Sejarah sudah membuktikan bahwa Sibolga tak pernah bersahabat dengan Tuani. Dengan Sahat dia keok. Lewat Toni di Pilkada lalu, dia KO. Ronde berikutnya adalah dia akan babak belur,...itu sudh dimulai dari tidak diakomodirnya demo mrk utk mencoret satu pasang calon di Pilkada Sibolga.

Rabu, 24 Maret 2010

SARMA TUDING TUANI

Pasangan calon walikota Sibolga Syarfi Ht Uruk dan Marudut Situmorang (SARMA) menuding Bupati Tapanuli Tengah, Tuani Lbn Tobing menjadi sumber kekisruhan di Pilkada Kota Sibolga. Aksi demo yang digelar oleh kubu SARMA Selasa (23/3) pagi di depan rumah dinas Bupati Tapteng di Jalan Kapt Maruli Sitorus Sibolga, menyebut oknum Bupati Tapteng Drs Tuani Lumbantobing itu sebagai sumber kekisruhan terkait dengan adanya indikasi bahwa bupati menunggangi sejumlah aksi demo yang belakangan ini berlangsung di KPUD setempat.

“Wahai Firaun yang ada di dalam rumah, jangan campuri Pilkada Kota Sibolga ini karena kami masyarakat Sibolga cinta damai dan cinta SARMA,” kata orator aksi Dedy Sutomo Simanjuntak SAg. Aksi demontrasi yang belakangan sering terjadi di Sibolga dinilai mulai mengganggu ketenangan masyarakat Sibolga.

Pendemo mengatakan bahwa sumber kekisruhan dan kekritisan pada tahapan Pilkada Sibolga ini adalah berkat campur tangan Tuani. Tuani menurut kubu Sarma mendukung salah satu Balon walikota Sibolga. Kubu SARMA meminta Bupati Tapteng untuk tidak mencampuri urusan kota Sibolga dan diminta lebih fokus melaksanakan pembangunan di Kab Tapteng dalam rangka memberi pelayanan prima kepada warga dari pada merecoki proses Pilkada di Sibolga.

"Lebih baik Tuani mengurusi pembangunan jalan yang rusak di tapteng dan mengembalikan tanah rakyat yang dia serobot" kata salah seorang pendemo ke PEDULI TAPTENG. Kecuali itu, Dedy juga menyuarakan, agar rumah dinas Bupati Tapteng dipindahkan ke daerah Tapteng agar Bupatinya menyatu dengan daerah yang dipimpinnya dan perhatiannya pun jadi fokus ke Tapteng.

"Tidak seperti sekarang ini tinggal di Kota Sibolga sehingga tidak menyatu dengan daerah yang dipimpinnya dan tidak menyaksikan langsung kehidupan di daerahnya" ungkap beliau. Usai berorasi dan meneriaki rumah dinas Bupati Tapteng, para pendemo melanjutkan aksi dengan longmarch menuju kantor KPUD Kota Sibolga dan DPRD Kota Sibolga.

“Aksi ini untuk memberi dukungan kepada KPUD setempat agar bekerja secara independen dan jangan mau diinterpensi oleh pihak manapun demi terciptanya pelaksanaan Pilkada Kota Sibolga yang jujur, adil dan bermartabat,” katanya. Menjelang siang massa membubarkan diri dengan tertib.

Tidak berapa lama kemudian aksi demo kembali terjadi di kantor DPRD dan KPUD Kota Sibolga oleh massa yang menamakan dirinya FK Matagali (Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Sibolga Nauli) di Jalan S Parman Sibolga mendesak agar KPUD mencoret Balon Walikota yang diduga menggunakan ijazah palsu di Pilkada Kota Sibolga.

Orator aksi meminta KPU agar bersikap netral melaksanakan tahapan Pilkada yang jujur dan adil serta mengedapankan nilai-nilai kebenaran. KPU juga diminta serius menanggapi temuan LSM terhadap indikasi adanya dugaan salah satu Balon yang bermasalah terhadap berkas syarat pencalonan.

Ketika PEDULI TAPTENG meminta tanggapan seputar campurtangan bupati tapteng di Pilkada Sibolga, masyarakat Tapteng sangat menyayangkannya. "Sebaiknya Tuani tak perlu mencampuri urusan Sibolga, toh di Tapteng lebih banyak masalah" kata Amiruddin Tanjung seorang sopir angkot. "Tuani itu tak tahu diri, sok hebat. Belum beres mengurus daerahnya sudah urus daerah orang lain.Lihat saja seluruh jalan di Tapteng  rusak, bahakan jalan menuju pusat kabupaten di Pandan pun rusak parah. Nampak Tuani tidak mau memperhatikan kesejahteraan rakyatnya" kata Tanjung lebih lanjut. Tanjung pun meminta agar Tuani segera mengakhiri penyerobotan tanah di Tapteng dan tidak otoriter memimpin Tapteng.

Senin, 22 Maret 2010

Ada Tuani di Sibolga

Pemilihan kepala daerah Kotamadya Sibolga semakin memanas dan kritis. Pasalnya,ditenggaraibupati Tapanuli Tengah Tuani Lbn Tobing mencampuri Pilkada Sibolga dengan mendukung salah seorang calon di Pilkada tersebut.

Menurut informasi dan isu yang berkembang dikalangan pengguna facebook, Tuani dikabarkan siap menggelontarkan uang 2 milyar untuk menjegal pencalonan Sarma (Syarfi Ht Uruk-Marudut Situmorang) di Pilkada mendatang.

Beberapa hari yang lalu, Sabtu (20/3/2010) sekelompok massa mendatangi kantor KPUD menuntut pencoretan Sarma dari peserta Pilkada. Dari pantauan Peduli Tapteng, peserta Demo adalah orang-orang "Tapteng" yang dekat dengan Tuani Lbn Tobing dan sebagian lagi adalah pendukung Afifi-Halomoan.

Di Sibolga, bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa Afifi-Halomoan adalah calon dukungan Tuani Lbn Tobing. Tuani dan Afifi diduga telah bersekongkol untuk menjegal Sarma dari Pilkada Sibolga dengan mengembuskan isu izazah palsu. Anggota DPR RI selama 3 periode itu, diduga memiliki izazah palsu SD.

Penjegalan ini mengingatkan kita pada Pilkada Tapanuli Tengah 2005 yang lalu dengan pencoretan nama Roslila dai peserta Pilkada Tapanuli Tengah. Konon menurut info yang dihimpun Peduli Tapteng,cara-cara yang sama hendak dilakukan ke Sarma. Hal ini sangat beralasan,karena SD tempat Syarfi di Sorkam tiba-tiba membatalkan surat keterangan mereka yang menyarakan bahwa Syarfi lulus dai SD Sorkam.

Pembatalan itu diduga dilakukan karena tekanan dari Tuani Lumban Tobing. Beberapa bulan yang lalu,beberapa pejabat dari Pemkab mendatangi tempat Syarfi sekolah dulu,pada saat itulah diduga kepala sekolah dan guru2 ditekan agar tidak mengeluarkan surat keterangan Syarfi.
 





Selasa, 16 Maret 2010

Presiden Diminta Turun Tangan

JAKARTA- Solidaritas Nasional Peduli Tapanuli Tengah (SNPTT) yang merupakan gabungan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pemilik lahan, meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun tangan terkait dengan sengketa lahan sawit antara warga dan PT Nauli Sawit (NS).

Sengketa lahan yang berawal dari masuknya perusahaan sawit itu diyakini tidak akan pernah selesai tanpa ada dari pemerintah pusat. "Kami berharap pemerintah pusat, terkhusus Presiden SBY, untuk memprioritaskan masalah sengketa lahan di Tapanuli Tengah (Tapteng). Apa yang dipidatokan presiden soal penegakan hukum setidaknya dibuktikan di sana," pinta Muhammad Shodiqin Lubis, tokoh agama Tapteng, Sumut, dalam konferensi pers di kafe Mellys Garden, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Senin (8/3).

Selain Shodiqin, hadir pula pada kesempatan itu pemuka agama lainnya yang menjadi korban, yakni Pastor Martinus Rantinus Manalu dan Edi Simatupang selaku Koordinator Forum Pembela Tanah Rakyat. Sementara dari LSM, ada Sahat Tarida (Walhi Sumut) dan Chalid Muhammad (Institut Hijau).

Shodiqin bercerita, bahwa tanah masyarakat yang sebelumnya ditanami pohon kelapa dan palawija itu, telah berganti dengan perkebunan sawit sejak Juni 2004 lalu. Padahal katanya, izin prinsip untuk mengelola tanah tidak dikantongi oleh PT NS. "Sekarang, banyak anak-anak yang terancam putus sekolah, karena permasalahan ini berlarut-larut. Di masyarakat muncul ketidakpercayaan kepada pemerintah dan pemerintah dianggap musuh," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Pastor Martinus Rantinus Manalu. Dikatakannya, kalau SBY betul-betul orang yang anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), saatnya pemerintahannya mendisiplinkan Bupati Tapteng, Tuani Lumbantombing, yang diduga berada di balik PT NS. SNPTT sendiri mencatat, perampasan tanah di Tapteng ada di tiga kecamatan, yakni Manduamas, Sirandorung dan Andam Dewi, yang mencapai 6.000 hektar dan merupakan lahan transmigran umum, non-transmigran, serta pengungsi Aceh (sejak) tahun 1979. Sedangkan penyerobotan tanah ada di Kecamatan Sosorgadong dan Sorkam Barat seluas 100 hektar.

Sementara di dua desa, Sitardas Lorong Aek Lobu dan Simarlelan, masing-masing seluas 210 dan 600 hektar, diduga (juga) dilakukan PT CPA. Menurut Edi Simatupang, selama perjuangan rakyat menuntut hak-haknya itu untuk dikembalikan, telah terjadi kekerasan dan pelanggaran hak azasi manusia (HAM).

Selain kasus pembunuhan terhadap Partahian Simanungkalit, kata Edi pula, rumahnya juga pernah dibakar, sedangkan dia sendiri pun mengalami luka tikaman oleh oknum preman. "Kami tetap akan berjuang demi hak-hak masyarakat," katanya.

Dikatakan Edi pula, masyarakat juga menerima teror dengan pembakaran hasil panen dan lahan milik warga, serta penjarahan terhadap 10 petani. Juga disebutkan, telah terjadi kriminalisasi terhadap Pastor Martinus Rantinus Manalu dan Ketua Kelompok Tani Desa Purba Tua, Robinson Tarihoran, hingga adanya dugaan memecah-belah masyarakat dengan menghembuskan isu agama.

Selasa, 09 Maret 2010

Adili Drs TL, Bupati Tapanuli Tengah

Seribuan orang yang menamakan diri Solidaritas Nasional Peduli Tapanuli Tengah (Tapteng), hari ini akan geruduk Istana Presiden RI. Kemudian, gabungan dari beberapa elemen organisasi seperti Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Forum Pembela Tanah Rakyat (FPTR), Pergerakan Indonesia-Jakarta (PIJ), GMPI Jakarta, ISC , Gracia, FKPAA, PMKRI, Salut, JPIC OFM Indonesia, Formadda TT, TKBP, PMK HKBP, Institut Hijau, WALHI, JATAM, GEPENTA, akan bergerak ke BPN, Mabes Polri dan Komnas HAM RI.

Press release yang disiarkan, Senin (8/3) sore mendesak aparatur hukum menangkap dan mengadili Bupati Tapanuli Tengah, Drs TL sebagai “otak kejahatan dan pemiskinan” di Tapteng. Menurut relis tersebut tanah sebagai satu-satunya sumber penghidupan masyarakat dirampas paksa oleh PT NS, perusahaan perkebunan di Tapanuli Tengah yang diduga dibekingi. Perampasan tanah terjadi di Kecamatan Manduamas, Sirandorung, dan Andam Dewi yang secara keseluruhan mencapai 6.000-an hektare. Lahan di wilayah itu umumnya ditempati transmigran umum, non-transmigran, dan pengungsi konflik Aceh 1979.

Penyerobotan juga terjadi di Kecamatan Sosorgadong dan Sorkam Barat, mencapai 100-an hektare. Penyerobotan tanah di wilayah ini diduga dilakukan PT NS dan pejabat pemerintah kabupaten. Di Desa Sitardas Lorong Aek Lobu (sekitar 210 hektare) dan Desa Simarlelan (sekitar 600 hektar) diduga diserobot oleh PT CPA. Pelebaran jalan yang merupakan proyek pembangunan Bandara Udara Pinangsori juga mengakibatkan 41 keluarga anggota Kelompok Tani Aek Sirara pergi tanpa ganti rugi. Ironinya, PT NS belum memiliki izin apapun selain izin prinsip dari Bupati Tapteng atas 6000 hektare lahan yang diklaim warga sebagai miliknya. BPN daerah (Badan Pertanahan Nasional) sendiri mengaku belum mengeluarkan izin HGU (Hak Guna Usaha) kepada PT NS, namun sudah menguasai lahan milik rakyat yang memiliki alas hak berupa sertifikat.

Bahkan sebanyak 3500 hektar dari 6000 hektar areal yang diberi izin prinsip dari Bupati Tapteng, kini sudah dikuasai dan ditanami sawit tanpa proses ganti rugi. Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Tapanuli Tengah Press release juga mengungkapkan rentang waktu perjuangan rakyat merebut kembali tanah miliknya yang dirampas.

Banyak terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM di Tapanuli Tengah, berupa pembunuhan terhadap Partahian Simanungkalit, penyerobotan lahan milik warga transmigrasi dan tanah adat oleh PT NS, pembakaran rumah Koordinator FPTR Edianto Simatupang, pembakaran hasil panen dan tanah milik warga, teror dan intimidasi terhadap warga desa, penikaman terhadap aktivis FPTR Edianto Simatupang oleh oknum preman, penjarahan terhadap 10 warga petani, mutasi sepihak tanpa ada kejelasan, serta kriminalisasi terhadap Ketua Komisi Justice & Peace Keuskupan Sibolga, Pastor Rantinus Manalu Pr dan Ketua Kelompok Tani Desa Purba Tua Robinson Tarihoran, hingga menghembuskan isu agama untuk memecah belah masyarakat.

Menurut press relis tersebut, sangat jelas, Tuani Lumbantobing bukan representasi dari pejabat yang perduli rakyat. Ketua Komisi Justice & Peace Keuskupan Sibolga, Pastor Rantinus Manalu yang diwawancarai wartawan via telephon, Senin sore, mengungkapkan akan terus menyoraki dan menuntut supaya pelanggaran HAM yang terjadi di Tapteng ditindaklanjuti. Pastor Rantinus Manalu yang berada di Jakarta untuk mengikuti aksi Solidaritas Nasional Peduli Tapteng, menuturkan tidak akan diam sedikitpun, sebelum Tuani Lumbantobing diperiksa dalam berbagai kekerasan dan intimidasi di Tapteng. Bukan hanya itu, kata Pastor, masih banyak yang perlu diperjuangkan seperti pengungkapan korupsi di pemerintahan Tuani.

”Komisi Justice & Peace tidak akan mundur selangkah pun, akan kami seret setiap pelanggaran yang terjadi di Tapteng, termasuk pelanggaran HAM dan korupsi,”katanya. Sebagai catatan, Komnas HAM RI beberapa waktu lalu menegaskan bahwa perebutan lahan warga oleh PT NS merupakan pelanggaran HAM serius. Ketua Komisi Pemantauan dan Penyelidikan, Jhoni Nelson Simanjuntak, mengatakan telah terjadi pelanggaran HAM serius di Tapteng yang harus diusut dan ditindaklanjuti. Dan tidak menutup kemungkinan Komnas HAM akan menggelar pengadilan HAM.

Koran SIB Hari ini Diborong Oknum Tertentu

Hari ini, Selasa 9/3/2010 koran SIB hilang dari peredaran. Beberapa elemen masyarakat yang ingin membaca berita tentang rencana demo di Jakarta, terkait penyerobotan tanah yang dilakukan PT NS tak dapat menemukan koran dimaksud di pasaran.

Diduga kuat hilanggnya koran dari peredaran terkait dengan berita rencana demo itu yang dimuat di dalam. "Ada orang dari LSM tertentu yang memborong koran secara besar-besaran hari ini" kata loper koran di salah satu kios.

Menurut anggota LSM Peduli Tapteng, Paulus Sitinjak fenomena hilangnya koran dari pederan sudah biasa terjadi di Tapteng. "Kalau ada berita yang mengkritik bupati dan menyinggung PT NS, maka koran itu akan hilang dari peredaran di TApteng. Itu sengaja diborong agar rakyat Tapteng tidak mengetahui berita sesungguhnya yang terjadi di Tapteng" ungkap beliau.

"Koran itu akan mereka buang atau bakar" lanjut salah seorang yang dekat dengan pejabat nomor satu di Tapanuli Tengah ini. "Tapi mereka (pejabat dan pemilik PT NS, red) tidak tahu bahwa rakyat TApteng sudah maju. Mereka tidak hanya dapat informasi dari koran" tutupnya.

Selasa, 02 Maret 2010

Masyarakat Tapteng Tak Berharap Banyak pada DPRD

Penetapan pimpinan defenitif DPRD Tapanuli Tengah ditanggapi dingin oleh masyarakat Tapteng. Masyarakat menanggapi penetapan ini secara dingin karena masyarakat sudah tidak ambil pusing dengan keberadaan DPRD Tapteng.

"Pimpinan dewan yang sekarang akan sama saja dengan yang dulu-dulu. Mereka tak akan bisa mengembalikan suami saya  dan tanah saya yang diserobot PT Nauli Sawit" ungkap istri almarhum Partahian Simanungkalit yang diduga korban pembunuhan oleh PT Nauli Sawit. Partahian Simanungkalit diduga dibunuh oleh orang suruhan PT Nauli Sawit karena Partahian menuntut ganti rugi tanahnya yang diserobot PT Nauli Sawit.

Seorang PNS di lingkungan dinas pendidikan juga mengaku bahwa penetapan pimpinan ini tidak akan banyak membawa perbaikan di Tapteng. "Kebanyakan anggota dewan sekarang adalah kacung-kacung bupati" ungkap TH sambil meminta namanya dirahasiakan.

Masa bodoh masyarakat Tapteng atas penetapan anggota dewan ini bukan tidak beralasan. Di daerah ini, masyarakat sudah lama merasa bahwa mereka tidak pernah punya wakil yang memperjuangkan nasib mereka. Sekarang lebih dari 8000 hektar tanah rakyat diserobot oleh PT Nauli Sawit yang sampai saat ini misterius pemiliknya.

Kemarin, Senin (1/3/2010) Ketua Pengadilan Sibolga telah melantik Sintong Gultom sebagai ketua DPRD Tapteng defenitif. Dia didampingi oleh 2 orang wakil, masing-masing: Jamaludin Pohan dan Sondang Hutagalung.