Lapo atau kedai/warung dalam kehidupan masyarakat Tapteng tak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli barang. Tapi lapo juga berkedudukan seperti polis di Yunani. Disini situasi politik, isu politik dan propoganda bisa berjalan.
Hal ini nampaknya disadari betul oleh calon bupati Tapteng DH. Maka sejak beberapa minggu lalu bermunculanlah warung pemenangan DH.
Warung bercap salah satu calon bupati tapteng inipun tiba-tiba kedatangan tamu-tamu "terhormat". Banyak pejabat dan petugas kecamatan yang datang menyambangi kedai. Kuat dugaan, disinilah propaganda tuani dimainkan. Di sinilah pengehengbusan isu miring pada calon lain. Sekaligus di sinilah dihembuskan kebohongan komponen strategis kebanggaan tuan i yang akan dilanjutkan.
Kedai ini dikuasai oleh orang-orangnya tuan i agar kedai tidak menjadi tempat bagi pendidikan politik yang sehat bagi warga. Dengan dikuasainya kedai, maka topik pembicaraan pun dikuasai. Kedai kini bukan mustahil dijadikan arena pembodohan bagi warga. Disini indoktrinasi mimpi2 tuani yang gagal ditanamkan. Modus menguasai kedai, sama seperti modus lapangan sepak bola yang tiba-tiba dipakai sepanjang hari dengan dalih pertandingan sekolah. Padahal tujuan akhirnya adalah agar lapangan tak bisa dipakai pasangan calon bupati BOSUR untuk kampanye.
Kemiskinan warga Tapteng pun dimanfaatkan. Sebagian yang minum di kedai tak perlu membayar, cukup menulis nama.
Lalu siapa yang membayar minuman itu? menurut salah seorang warga Bapak T Tamba di Pinangsori minuman akan dibayar oleh salah satu calon bupati. "Kami tinggal mencatat nama yang minum, dan nanti setelah Pilkada usai, kami tinggal menyodorkan nama itu ke tim pemenangan untuk menagih uangnya" ungkap seorang pemilik kedai di wilayah Sorkam.
Sekali lagi pembodohan tuan i berlangsung. Bukan tidak mungkin pasca Pilkada tagihan tak dibayar tim pemenangan tuan i. Jika demikian siapa yang diuntungkan? tetap saja warga menjadi korban.
