Mutasi Tak Terhindarkan

Untuk mempercepat reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Tapteng baru-baru ini telah terjadi mutasi dibeberapa instansi Pemkab Tapteng. Mutasi ini dilakukan di intansi-intansi yang setelah dievaluasi, ternyata paling banyak melakukan dugaan korupsi dan pelayanan yang tidak baik kepada masyarakat.

Pejabat yang diangkat menduduki pos pos penting itu sebagai berikut: Ir Darmi Siahaan MM menduduki sebagai Kabid Kehutahan. Jairun Sihombing sebagai Kabid Bina Program Dinas Pendidian, Drs Rahman Situmeang sebagai Kabid Pengembangan Karir dan Diklat Badan Kepegawaian, Pangusian Hutagalung sebagai Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat daerah, Jhonson ST MSI sebagai Kabid Tata Ruang dan Pengendalian pada Dinas PU, Drs Sunaryo Sipahutar MM sebagai Kabid Kependudukan dan Capil dan KB, Binton Simorangkir sebagai Kabid Perhubungan Laut Sungai dan Danau pada Dinas Perhubungan.

Selain nama-nama itu, juga ikut dilantik Drs Rustam Manalu menjadi Kabid SLTP, SMA dan Perguruan Tinggi pada Dinas Pendidikan, dr Margan Romapul Parda Sibarani MKes sebagai Kabid Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Tapteng, Drs Sokhizaro Laia sebagai Kabid Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Dompak Simanjuntak SP MM sebagai Kabid Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan.

Selain nama-nama di atas juga telah dilantik Jainur Sihombing sebagai Kabid Bina Program Dinas Pendidikan Tapteng, Drs Syamsir Hutabarat sebagai Kabid Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian Daerah, Sinta Pardamean Sigalingging sebagbai Kabid Kesejahteraan masyarakat pada sekretariat daerah, Yetty Sembiring SSTP sebagai Pj Kabid Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup, Sofia Juliasty Hutagalung SE sebagai Pj Kabid Mutasi BKD Tapteng, Charles Siburian sebagai Kabid umum Sekretariat daerah Kabupaten Tapteng, Ir Harmi Parasian Marpaung sebagai Kabid Litbang dan Ekonomi Bappeda, M Syukri Tanjung sebagai Kabid TK/SD dan PLS pada Dinas Pendidikan Tapteng, Irwansyah RM Sinaga SH sebagai Plt Kabag Humas.

Mutasi pejabat ini sendiri sudah lama dinanti-nantikan masyarakat Tapteng. Streotip masyarakat Tapteng pada para pejabat peninggalan Tuani Lbn Tobing umumnya sangat buruk. Banyak masyarakat yang mendapat perlakuan sewenang-wenang dari para pejabat di lingkungan Pemkab Tapteng di masa Tuani Lbn Tobing menjabat sebagai bupati. Malah para pejabat sebagai PNS banyak yang terlibat sebagai tim sukses DRS pada Pilkada Maret lalu.

Dengan dilantiknya beberapa pejabat menduduki pos-pos penting di lingkungan Tapteng diharapkan pelayanan pada masyarakat semakin baik.

Di Balik Isu Pemekaran

Belakangan ini ide pemekaran Barus Raya kembali diangkat beberapa tokoh di Tapanuli Tengah. Namun berbeda dengan ekspektasi orang seputar Pilkada lalu, ide pemekaran ini agaknya disambut dingin warga Tapanuli Tengah.

Bahkan Bupati Bonaran Situmeang yang baru diangkat kurang lebih sebulan menjabat menjadi bupati terkesan enggan membicarakan isu pemekaran. Bagi Bonaran saat ini jauh lebih penting memikirkan percepatan pembangunan daripada membicarakan isu pemekaran. "Biarkan warga Tapteng merasakan pembangunan yang kami tawarkan, setelah itu itu baru kita bicara pemekaran" ungkap Bonaran.

Di Barus sendiri dan beberapa kecamatan yang diusulkan masuk ke Barus Raya, warga malah menilai ide pemekaran tidak lagi murni sebagai aspirasi warga dan demi kesejahteraan warga. Bapak Tarihoran, yang dulu getol memperjuangkan Barus Raya menjadi kabupaten otonom kini malah menduga ada agenda terselubung di balik ide pemekaran.

Agenda terselubung yang diduga ada di belakang ide pemekaran ini adalah bagi-bagi kekuasaan dan motif ekonomi. Hal ini misalnya dapat dilihat dari siapa yang mengajukan ide pemekaran. Umumnya mereka yang bersuara lantang pada ide pemekaran ini adalah mereka yang berada di pihak orang yang kalah dalam Pilkada lalu (kubu Tuani). Nuansa politis terasa karena di masa kepemimpinan Tuani Lbn Tobing, isu pemekaran ini adalah isu yang harus dibabat habis.

Sedangkan motif ekonomi yang mungkin ada di belakang ide pemekaran ini adalah pemilik-pemilik kebun kelapa sawit seperti Nauli Sawit, PT TAS yang bagi warga sampai saat ini belum jelas siapa pemiliknya. Motif ekonomi lain yang diduga berada di belakang ide pemekaran adalah sebuah perusahaan pertambangan batu bara yang berkeinginan mengeksplorasi batu bara di daerah bakal calon pemekaran.