Wartawan media cetak di Tapanuli Tengah tidak bermutu. Mereka (para kuli tinta di Tapteng) tidak dapat lagi melihat sisi berita yang elegan, santun dan bernilai. Pemberitaan mereka terkesan miring dan berpihak pada penguasa.
Hal itu terlihat dari pemberitaan tentang Doa dan Solidaritas Peduli Tapteng yang digalang oleh Forum Umat Katolik Keuskupan Sibolga, kemarin 12/1/2010. METRO TAPANULI tadi pagi (13/1/2010) malah lebih menyoroti kehadiran dua anggota DPRD Sibolga dalam aksi doa bersama kemarin. METRO TAPANULI menulis: Dua Anggota Dewan Sibolga Demo DPRD Tapteng.
Dalam pemberitaan itu para pembaca mereka giring pada opini campur tangan DPRD Sibolga pada DPRD Tapteng. Untuk menggiring opini publik sang wartawan mencoba mewawancarai dan meminta pendapat salah seorang warga Sibolga tentang kehadiran dua anggota dewan dimaksud.
Wartawan yang sebelumnya sudah meneerima press release dari panitia tampaknya tidak mengerti apa perbedaan doa dan demo. Padahal sebelum acara doa berlangsung, orator sudah menyampaikan bahwa ini adalah doa bukan demo. Pengusung aksi adalah Forum Umat Katolik Keuskupan Sibolga bukan anggota Dewan. Kehadiran kedua anggota DPRD lebih pada solidaritas mereka pada pastornya.
Pemberitaan yang miring juga terdapat di beberapa media cetak seperti ANALISA dan beberapa koran lain. Koordinator aksi, Paulus menduga keberpihakan para kuli tinta pada Pemkab Tapteng diakibatkan oleh "ajinomoto" fulus yang mereka terima dari Pemkab Tapteng. "Para peserta doa berjumlah seribuan, dan peserta aksi tandingan tak lebih dari 40 orang. Peserta aksi adalah bayaran. Masak mereka yang menjadi fokus pemberitaan?" tanya beliau.
Masyarat sudah lama tahu bahwa wartawan di Tapteng menghamba uang. Setiap pemberitaan, selalu meminta uang kirim berita. Siapa yang punya uang, dia yang punya berita. Mereka tidak peduli apakah masyarakat mendapat berita yang benar atau tidak, yang bermutu atau serampangan. Bukan tidak mungkin Tuani Lumbantobing selain membiayai doa tandingan juga membayar para wartawan kacangan di Tapteng.
Wartawan Tapteng harusnya tahu masyarakat membutuhkan berita yang benar dan bermutu. Bukan hanya sekedar berita yang dipesan oleh oknum tertentu.
Kamis, 14 Januari 2010
Pemkab Tapteng, Maju Kena Mundur Kena
Menyikapi penetapan Pastor Rantinus sebagai pembakar hutan yang prematur dan tanpa bukti sampai saat ini, Pemkab Tapanuli Tengah maju kena mundur kena. Beredar isu bahwa Tuani Lumbantobing sang ketua PARTAI DEMOKRAT TAPTENG panik dan ingin cuci tangan.
Kepada sebuah LSM yang tak mau disebut namanya, bupati korup ini meminta sebuah LSM menjembatani dia dengan Katolik. "Terus terang saya takut pada Katolik" ungkap beliau kepada sebuah LSM.
Agaknya dukungan yang terus mengalir kepada Pst Rantinus dan Robinson Tarihoran yang tidak hanya berasal dari kalangan Katolik akhir-akhir ini, membuat bupati yang mengandalkan preman untuk menyerobot tanah rakyat ini semakin panik. Diduga bupati mulai tahu bahwa kebenaran dan keadilan tidak bisa dia beli dengan uang hasil korupsi di Tapteng.
Berbagai upaya yang dilakukan sang bupati dari PARTAI DEMOKRAT ini untuk menghentikan perjuangan Pst Rantinus Cs yang berpihak pada masyarakat korban penyerobotan tanah seperti senjata makan tuan. Kriminalisasi yang dirancang pada Pst Rantinus malah menelanjangi dan mempertontonkan korupsi dan keangkuhannya yang selama ini tertutupi.
Masyarakat kini akhirnya tahu bahwa semua proyek yang selama ini dibanggakan Tuani Lumbantobing ternyata hanyalah isapan jempol. Sekedar catatan: pembukaan jalan Rampa-Poriaha yang nyata merusak hutan lindung sampai saat ini sudah menelan dana 80-an Milyar. Padahal jalan dimaksud belum tersambung dan belum bisa dilalui oleh kenderaan. Ini hanya satu kasus. Kasus yang mirip, terjadi pada pembukaan jalan Aek Horsik-terminal Aek Tolang. Pertanyaannya adalah kemana uang 80 milyar itu dipakai, sampai jalan belum bisa dilalui.
Adakah sang bupati yang ingin menjadikan Tapanuli Tengah ini sebagai milik keluarga (tirani) menggunakannya untuk membiayai demo-demo tandingan? asal tahu saja pendemo tandingan hanya diberi 50.000 per orang dan jumlah peserta tidak lebih dari 40 orang. Jadi kemana uang rakyat Tapteng.
Apakah mungkin digunakan untuk menyuap para LSM yang vokal? atau menyuap wakil-wakil rakyat yang berkunjung ke Tapteng. Sudah banyak wakil rakyat berkunjung ke Tapteng tetapi mereka, selalu pulang tanpa memberi hasil dan jalan keluar pada rakyat Tapteng.
Hanya satu kata, jangan biarkan Tuani merenggut masa depan anak-anak Tapteng.
Kepada sebuah LSM yang tak mau disebut namanya, bupati korup ini meminta sebuah LSM menjembatani dia dengan Katolik. "Terus terang saya takut pada Katolik" ungkap beliau kepada sebuah LSM.
Agaknya dukungan yang terus mengalir kepada Pst Rantinus dan Robinson Tarihoran yang tidak hanya berasal dari kalangan Katolik akhir-akhir ini, membuat bupati yang mengandalkan preman untuk menyerobot tanah rakyat ini semakin panik. Diduga bupati mulai tahu bahwa kebenaran dan keadilan tidak bisa dia beli dengan uang hasil korupsi di Tapteng.
Berbagai upaya yang dilakukan sang bupati dari PARTAI DEMOKRAT ini untuk menghentikan perjuangan Pst Rantinus Cs yang berpihak pada masyarakat korban penyerobotan tanah seperti senjata makan tuan. Kriminalisasi yang dirancang pada Pst Rantinus malah menelanjangi dan mempertontonkan korupsi dan keangkuhannya yang selama ini tertutupi.
Masyarakat kini akhirnya tahu bahwa semua proyek yang selama ini dibanggakan Tuani Lumbantobing ternyata hanyalah isapan jempol. Sekedar catatan: pembukaan jalan Rampa-Poriaha yang nyata merusak hutan lindung sampai saat ini sudah menelan dana 80-an Milyar. Padahal jalan dimaksud belum tersambung dan belum bisa dilalui oleh kenderaan. Ini hanya satu kasus. Kasus yang mirip, terjadi pada pembukaan jalan Aek Horsik-terminal Aek Tolang. Pertanyaannya adalah kemana uang 80 milyar itu dipakai, sampai jalan belum bisa dilalui.
Adakah sang bupati yang ingin menjadikan Tapanuli Tengah ini sebagai milik keluarga (tirani) menggunakannya untuk membiayai demo-demo tandingan? asal tahu saja pendemo tandingan hanya diberi 50.000 per orang dan jumlah peserta tidak lebih dari 40 orang. Jadi kemana uang rakyat Tapteng.
Apakah mungkin digunakan untuk menyuap para LSM yang vokal? atau menyuap wakil-wakil rakyat yang berkunjung ke Tapteng. Sudah banyak wakil rakyat berkunjung ke Tapteng tetapi mereka, selalu pulang tanpa memberi hasil dan jalan keluar pada rakyat Tapteng.
Hanya satu kata, jangan biarkan Tuani merenggut masa depan anak-anak Tapteng.
DPRDSU Beberkan Kebobrokan dalam Penerimaan CPNS Tapteng
Medan (SIB)
Komisi A DPRD Sumut membeberkan “kebobrokan” maupun saratnya kecurangan dalam
penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang dilakukan oleh Pemkab Tapteng (Tapanuli Tengah), sehingga BKN (Badan Kepegawaian Negara) diharapkan segera melakukan peninjauan ulang dan jangan
menerbitkan SK pengangkatannya.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi A DPRD Sumut Suasana Dachi SH, H Syamsul
Hilal, Marah Halim Harahap SAg MHum, Oloan Simbolon ST, Drs Yan Syahrin dan Ir
Marasal Hutasoit dalam rapat dengar pendapat dengan BKD (Badan Kepegawaian
Daerah) Propsu, BKD Kabupaten/Kota membahas masalah penerimaan CPNS, yang
dipimpin Ketua Komisi A HM Nuh, Selasa (12/1) di DPRD Sumut.
“Proses penerimaan CPNS Tapteng yang melakukan kerja sama dengan UGM (Universitas Gajah Mada), ternyata MoU-nya hanya sebatas membuat soal dan kunci jawaban, tapi perangkingan dan penentuan kelulusan seluruhnya diatur Pemkab, sehingga berpeluang sangat besar dilakukan kecurangan,” ujar Marah Halim.
Selain itu, tambah Suasana Dachi, dalam pemeriksaan lembar jawaban para CPNS tidak pernah dilibatkan legislatif maupun LSM, tapi hanya dilakukan panitia dan oknum pejabat Pemkab setempat, sehingga jelas tidak ada ketransparansian.
Bukti yang sangat nyata, tambah Syamsul, dalam penerimaan CPNS di Pemkab Tapteng itu, semuanya di bawah kendali oknum pejabat terasnya. Bahkan DPRD-nya, Parpol (Partai Politik) di daerah itu bisa “diaturnya” dan dia menempatkan dirinya sebagai “raja” yang tak pernah bisa tersentuh hukum.
“Sejak awal kita telah mewanti-wanti, bahwa Pemkab/Pemko yang melakukan kerja-sama di luar USU lebih berpeluang melakukan kesepakatan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme), sehingga tidak heran berkembang rumor di tengah masyarakat untuk lolos jadi CPNS harus setor ke oknum pejabat Rp100 juta-Rp150 juta,” tegas Syamsul.
Syamsul bahkan mengungkapkan pengalamannya dalam penerimaan CPNS pada tahun 2005 semasa Kepala BKD Propsu dijabat oleh Mangasing Mungkur, ada oknum Bupati bersedia menyuap Rp5 miliar, agar penerimaan CPNS di daerahnya bisa diatur dan ditentukan oleh Bupatinya.
Atas kecurangan itu, Syamsul bahkan mendesak BKD Propsu dan BKN untuk melakukan pengusutan dan jika terbukti adanya rekayasa dalam penerimaan CPNS di sejumlah Kabupaten/Kota, BKN harus bersikap tegas dengan membatalkan hasilnya dan periksa Bupati/Walikotanya.
Sementara itu, Marasal, Oloan Simbolon dan Yan Syahrin bahkan mengungkapkan kekecewaannya, kenapa sejumlah Kabupaten/Kota melakukan kerja-sama dengan Universitas di luar Sumut. Padahal diketahui, dengan bekerja-sama dengan UI maupun UGM lebih banyak menghabiskan anggaran negara.
Dari rapat yang dihadiri segenap anggota Komisi A, seperti Sudirman Halawa SH, Sony Firdaus SH, Nurul Azhar Lubis, Hasbullah Hadi SH SpN dan Alamsyah Hamdani SH ini menghasilkan 3 rekomendasi, yakni, BKN didesak mengkaji ulang soal penerimaan CPNS Tapteng.
Selain itu, Komisi A akan segera mengusulkan pembentukan Pansus CPNS “gate” ke pimpinan dewan dan disarankan Pemkab/Pemko se-Sumut agar melakukan kerja sama dengan Universitas Negeri yang ada di Sumut dalam setiap penerimaan CPNS. (M10/m)
“Proses penerimaan CPNS Tapteng yang melakukan kerja sama dengan UGM (Universitas Gajah Mada), ternyata MoU-nya hanya sebatas membuat soal dan kunci jawaban, tapi perangkingan dan penentuan kelulusan seluruhnya diatur Pemkab, sehingga berpeluang sangat besar dilakukan kecurangan,” ujar Marah Halim.
Selain itu, tambah Suasana Dachi, dalam pemeriksaan lembar jawaban para CPNS tidak pernah dilibatkan legislatif maupun LSM, tapi hanya dilakukan panitia dan oknum pejabat Pemkab setempat, sehingga jelas tidak ada ketransparansian.
Bukti yang sangat nyata, tambah Syamsul, dalam penerimaan CPNS di Pemkab Tapteng itu, semuanya di bawah kendali oknum pejabat terasnya. Bahkan DPRD-nya, Parpol (Partai Politik) di daerah itu bisa “diaturnya” dan dia menempatkan dirinya sebagai “raja” yang tak pernah bisa tersentuh hukum.
“Sejak awal kita telah mewanti-wanti, bahwa Pemkab/Pemko yang melakukan kerja-sama di luar USU lebih berpeluang melakukan kesepakatan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme), sehingga tidak heran berkembang rumor di tengah masyarakat untuk lolos jadi CPNS harus setor ke oknum pejabat Rp100 juta-Rp150 juta,” tegas Syamsul.
Syamsul bahkan mengungkapkan pengalamannya dalam penerimaan CPNS pada tahun 2005 semasa Kepala BKD Propsu dijabat oleh Mangasing Mungkur, ada oknum Bupati bersedia menyuap Rp5 miliar, agar penerimaan CPNS di daerahnya bisa diatur dan ditentukan oleh Bupatinya.
Atas kecurangan itu, Syamsul bahkan mendesak BKD Propsu dan BKN untuk melakukan pengusutan dan jika terbukti adanya rekayasa dalam penerimaan CPNS di sejumlah Kabupaten/Kota, BKN harus bersikap tegas dengan membatalkan hasilnya dan periksa Bupati/Walikotanya.
Sementara itu, Marasal, Oloan Simbolon dan Yan Syahrin bahkan mengungkapkan kekecewaannya, kenapa sejumlah Kabupaten/Kota melakukan kerja-sama dengan Universitas di luar Sumut. Padahal diketahui, dengan bekerja-sama dengan UI maupun UGM lebih banyak menghabiskan anggaran negara.
Dari rapat yang dihadiri segenap anggota Komisi A, seperti Sudirman Halawa SH, Sony Firdaus SH, Nurul Azhar Lubis, Hasbullah Hadi SH SpN dan Alamsyah Hamdani SH ini menghasilkan 3 rekomendasi, yakni, BKN didesak mengkaji ulang soal penerimaan CPNS Tapteng.
Selain itu, Komisi A akan segera mengusulkan pembentukan Pansus CPNS “gate” ke pimpinan dewan dan disarankan Pemkab/Pemko se-Sumut agar melakukan kerja sama dengan Universitas Negeri yang ada di Sumut dalam setiap penerimaan CPNS. (M10/m)
Selasa, 12 Januari 2010
Gerombolan Aksi Tandingan Malu Sendiri
Gerombolan demo tandingan yang diduga disiapkan dan dibiayai oleh Bupati Tapanuli Tengah Tuani Lumban Tobing saat Doa yang dilakukan oleh Forum Umat Katolik Keuskupan Sibolga tadi pagi di depan kantor bupati, malu sendiri. Mereka tak mendapat tanggapan apapun dari peserta doa, bahkan mereka dicueki peserta doa.
Untuk menebar ketakutan di masyarakat, sejak kemarin sore (11/1/2010), beredar isu bahwa aksi Doa dan Solidaritas Peduli Tapteng akan berhadapan dengan kelompok pedemo tandingan. Tadi pagi saat doa belangsung di depan kantor bupati, sekelompok massa yang sebelumnya sudah berada di belakang GOR Pandan berteriak-teriak untuk memancing emosi peserta doa.
Gerombolan aksi tandingan mengucapkan kata-kata yang khas dari agama tertentu. Nampaknya ada ”settingan” bahwa umat Katolik akan dibenturkan dengan penganut agama lain. Sayangnya, orang yang diduga membiayai aksi tandingan itu tidak tahu persis peta massa yang mengadiri Doa Peduli Tapteng. Meski Doa Peduli Tapteng diusung oleh Forum Umat Katolik, peserta aksi berasal dari elemen masyarakat dan penganut agama lain.
Dalam Doa Peduli Tapteng, Ustazd Sodikin Lubis turut membacakan doa di depan kantor DPRD, Bupati, Pengadilan Sibolga, Kapolres Tapteng, Kejari Sibolga secara bergantian dengan Sintua-sintua Katolik.
Melihat bahwa doa dipanjatkan oleh pemimpin agama yang berbeda secara bergantian, peserta aksi tandingan mundur teratur. Aksi mundur teratur peserta aksi tandingan, yang diduga dibiayai bupati semakin menjadi-jadi tatkala pengeras suara yang mereka pakai tiba-tiba terbakar. Seorang peserta berkomentar: ”Tuhan tak mau mendengar doa mereka, Tuhan mau mendengar doa kita” ungkap Pak Paulus saat aksi.
Untuk menebar ketakutan di masyarakat, sejak kemarin sore (11/1/2010), beredar isu bahwa aksi Doa dan Solidaritas Peduli Tapteng akan berhadapan dengan kelompok pedemo tandingan. Tadi pagi saat doa belangsung di depan kantor bupati, sekelompok massa yang sebelumnya sudah berada di belakang GOR Pandan berteriak-teriak untuk memancing emosi peserta doa.
Gerombolan aksi tandingan mengucapkan kata-kata yang khas dari agama tertentu. Nampaknya ada ”settingan” bahwa umat Katolik akan dibenturkan dengan penganut agama lain. Sayangnya, orang yang diduga membiayai aksi tandingan itu tidak tahu persis peta massa yang mengadiri Doa Peduli Tapteng. Meski Doa Peduli Tapteng diusung oleh Forum Umat Katolik, peserta aksi berasal dari elemen masyarakat dan penganut agama lain.
Dalam Doa Peduli Tapteng, Ustazd Sodikin Lubis turut membacakan doa di depan kantor DPRD, Bupati, Pengadilan Sibolga, Kapolres Tapteng, Kejari Sibolga secara bergantian dengan Sintua-sintua Katolik.
Melihat bahwa doa dipanjatkan oleh pemimpin agama yang berbeda secara bergantian, peserta aksi tandingan mundur teratur. Aksi mundur teratur peserta aksi tandingan, yang diduga dibiayai bupati semakin menjadi-jadi tatkala pengeras suara yang mereka pakai tiba-tiba terbakar. Seorang peserta berkomentar: ”Tuhan tak mau mendengar doa mereka, Tuhan mau mendengar doa kita” ungkap Pak Paulus saat aksi.
Teror Peserta Doa Peduli Tapteng
Aksi damai berupa DOA dan SOLIDARITAS PEDULI TAPTENG yang
digalang Forum Umat Katolik Keuskupan Sibolga berlangsung damai, tertib tadi
pagi (12/1/2010). Doa yang mengusung
tema “Hentikan Kriminalisasi Terhadap Pastor Rantinus Manalu, Pr diikuti
sekitar 1000-an massa.
Massa berasal dari Barus Utara, Sosorgadong, Tumba-Manduamas, Pinangsori, Tapian Nauli, Ketapang, Sarudik, Pandan sejak pagi secara pribadi dan kelompok berkumpul di Seminari Menengah Aek Tolang. Banyak massa yang sebelumnya bersedia mengikuti aksi terpaksa membatalkan niat untuk ikut aksi karena kurangnya transportasi.
Semua pemilik truk di Tapanuli Tengah tidak memberikan truk mereka disewa untuk keperluan aksi. Nampaknya para pemilik truk ketakutan pada bupati. Bukan rahasia umum lagi di Tapanuli Tengah sang bupati adalah momok yang menebar ketakutan dan keresahan.
Selain para pemilik truk, ketakutan juga dialami para PNS khususnya yang beragama Katolik. Beberapa PNS yang beragama Katolik bahkan melarang suami atau keluarga yang lain untuk ikut aksi. Mereka takut menerima resiko dari keikutsertaan suami mereka pada aksi damai itu.
Beberapa usaha dilakukan bupati untuk menggagalkan Doa dan Solidaritas yang juga diikuti oleh unsur FPTR, Pergerakan Indonesia, dan perwakilan umat Muslim. Di Barus Utara truk yang dikirim dari Sibolga untuk mengangkut massa peserta Doa dihadang oleh Camat Setempat. Mobil Camat Barus Utara, dengan sengaja di parkir di badan jalan yang akan dilalui oleh truk peserta doa.
Teror lain yang dihadapi oleh peserta aksi adalah telepon dan SMS yang bernada teror. Paulus Hutagalung, Koordinator Aksi mendapat ancaman via SMS. Pst Alfons Ampu, Pr Pastor Paroki Katedral juga tak luput dari teror. Usai sarapan pagi, seseorang menelepon Pst Alfons untuk meminta pembatalan aksi dengan alasan aksi akan ricuh dan berdarah-darah.
Massa berasal dari Barus Utara, Sosorgadong, Tumba-Manduamas, Pinangsori, Tapian Nauli, Ketapang, Sarudik, Pandan sejak pagi secara pribadi dan kelompok berkumpul di Seminari Menengah Aek Tolang. Banyak massa yang sebelumnya bersedia mengikuti aksi terpaksa membatalkan niat untuk ikut aksi karena kurangnya transportasi.
Semua pemilik truk di Tapanuli Tengah tidak memberikan truk mereka disewa untuk keperluan aksi. Nampaknya para pemilik truk ketakutan pada bupati. Bukan rahasia umum lagi di Tapanuli Tengah sang bupati adalah momok yang menebar ketakutan dan keresahan.
Selain para pemilik truk, ketakutan juga dialami para PNS khususnya yang beragama Katolik. Beberapa PNS yang beragama Katolik bahkan melarang suami atau keluarga yang lain untuk ikut aksi. Mereka takut menerima resiko dari keikutsertaan suami mereka pada aksi damai itu.
Beberapa usaha dilakukan bupati untuk menggagalkan Doa dan Solidaritas yang juga diikuti oleh unsur FPTR, Pergerakan Indonesia, dan perwakilan umat Muslim. Di Barus Utara truk yang dikirim dari Sibolga untuk mengangkut massa peserta Doa dihadang oleh Camat Setempat. Mobil Camat Barus Utara, dengan sengaja di parkir di badan jalan yang akan dilalui oleh truk peserta doa.
Teror lain yang dihadapi oleh peserta aksi adalah telepon dan SMS yang bernada teror. Paulus Hutagalung, Koordinator Aksi mendapat ancaman via SMS. Pst Alfons Ampu, Pr Pastor Paroki Katedral juga tak luput dari teror. Usai sarapan pagi, seseorang menelepon Pst Alfons untuk meminta pembatalan aksi dengan alasan aksi akan ricuh dan berdarah-darah.
Bupati Tapteng Panik!
Menjelang pemeriksaan k-2 Pst Rantinus Manalu, Pr di Medan, (14/1/10) Bupati Tapanuli Tengah, Tuani Lbn Tobing terkesan panik. Bukti-bukti untuk menjebloskan Pst Rantinus sebagai tersangka pembalak hutan tidak lengkap.
Beredar isu persekongkolan Tuani dengan Kepala Dinas Kehutanan Albert Partogi Simanjuntak retak. Hal itu diakibatkan oleh Kepala Dinas Kehutanan tidak mampu mencari bukti-bukti sangkaan. Di satu sisi Tuani ingin agar Pst Rantinus segera mendekam di penjara.
Kepanikan bupati yang diduga telah banyak mengkorupsikan uang negara ini, semakin menjadi menjelang aksi damai DOA DAN SOLIDARITAS PEDULI TAPTENG Selasa, 12/1/10 di Pandan. Aksi digalang oleh FORUM UMAT KATOLIK KEUSKUPAN SIBOLGA. Meski demikian aksi bakal diikuti oleh lintas agama dan golongan.
"Apa yang terjadi...mengapa kami PNS yang beragama Katolik tiba-tiba dikumpulkan di Dinas Pendidikan besok" tanya seorang PNS di lingkungan BAPPEDA kepada PEDULI TAPTENG ONLINE. Tiba-tiba saja saat aksi doa dan solidaritas yang direncanakan berlangsung esok di Pandan, semua PNS beragama Katolik di kurung di Dinas Pendidikan. Asal tahu Kepala Dinas Pendiikan ini adalah juga orang Katolik.
Menanggapi aksi yang akan berlangsung esok, Paulus Koordiator Aksi merasa heran dengan para pemilik truk. Tiba-tiba pemilik truk yang sebelumnya bersedia menyewakan truknya dipakai selama aksi berlangsung secara sepihak membatalkan kesepakatan. "Semua pemilik truk di Tapteng ketakutan menyewakan truknya untuk dipakai peserta aksi Doa dan Solidaritas Peduli Tapteng" ungkap Paulus lebih jauh.
Nampaknya kepanikan bupati semakin tak terkontrol. Yang lebih berbahaya, terdengar isu bahwa pada hari yang sama di Pandan juga akan ada aksi tandingan yang kabarnya dibiayai oleh Tuani Lumban Tobing. Jika aksi ini berlangsung pada waktu dan tempat yang bersamaan bukan tidak mungkin terjadi gesekan antar pendukung aksi.
Beredar isu persekongkolan Tuani dengan Kepala Dinas Kehutanan Albert Partogi Simanjuntak retak. Hal itu diakibatkan oleh Kepala Dinas Kehutanan tidak mampu mencari bukti-bukti sangkaan. Di satu sisi Tuani ingin agar Pst Rantinus segera mendekam di penjara.
Kepanikan bupati yang diduga telah banyak mengkorupsikan uang negara ini, semakin menjadi menjelang aksi damai DOA DAN SOLIDARITAS PEDULI TAPTENG Selasa, 12/1/10 di Pandan. Aksi digalang oleh FORUM UMAT KATOLIK KEUSKUPAN SIBOLGA. Meski demikian aksi bakal diikuti oleh lintas agama dan golongan.
"Apa yang terjadi...mengapa kami PNS yang beragama Katolik tiba-tiba dikumpulkan di Dinas Pendidikan besok" tanya seorang PNS di lingkungan BAPPEDA kepada PEDULI TAPTENG ONLINE. Tiba-tiba saja saat aksi doa dan solidaritas yang direncanakan berlangsung esok di Pandan, semua PNS beragama Katolik di kurung di Dinas Pendidikan. Asal tahu Kepala Dinas Pendiikan ini adalah juga orang Katolik.
Menanggapi aksi yang akan berlangsung esok, Paulus Koordiator Aksi merasa heran dengan para pemilik truk. Tiba-tiba pemilik truk yang sebelumnya bersedia menyewakan truknya dipakai selama aksi berlangsung secara sepihak membatalkan kesepakatan. "Semua pemilik truk di Tapteng ketakutan menyewakan truknya untuk dipakai peserta aksi Doa dan Solidaritas Peduli Tapteng" ungkap Paulus lebih jauh.
Nampaknya kepanikan bupati semakin tak terkontrol. Yang lebih berbahaya, terdengar isu bahwa pada hari yang sama di Pandan juga akan ada aksi tandingan yang kabarnya dibiayai oleh Tuani Lumban Tobing. Jika aksi ini berlangsung pada waktu dan tempat yang bersamaan bukan tidak mungkin terjadi gesekan antar pendukung aksi.
Sabtu, 09 Januari 2010
PNS Tapteng Resah
Bupati Tapanuli Tengah agaknya memakai segala upaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Salah satu usaha yang dibuat sekarang ini adalah menakut-nakuti PNS yang tidak setuju dengan kebijakan sang bupati.
Dalam berbagai kesempatan, terlihat sekali bahwa para PNS terkesan takut dan tidak lagi bebas menjalankan tugas mereka sehari-hari.
Menurut beberapa PNS yang tidak mau disebut namanya, di lingkungan mereka kerja ada "telinga" bupati yang siap melaporkan segala aktivitas PNS. Salah seorang guru di tarung bolak mengaku tidak bebas pergi ke pesta-pesta marga, apalagi kalau pesta itu diadakan oleh salah seorang bakal calon bupati Tapanuli Tengah.
Para PNS sangat takut karena gerakan mereka selalu dipantau oleh orang yang digelari "wakil bupati". Kata wakil bupati di sini menunjuk pada orang kepercayaan bupati disetiap lingkungan kerja PNS yang siap membisiki bupati tentang para PNS yang ikut memperjuangkan pembebasan tanah yang diserobot oleh oknum yang diduga pejabat teras Pemkab atau mengikuti kegiatan-kegiatan marga yang diakan oleh bakal calon bupati selain bakal calon pilihan sang bupati.
Ketakutan para PNS berasalan,pasalnya beberapa PNS yang selama ini bersimpati pada perjuangan rakyat
Tapteng untuk mendapatkan hak-haknya langsung dipindah sewenang-wenang atau mendapat sangsi penurunan jabatan. Orangtua Edianto Simatupang, ketua Forum Pembebasan Tanah Rakyat dan Kamal Simamora sekretaris paroki Tarutung Bolak adalah sebagian yang sudah dipindah ke tempat yang lebih terpelosok serta diturunkan jabatannya karena dinilai berpihak pada masyarakat yang tanahnya diserobot.
Dalam berbagai kesempatan, terlihat sekali bahwa para PNS terkesan takut dan tidak lagi bebas menjalankan tugas mereka sehari-hari.
Menurut beberapa PNS yang tidak mau disebut namanya, di lingkungan mereka kerja ada "telinga" bupati yang siap melaporkan segala aktivitas PNS. Salah seorang guru di tarung bolak mengaku tidak bebas pergi ke pesta-pesta marga, apalagi kalau pesta itu diadakan oleh salah seorang bakal calon bupati Tapanuli Tengah.
Para PNS sangat takut karena gerakan mereka selalu dipantau oleh orang yang digelari "wakil bupati". Kata wakil bupati di sini menunjuk pada orang kepercayaan bupati disetiap lingkungan kerja PNS yang siap membisiki bupati tentang para PNS yang ikut memperjuangkan pembebasan tanah yang diserobot oleh oknum yang diduga pejabat teras Pemkab atau mengikuti kegiatan-kegiatan marga yang diakan oleh bakal calon bupati selain bakal calon pilihan sang bupati.
Ketakutan para PNS berasalan,pasalnya beberapa PNS yang selama ini bersimpati pada perjuangan rakyat
Tapteng untuk mendapatkan hak-haknya langsung dipindah sewenang-wenang atau mendapat sangsi penurunan jabatan. Orangtua Edianto Simatupang, ketua Forum Pembebasan Tanah Rakyat dan Kamal Simamora sekretaris paroki Tarutung Bolak adalah sebagian yang sudah dipindah ke tempat yang lebih terpelosok serta diturunkan jabatannya karena dinilai berpihak pada masyarakat yang tanahnya diserobot.
Jumat, 08 Januari 2010
Bola Panas di Tangan Kejari
Polres Tapanuli Tengah akhirnya membuktikan propesionalisme mereka sebagai penegak hukum. Setelah lama ditunggu masyarakat Tapanuli Tengah dugaan kasus-kasus korupsi akhirnya mereka limpahkan ke Kejari Sibolga untuk menindaklanjuti dugaan kasus korupsi.
Dalam pelimpahan berkas dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Tapteng 4 pejabat di lingkungan Pemkab Tapteng ditetapkan sebagai tersangka di antaranya Kadis JJ dan Pengairan berinisial MT dan P2K berinisial ES, Kadis Kelautan dan Perikanan berinisial BG dan P2K berinisial FH.
Dugaan-dugaan korupsi yang dilimpahkan diantaranya: proyek fiktif pematangan lahan terminal baru Pemkab Tapteng di Tukka Rp 1.576.975.000 TA 2005, dugaan mark up pengadaan tanah tempat kerja Polres Tapteng Rp 460 Jt TA 2006, dugaan mark up pengadaan tanah asrama haji Pinang Sori serta menghilangkan alat-alat Pemkab Tapteng Rp 600 Jt TA 2007, dugaan mark up proyek pematangan lahan asrama haji Pinang Sori Rp 1,911 miliar TA 2007.
Dugaan mark up proyek pembuatan sarana air minum di Kelurahan Sibabangun Tapteng Rp 1.606.000.000 T/A 2007, dugaan mark up proyek pembangunan jalan di Sibuluan III Tano Ponggol/asrama TNI Sarudik Rp 327 Jt TA 2007, dugaan mark up proyek pembuatan jalan Sibabangun, Pulo Pakkat, Tapteng Rp 9.000.900.000 TA 2007, dugaan mark up proyek pemeliharaan berkala jalan Baru Garingging, Simarlela Rp 904.400.000 TA 2007, dugaan mark up pengadaan 19 unit mobil innova Rp 335.500.000 T/A 2005, dugaan pemotongan dana BOS Kacabdis Kecamatan Barus Rp 512.300.000 T/A 2007-2008 dan dugaan mark up proyek pembangunan dermaga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Labuan Angin Rp 2,8 miliar kasusnya sudah diperiksa BPKP TA 2006.
Kini ditunggu aksi jajaran Kejari Sibolga apakah bersedia menindaklanjuti dugaan kasus atau mempetieskan pelimpahan kasus di atas. Masyarakat diminta mengawasi tindak lanjut kasus dan segera mendesak Kejari agar menuntaskan kasus di atas. Kejari, buktikanlah bahwa hukum adalah senjata utama di negeri ini. Buat kami percaya dan berpihaklah pada kebenaran.
Dalam pelimpahan berkas dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Tapteng 4 pejabat di lingkungan Pemkab Tapteng ditetapkan sebagai tersangka di antaranya Kadis JJ dan Pengairan berinisial MT dan P2K berinisial ES, Kadis Kelautan dan Perikanan berinisial BG dan P2K berinisial FH.
Dugaan-dugaan korupsi yang dilimpahkan diantaranya: proyek fiktif pematangan lahan terminal baru Pemkab Tapteng di Tukka Rp 1.576.975.000 TA 2005, dugaan mark up pengadaan tanah tempat kerja Polres Tapteng Rp 460 Jt TA 2006, dugaan mark up pengadaan tanah asrama haji Pinang Sori serta menghilangkan alat-alat Pemkab Tapteng Rp 600 Jt TA 2007, dugaan mark up proyek pematangan lahan asrama haji Pinang Sori Rp 1,911 miliar TA 2007.
Dugaan mark up proyek pembuatan sarana air minum di Kelurahan Sibabangun Tapteng Rp 1.606.000.000 T/A 2007, dugaan mark up proyek pembangunan jalan di Sibuluan III Tano Ponggol/asrama TNI Sarudik Rp 327 Jt TA 2007, dugaan mark up proyek pembuatan jalan Sibabangun, Pulo Pakkat, Tapteng Rp 9.000.900.000 TA 2007, dugaan mark up proyek pemeliharaan berkala jalan Baru Garingging, Simarlela Rp 904.400.000 TA 2007, dugaan mark up pengadaan 19 unit mobil innova Rp 335.500.000 T/A 2005, dugaan pemotongan dana BOS Kacabdis Kecamatan Barus Rp 512.300.000 T/A 2007-2008 dan dugaan mark up proyek pembangunan dermaga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Labuan Angin Rp 2,8 miliar kasusnya sudah diperiksa BPKP TA 2006.
Kini ditunggu aksi jajaran Kejari Sibolga apakah bersedia menindaklanjuti dugaan kasus atau mempetieskan pelimpahan kasus di atas. Masyarakat diminta mengawasi tindak lanjut kasus dan segera mendesak Kejari agar menuntaskan kasus di atas. Kejari, buktikanlah bahwa hukum adalah senjata utama di negeri ini. Buat kami percaya dan berpihaklah pada kebenaran.
Minggu, 03 Januari 2010
Dimana Wakil Bupati?
Di atas baliho ada logo Tapanuli Tengah dan tulisan Bupati dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Tengah.
Di daerah lain, biasanya bupati bersanding dengan wakil bupati tapi di Tapteng posisi wakil bupati diisi oleh istri bupati sendiri.
Banyak orang beranggapan bahwa spanduk ini bersifat politis dan merupakan sosialisasi istri bupati yang diduga akan mencalonkan diri pada Pilkada yang akan datang. Yang menjadi pertanyaan adalah darimana biaya baliho ini?bila baliho ini dibiayai uang rakyat harusnya bukan ketua tim penggerak PKK yang disandingkan dengan bupati tetapi wakil bupati.
Baliho ini memuat kalimat yang sangat indah seolah mau menutupi dugaan korupsi dan penyerobotan tanah yang sekarang ini sedang menimpa sang bupati. "Jangan kwatir, Tuhan menyertaimu dan menolongmu setiap saat perbuatlah yang terbaik karena kehidupanmu berada di tangan Tuhan", itulah kalimat yang tertulis di baliho ini.
Indah dan bagus kata-katanya. Tetapi apakah itu sudah dilakukan oleh Tuani selama ini. Apakah penyerobotan tanah dan mengkriminalisasi seorang pastor bisa disebut kebaikan. Tapteng memang aneh, aneh karena dipimpin oleh seorang yang diktator dan paranoid.
Langganan:
Postingan (Atom)