Komnas HAM dan Komisi Justice and Peace Keuskupan Sibolga Meminta Kepolisian Mengungkap Keberadaan Mobil yang Provokatif
Dua unit mobil truk dibakar massa, Selasa (30/11) malam. Peristiwa terjadi sekitar pukul 21.10 WIB, tepatnya di Jl pintu masuk Labuanangin, Desa Mungkur – Poriaha, Tapanuli Tengah (Tapteng). Peristiwa diduga karena warga tersulut emosi, dengan keberadaan mobil truk yang provokatif diparkir menutup badan jalan. Tidak ada korban jiwa, atau luka-luka dalam kejadian. Namun FPTR mengaku siap bertanggungjawab.
Saat ini Kepolisian Resort (Polres) Tapteng sudah memeriksa 24 orang saksi, termasuk mengamankan sejumlah barang bukti seperti mobil truk sebanyak 6 unit, sepeda motor 4 unit dan barangbukti lainnya. Kapolres Tapteng, Dicky Patria Negara SIk melalui Kasat Reskrim, Ari Setyawan Wibowo, kepada wartawan di ruangannya, Rabu (1/12) siang mengaku sudah memeriksa 27 orang saksi.“Mulai tadi malam (baca.Selasa malam) tepat pukul 24.00 WIB sampai sekarang, kepolisian sudah memeriksa 27 orang saksi. Dalam pemeriksaan intensif tersebut, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka,”kata Kasat Reskrim.
Meski demikian, lanjutnya, kepolisian terus bekerjakeras untuk mengusut aksi anarkis tersebut. kalau sudah terbukti, maka akan ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan sipemilik mobil truk, Ucok Gardon Waruwu juga terus diperiksa.
Kasat Reskrim bilang, kepolisian mengamankan 6 unit mobil truk, dan 4 unit sepeda motor karena saat melakukan penyidikan kendaraan tersebut berada di TKP dan tidak diketahui siapa pemiliknya. “Truk-truk itu kemudian diamankan ke Makopolres Tapteng,”kata Kasat sembari menuturkan kalau truk-truk milik Ucok Gardon Waruwu tersebut berada di lokasi saat akan mengangkut material proyek yang akan mengerjakan proyek Pemkab pembangunan jalan di daerah wilayah Labuanangin. Saat akan melewati blockade warga, truk-truk itu dilarang masuk. Karena dilarang, truk-truk kemudian diparkirkan menutup badan jalan dengan 2 baris kebelakang,” katanya.
Bertanggungjawab
Peristiwa pembakaran 2 unit mobil truk, di Jl Labuanangin, Desa Mungkur, Tapteng, Selasa malam, dipertanggungjawabkan Koordinator Forum Pembela Tanah Rakyat (FPTR) Dennis Simalango. Dennis mengaku bertanggungjawab, dihadapan Kapolres Dicky Patria Negara SIk, saat melakukan pertemuan terbuka, di Mapolres, Rabu (1/12) siang.
Dennis menegaskan siap bertanggungjawab dalam peristiwa tersebut. Tetapi Dennis mengatakan kalau tragedi itu dipicu keberadaan mobil yang sangat provokatif dan memancing emosi warga. “Mobil itu diparkir dengan menutupi badan jalan, sehingga tidak memberi akses warga untuk melintas. Sebelumnya juga sudah diperingati beberapa kali, tetapi sipemilik tidak mengindahkan bahkan membiarkannya hingga tengah malam. Kami peringatkan kalau mobil truk itu bisa menyulut emosi, yang bermuara pada anarkisme. Dan benar terjadi,”kata Dennis Simalango sembari meminta keberadaan mobil yang sangat provokatif tersebut diusut pihak kepolisian.
Hal senada disampaikan Koordinator FPTR Edyanto Simatupang yang juga turut hadir pada saat itu meminta kepolisian mengusut latarbelakang peristiwa tersebut, sehingga duduk permasalahannya terungkap dan dapat dipahami. “Kami siap bertanggungjawab dan diperiksa. Tetapi kami mohonkan dengan amat sangat kalau keberadaan mobil yang provokatif tersebut juga diusut dan diungkap,”katanya.
Edy bilang, pihak Pemkab telah melanggar kesepakatan warga, Pemkab dengan Polda, sewaktu di Poldasu saat gelar perkara, Senin (22/11) lalu, di mana supaya tidak menghambat proyek perusahaan PLTU, seperti pengangkutan BBM dan proyek jalan. Tetapi justru mereka menghalangi mobil PLTU melintas dengan memarkirkan mobil truk sebanyak 6 unit, menutup badan jalan.
Menanggapinya, Kapolres Tapteng Dicky Patria Negara SIk yang kala itu didampingi Wakapolres, Kompol Enriko Silalahi dan Kasat Intel AKP P Pandiangan, mengaku akan mengusut keberadaan mobil truk tersebut. “Percayalah pada kepolisian bahwa akan mengusutnya hingga tuntas. Saya memahami peristiwa tersebut akibat tersulut emosi karena keberadaan mobil truk tersebut provokatif. Tetapi perlu dipahami, aksi anarkis juga tidak dapat dibenarkan. Maka kalau berani berbuat harus berani bertanggungjawab. Kepolisian akan mengusut latarbelakang dibalik peristiwa tersebut,”kata Kapolres.
Pertemuan tersebut dihadiri, Tokoh Masyarakat Mungkur Hamonangan Simanjuntak (Kengnam), Imam Keuskupan Sibolga Pastor Paulus Posma dan beberapa warga, serta dihadiri wartawan elektronik dan media cetak.
Komisi Justice and Peace
Ketua Komisi Justice and Peace Keuskupan Sibolga, Pastor Rantinus Manalu, kepada wartawan, Rabu (1/12) siang, mengaharapkan kepolisian dapat bertindak proporsional dalam menangani aksi anarkis tersebut. Proporsional karena warga tersulut emosi karena keberadaan mobil truk itu yang sangat provokatif. “Kepolisian harus mengungkap latarbelakang dibaliknya. Anarkisme warga ya anarkisme. Tetapi, latarbelakangnya juga harus diungkap,” kata Pastor yang sangat concern pada perjuangan HAM tersebut.
Pastor Rantinus menilai keberadaan mobil truk itu sebagai jebakan supaya warga terprovokasi melakukan tindakan anarkis. “Itu saya nilai sebagai jebakan, sehingga perlu diungkap. Sebab mobil truk diparkir menutup badan jalan,”katanya seraya mempertanyakan kenapa setelah gelar perkara di Polda, lalu ada mobil yang diparkir menutup badan jalan.
Imam yang diadukan Pemkab karena membantu bibit karet bagi warga tersebut kemudian meminta kepolisian mempertimbangkan aspek HAM yang sedang diperjuangkan warga, yakni soal gantirugi tanah yang sudah bertahun-tahun, bahkan sampai warga melakukan aksi tidur di badan jalan selama berbulan-bulan menuntut haknya. “Karena bagaimana pun warga sudah sangat menderita dan sengsara, sehingga mudah tersulut emosi,” katanya.
Persoalan lain, tutur Pastor Rantinus lagi, semua orang sudah tahu kalau di Jl Labuanangin, Desa Mungkur, Tapteng ada pemblokadean warga yang menuntut gantirugi. Beritanya pun sudah ‘bertabur’ di mana-mana. Tetapi seenaknya saja truk-truk diparkirkan memalang badan jalan oleh pihak tertentu, sehingga menyulut kemarahan warga.
Komnas HAM Kecewa
Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) mengaku sangat kecewa atas peristiwa anarkisme warga di Jl Labuanangin, Mungkur, Tapteng, Selasa (30/11) malam, yang mengakibatkan 2 unit mobil truk terbakar. Komnas HAM kecewa, karena permasalahan warga yang menuntut gantirugi justru diperhadapkan pada tindakan anarkisme, yang seharusnya sudah tidak terjadi. “Kami sangat kecewa,” tutur Ketua Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan, Jhonni Nelson Simanjuntak.
Kekecewaan Komnas HAM, tutur Jhonny karena sikap keras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng yang tidak memberikan tuntutan gantirugi tanah warga. “Kasus ini sudah bertahun-tahun atau sudah cukup lama. Komnas HAM mengikuti setiap perkembangannya. Sedangkan tuntutan warga wajar dan dilindungi undang-undang. Tetapi hingga sekarang Pemkab Tapteng belum memberikan gantirugi. Kami sangat kecewa,” katanya.
Bahkan, Jhonny bilang, Komnas HAM sudah memberikan surat resmi kepada Pemkab Tapteng terkait permasalahan itu dengan meminta supaya pihak Pemkab Tapteng membahasnya dan membicarakannya untuk memberikan tuntutan warga. Tetapi sampai sekarang tidak kunjung diberikan.
Jhonny kemudian meminta supaya pihak kepolisian juga tidak hanya menyalahkan warga dalam peristiwa anarkis tersebut. Tetapi juga memeriksa keberadaan mobil truk yang melatarbelakangi aksi anarkis. “Aksi anarkis harus diproses. Tetapi latarbelakangnya juga harus diungkap dan diusut,” tutur Jhonny sembari berharap polisi dapat bertindak persuasive dan professional. (Hel/g/SIB)
Kamis, 02 Desember 2010
Rabu, 01 Desember 2010
Siapa Bermain di Poriaha
Tadi malam jalan ke PLTU Labuan Angin yang diblokir warga sejak tak kurang 5 bulan lalu membara dan mencekam. Pasca kericuhan dan terbakarnya 2 mobil truck di daerah pemblokiran itu, muncul pertanyaan: siapa yang bermain di Poriaha?
Warga yang tersulut provoasi sebuah OKP, marah dan membakar truck yang sepertinya sengaja diparkirkan orang tak kenal di jalan masuk ke PLTU Labuan Angin. "Sejak pagi kami melihat,ada orang OKP yang sengaja memancing keributan" ungkap T Hutagalung, dari kelompok warga yang menuntut ganti rugi atas lahan mereka.
Buntut dari pembakaran 2 truck tadi malam. Lima warga ditahan pihak Polres Tapanuli Tengah. Sampai berita ini diturunkan [pkl.23.00] pemeriksaan terhadap lima warga masih berlangsung. Sementara itu, puluhan ibu-ibu terus bertahan di depan Polres Tapanuli Tengah menunggu hasil pemeriksaan polisi.
Jalan ke PLTU Labuan Angin bermasalah, karena warga terus menuntut agar tanah mereka yang diambil oleh pihak Pemkab Tapteng diganti rugi. Edianto Simatupang, koordinator FPTR menduga bahwa pihak pemkab Tapteng telah mengadakan konspirasi untuk membungkam warga.
Dugaan ini semakin menguat, karena beberapa jam setelah kerusuhan di daerah pemblokiran, nama-nama warga yang diduga membakar truck langsung beredar di kalangan wartawan dan warga lainnya di Poriaha. Penyebaran nama-nama yang diduga terlibat itu nampaknya dengan sengaja disebar agar warga yang masih bertahan menuntut ganti rugi tanah mereka takut.
Warga yang tersulut provoasi sebuah OKP, marah dan membakar truck yang sepertinya sengaja diparkirkan orang tak kenal di jalan masuk ke PLTU Labuan Angin. "Sejak pagi kami melihat,ada orang OKP yang sengaja memancing keributan" ungkap T Hutagalung, dari kelompok warga yang menuntut ganti rugi atas lahan mereka.
Buntut dari pembakaran 2 truck tadi malam. Lima warga ditahan pihak Polres Tapanuli Tengah. Sampai berita ini diturunkan [pkl.23.00] pemeriksaan terhadap lima warga masih berlangsung. Sementara itu, puluhan ibu-ibu terus bertahan di depan Polres Tapanuli Tengah menunggu hasil pemeriksaan polisi.
Jalan ke PLTU Labuan Angin bermasalah, karena warga terus menuntut agar tanah mereka yang diambil oleh pihak Pemkab Tapteng diganti rugi. Edianto Simatupang, koordinator FPTR menduga bahwa pihak pemkab Tapteng telah mengadakan konspirasi untuk membungkam warga.
Dugaan ini semakin menguat, karena beberapa jam setelah kerusuhan di daerah pemblokiran, nama-nama warga yang diduga membakar truck langsung beredar di kalangan wartawan dan warga lainnya di Poriaha. Penyebaran nama-nama yang diduga terlibat itu nampaknya dengan sengaja disebar agar warga yang masih bertahan menuntut ganti rugi tanah mereka takut.
Senin, 22 November 2010
Teka-teki Seputar Pilkada Tapteng
Sampai pada 16 November 2010, sebanyak 5 pasangan balon bupati resmi mendaftar ke KPUD Tapteng. Mereka yakni:1. Raja Bonaran Situmeang/Sukran Tanjung; 2.Dina Riana Samosir/Drs.Hikmal Batubara; 3. Ir.H.MA.Effendy Pohan Msi/Ir.Hotbaen Bonar Gultom; 4.Satria Juniardi Sinambela/Drg.Roida Nainggolan; 5.Tasrif Tarihoran.Sp/Raja Asih Purba.SE.
Namun sampai saat ini, 21/11/2010 pendaftaran balon ke KPUD masih menyisakan teka-teki. Satu pasangan balon Albiner Sitompul/Steven Simanungkalit disebut-sebut juga telah mengantongi rekomendasi dari Parpol dan telah mendaftar ke KPUD.
Partai Politik yang disebut-sebut telah memberi rekomendasi ke pasangan Albiner adalah partai koalisi non parlemen yang sebelumnya telah memberi rekomendasi ke pasangan balon Efendy Pohan/Hotbaen Bonar Gultom.
Informasi yang berhasil dihimpun tim PEDULI TAPTENG juga menyebut sebanyak 5 partai koalisi yang sebelumnya mendukung Efendy Pohan/Hotbaen Bonar Gultom beralih mendukung pasangan Dina Riana/Hikmal Batubara.
Jika benar Albiner mendapat rekomendasi dari partai koalisi dan 5 partai koalisi beralih mendukung pasangan Dina Riana/Hikmal Batubara maka pencalonan Efendy Pohan/Hotbaen Bonar Gultom bakal terancam tak bisa mengikuti Pilkada. Inilah teka-teki yang masih di tunggu dalam tahapan pilkada Tapteng sampai penetapan defenitip peserta Pilkada Tapteng.
Namun sampai saat ini, 21/11/2010 pendaftaran balon ke KPUD masih menyisakan teka-teki. Satu pasangan balon Albiner Sitompul/Steven Simanungkalit disebut-sebut juga telah mengantongi rekomendasi dari Parpol dan telah mendaftar ke KPUD.
Partai Politik yang disebut-sebut telah memberi rekomendasi ke pasangan Albiner adalah partai koalisi non parlemen yang sebelumnya telah memberi rekomendasi ke pasangan balon Efendy Pohan/Hotbaen Bonar Gultom.
Informasi yang berhasil dihimpun tim PEDULI TAPTENG juga menyebut sebanyak 5 partai koalisi yang sebelumnya mendukung Efendy Pohan/Hotbaen Bonar Gultom beralih mendukung pasangan Dina Riana/Hikmal Batubara.
Jika benar Albiner mendapat rekomendasi dari partai koalisi dan 5 partai koalisi beralih mendukung pasangan Dina Riana/Hikmal Batubara maka pencalonan Efendy Pohan/Hotbaen Bonar Gultom bakal terancam tak bisa mengikuti Pilkada. Inilah teka-teki yang masih di tunggu dalam tahapan pilkada Tapteng sampai penetapan defenitip peserta Pilkada Tapteng.
Rabu, 10 November 2010
Situmeang Tantang Dinasti Tuani
Alot dan pelik perebutan pandan 1. Mungkin itulah ungkapan yang tepat untuk melukiskan perpolitikan di Tapanuli Tengah saat ini. Betapa tidak, sampai pada hari pertama pendaftaran calon bupati ke KPUD para calon masih sibuk lobi partai-partai.
Hanya saja pertarungan politik menuju pandan 1 agaknya semakin jelas. Peserta yang bakal maju di Pilkada 2011 dengan perahu partai politik sampai pada hari pertama pendaftaran ke KPUD mengerucut pada 2 nama, yakni: Dina Riana Samosir-Hikmal Batubara dan pasangan Bonaran Situmeang-Syukran Tanjung.
Informasi yang dihimpun tim PEDULI TAPTENG, paket Bonaran bakal diusung oleh PDIP, Gerindra dan Golkar. Dipastikan bahwa PDIP dan Gerindra telah bulat mendukung Bonaran sementara Golkar masih menunggu surat resmi yang bakal keluar sore ini (10/11/2010).
Perebutan tiket Golkar menjadi alot, mengingat dinasti tuani yang dikabarkan sudah mengantongi tiket dari Demokrat juga menginginkan Golkar. "Perebuatannya alot, DRS memberi tawaran 10 milyar untuk mendapatkan Golkar" kata seorang petinggi DPP Golkar.
Kabarnya dinasti Tuani sedang berusaha agar Golkar tidak jatuh ke tangan Bonaran. Hal ini dilakukan melalui pendekatan lewat seorang petinggi parpol, Agung Laksono. "Tapi Akbar, bilang ke Bakri. Bahwa Tapteng itu kampungnya dan rakyat di sana membutuhkan Bonaran" kata sumber PEDULI TAPTENG. "Draft surat rekomendasi sudah disiapkan" lanjut seorang petinggi Golkar ini.
Sementara itu, nasib pencalonan Efendy Pohan-Basar Sibarani sampai berita ini diturunkan belum jelas. Gerindra yang mendukung Bonaran membuat pencalonan Efendy menjadi sulit. Efendy kemungkinan baru bisa maju, jika Gerindra kemudian kembali ke pangkuannya.
Hanya saja pertarungan politik menuju pandan 1 agaknya semakin jelas. Peserta yang bakal maju di Pilkada 2011 dengan perahu partai politik sampai pada hari pertama pendaftaran ke KPUD mengerucut pada 2 nama, yakni: Dina Riana Samosir-Hikmal Batubara dan pasangan Bonaran Situmeang-Syukran Tanjung.
Informasi yang dihimpun tim PEDULI TAPTENG, paket Bonaran bakal diusung oleh PDIP, Gerindra dan Golkar. Dipastikan bahwa PDIP dan Gerindra telah bulat mendukung Bonaran sementara Golkar masih menunggu surat resmi yang bakal keluar sore ini (10/11/2010).
Perebutan tiket Golkar menjadi alot, mengingat dinasti tuani yang dikabarkan sudah mengantongi tiket dari Demokrat juga menginginkan Golkar. "Perebuatannya alot, DRS memberi tawaran 10 milyar untuk mendapatkan Golkar" kata seorang petinggi DPP Golkar.
Kabarnya dinasti Tuani sedang berusaha agar Golkar tidak jatuh ke tangan Bonaran. Hal ini dilakukan melalui pendekatan lewat seorang petinggi parpol, Agung Laksono. "Tapi Akbar, bilang ke Bakri. Bahwa Tapteng itu kampungnya dan rakyat di sana membutuhkan Bonaran" kata sumber PEDULI TAPTENG. "Draft surat rekomendasi sudah disiapkan" lanjut seorang petinggi Golkar ini.
Sementara itu, nasib pencalonan Efendy Pohan-Basar Sibarani sampai berita ini diturunkan belum jelas. Gerindra yang mendukung Bonaran membuat pencalonan Efendy menjadi sulit. Efendy kemungkinan baru bisa maju, jika Gerindra kemudian kembali ke pangkuannya.
Jumat, 15 Oktober 2010
Nilai Pemkab Intervensi, Gereja Katolik Resmi Keluar dari BKAG Tapteng
Dekanus Keluarkan Surat Resmi dan Tarik Semua Perwakilan Katolik di BKAG Kabupaten dan Kecamatan.
Gereja Katolik Dekanat Tapanuli – Keuskupan Sibolga, resmi keluar dari Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Tapanuli Tengah (Tapteng), setelah surat pengunduran diri, No:011/DT-KS/X/2010, yang ditandatangani Dekanus Tapanuli P.Servasius Sihotang,OFM dengan Sekretaris P.Tarsisius Tambunan OFM.Cap, Senin (4/10) lalu, resmi disampaikan kepada BKAG Tapteng dan ditembuskan ke Depag, Pimpinan Denominasi Gereja, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng.
Pengunduran diri tersebut disampaikan, terkait dengan keberadaan BKAG Tapteng yang akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat, dan dinilai sudah tidak independen memperjuangkan aspirasi gereja, namun cenderung menjadi subordinasi Pemda. Demikian pernyataan dan sikap Katolik Dekanat Tapanuli – Keuskupan Sibolga. Dalam surat itu disebutkan alasan-alasan hingga Katolik Dekanat Tapanuli Keuskupan Sibolga menarik diri dari keanggotaan BKAG Tapteng.
Pertama, BKAG Wilayah Sibolga – Tapteng pada awalnya dibentuk dengan tujuan sebagai wadah kerjasama antar Gereja di bidang pelayanan iman yang bersifat ekumenis untuk meningkatkan kerukunan, keselarasan, kesatuan dan rasa cinta di antara anggota BKAG dengan cakupan wilayah Kotamadya Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Kedua, BKAG Sibolga-Tapanuli Tengah sebagai badan kerjasama bersifat independen.
Ketiga, BKAG Sibolga-Tapanuli Tengah terdiri dari Dewan Anggota yang berasal dari setiap Gereja-Gereja yang menjadi anggota BKAG dan bersifat refresentatif. Dewan anggota bertugas untuk memilih pengurus BKAG.
Keempat, dalam perjalanan waktu BKAG Tapanuli Tengah terpisah dari BKAG Kotamadya Sibolga.
Kelima, kami melihat sejak terbentuknya BKAG Tapanuli Tengah badan kerjasama ini tidak lagi independen. Kami melihat BKAG Tapanuli Tengah ditempatkan menjadi subordinasi dari pemerintah daerah setempat.
Keenam, BKAG Tapanuli Tengah terkesan menafikan/kurang mengakui peran pimpinan-pimpinan Gereja yang ada di wilayah Tapanuli Tengah. Sebagai contoh pada saat MUSWIL BKAG, 19-21 Juli 2010 di Hotel Bumi Asih – Pandan tak seorang pun pimpinan Gereja di Tapanuli Tengah diberi kesempatan berbicara baik pada pembukaan MUSWIL maupun penutupannya. Padahal acara itu dihadiri oleh pimpinan-pimpinan Gereja. Sebaliknya, justru Ketua Tim Penggerak PKK Tapanuli Tengahlah yang diminta berbicara tanpa kapasitas yang jelas dalam BKAG Tapanuli Tengah.
Ketujuh, kami berpendapat bahwa Anggaran Dasar BKAG-Tapanuli Tengah saat ini tidaklah sah karena tidak pernah dibahas secara bersama dan belum diterima oleh semua anggota-anggota BKAG.
Kedelapan, kami mempertanyakan utang BKAG Tapanuli Tengah ke Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp 575.000.000 sebagaimana tercatat dalam APBD Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2010 dan meminta penjelasan dari pengurus BKAG Tapanuli Tengah kemana dana itu mengalir.
Kesembilan, pelaksanaan perayaan-perayaan ekumene selama ini tidak lagi mendengar aspirasi Dewan Anggota, melainkan lebih mendengarkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Kesepuluh, BKAG Tapanuli Tengah telah dijadikan menjadi kendaraan politik oleh orang tertentu. Hal itu jelas tampak dalam yang disebut Temu Akbar BKAG Tapanuli Tengah untuk membicarakan AD BKAG Tapanuli Tengah tanggal 28 Februari 2009 di Sibuluan.
Sebelas, kami menilai Pembentukan Pengurus BKAG Tapanuli Tengah 2010-2014, penuh dengan nuansa kepentingan politik kelompok tertentu, yang tidak sesuai dengan tujuan BKAG.
Berdasarkan alasan-alasan di atas maka kami memutuskan untuk menarik diri dari keanggotaan BKAG Tapteng. Konsekwensi dari keputusan ini Gereja Katolik Dekanat Tapanuli – Keuskupan Sibolga tidak lagi mengikuti kegiatan apapun yang dilaksanakan atas nama BKAG Tapteng dan kami menyatakan menarik semua utusan/perwakilan Gereja Katolik yang duduk di kepengurusan BKAG baik dalam tingkat kabupaten maupun pada tingkat kecamatan. Penarikan diri ini berlaku sejak tanggal surat ini dikeluarkan sampai adanya perbaikan dalam tubuh BKAG Tapanuli Tengah. (sumber: Sib/13-10-2010/Hel/y)
Gereja Katolik Dekanat Tapanuli – Keuskupan Sibolga, resmi keluar dari Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Tapanuli Tengah (Tapteng), setelah surat pengunduran diri, No:011/DT-KS/X/2010, yang ditandatangani Dekanus Tapanuli P.Servasius Sihotang,OFM dengan Sekretaris P.Tarsisius Tambunan OFM.Cap, Senin (4/10) lalu, resmi disampaikan kepada BKAG Tapteng dan ditembuskan ke Depag, Pimpinan Denominasi Gereja, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng.
Pengunduran diri tersebut disampaikan, terkait dengan keberadaan BKAG Tapteng yang akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat, dan dinilai sudah tidak independen memperjuangkan aspirasi gereja, namun cenderung menjadi subordinasi Pemda. Demikian pernyataan dan sikap Katolik Dekanat Tapanuli – Keuskupan Sibolga. Dalam surat itu disebutkan alasan-alasan hingga Katolik Dekanat Tapanuli Keuskupan Sibolga menarik diri dari keanggotaan BKAG Tapteng.
Pertama, BKAG Wilayah Sibolga – Tapteng pada awalnya dibentuk dengan tujuan sebagai wadah kerjasama antar Gereja di bidang pelayanan iman yang bersifat ekumenis untuk meningkatkan kerukunan, keselarasan, kesatuan dan rasa cinta di antara anggota BKAG dengan cakupan wilayah Kotamadya Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Kedua, BKAG Sibolga-Tapanuli Tengah sebagai badan kerjasama bersifat independen.
Ketiga, BKAG Sibolga-Tapanuli Tengah terdiri dari Dewan Anggota yang berasal dari setiap Gereja-Gereja yang menjadi anggota BKAG dan bersifat refresentatif. Dewan anggota bertugas untuk memilih pengurus BKAG.
Keempat, dalam perjalanan waktu BKAG Tapanuli Tengah terpisah dari BKAG Kotamadya Sibolga.
Kelima, kami melihat sejak terbentuknya BKAG Tapanuli Tengah badan kerjasama ini tidak lagi independen. Kami melihat BKAG Tapanuli Tengah ditempatkan menjadi subordinasi dari pemerintah daerah setempat.
Keenam, BKAG Tapanuli Tengah terkesan menafikan/kurang mengakui peran pimpinan-pimpinan Gereja yang ada di wilayah Tapanuli Tengah. Sebagai contoh pada saat MUSWIL BKAG, 19-21 Juli 2010 di Hotel Bumi Asih – Pandan tak seorang pun pimpinan Gereja di Tapanuli Tengah diberi kesempatan berbicara baik pada pembukaan MUSWIL maupun penutupannya. Padahal acara itu dihadiri oleh pimpinan-pimpinan Gereja. Sebaliknya, justru Ketua Tim Penggerak PKK Tapanuli Tengahlah yang diminta berbicara tanpa kapasitas yang jelas dalam BKAG Tapanuli Tengah.
Ketujuh, kami berpendapat bahwa Anggaran Dasar BKAG-Tapanuli Tengah saat ini tidaklah sah karena tidak pernah dibahas secara bersama dan belum diterima oleh semua anggota-anggota BKAG.
Kedelapan, kami mempertanyakan utang BKAG Tapanuli Tengah ke Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp 575.000.000 sebagaimana tercatat dalam APBD Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2010 dan meminta penjelasan dari pengurus BKAG Tapanuli Tengah kemana dana itu mengalir.
Kesembilan, pelaksanaan perayaan-perayaan ekumene selama ini tidak lagi mendengar aspirasi Dewan Anggota, melainkan lebih mendengarkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Kesepuluh, BKAG Tapanuli Tengah telah dijadikan menjadi kendaraan politik oleh orang tertentu. Hal itu jelas tampak dalam yang disebut Temu Akbar BKAG Tapanuli Tengah untuk membicarakan AD BKAG Tapanuli Tengah tanggal 28 Februari 2009 di Sibuluan.
Sebelas, kami menilai Pembentukan Pengurus BKAG Tapanuli Tengah 2010-2014, penuh dengan nuansa kepentingan politik kelompok tertentu, yang tidak sesuai dengan tujuan BKAG.
Berdasarkan alasan-alasan di atas maka kami memutuskan untuk menarik diri dari keanggotaan BKAG Tapteng. Konsekwensi dari keputusan ini Gereja Katolik Dekanat Tapanuli – Keuskupan Sibolga tidak lagi mengikuti kegiatan apapun yang dilaksanakan atas nama BKAG Tapteng dan kami menyatakan menarik semua utusan/perwakilan Gereja Katolik yang duduk di kepengurusan BKAG baik dalam tingkat kabupaten maupun pada tingkat kecamatan. Penarikan diri ini berlaku sejak tanggal surat ini dikeluarkan sampai adanya perbaikan dalam tubuh BKAG Tapanuli Tengah. (sumber: Sib/13-10-2010/Hel/y)
Sabtu, 25 September 2010
Peta Politik Belum Jelas
Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Tapanuli Tengah 2010, kondisi politik di Tapteng saat ini menggeliat. Banyak bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati yang mulai bermunculan mulai dari yang serius sampai yang sekedar penggembira. Sejauh ini ada 6 balon bupati wakil bupati yang muncul ke permukaan. Mereka adalah Bonaran Situmeang-Imal Raya Harahap,Albiner Sitompul-Jody Simanungkalit, Ny Dina Samosir-Hikmal Batubara, Syukran Tanjung-dr Agus Hutagalung.
Sedangkan nama-nama balon bupati yang belum menyatakan pasangannya adalah Efendi Pohan dan Edison Simbolon. Sejauh ini Efendi Pohan kebingungan menentukan siapa yang bakal mendampinginya menuju Pandan-1. Saat ini beredar isu dia akan menggandeng Tony Agustinus Lbn Tobing. Nama lain yang disebut sedang dipertimbangkan adalah Basar Sibarani. Sementara itu Edison Simbolon belum jelas berpaangan dengan siapa.
Melihat banyaknya balon yang muncul dan aturan yang mengharuskan bahwa seorang balon bupati/wakil bupati diusung minimal 15% suara di DPRD Tapteng maka dipastikan hanya ada maksimal 4 pasangan calon yang akan berlaga di Pilkada 2011 dari jalur partai. Selebihnya jika ingin maju di Pilkada harus melalui jalur perseorangan. Namun sejauh ini tak ada tanda-tanda balon-balon di atas akan maju dari perseorangan. Saat ini komposisi kursi di DPRD Tapteng adalah: Demokrat 13, Golkar 4, PNI Marhaenisme 3, PIB 2, PAN 2, PDIP 2, PKB 1, PPI 1, PKPB 1, Gerindra 1.
Menurut informasi yang berhasil dihimpun PEDULI TAPTENG ONLINE, pasangan Ny Dina-Hikmal bakal diusung oleh PIB dan Partai Marhaenis serta parta-partai kecil lain. Pasangan ini juga kini sedang melobi PDIP. Menurut orang dekat Ny Dina, pasangan ini akan siap maju dari jalur perseorangan bila PIB dan Marhaenis mengubah haluan.
Saat ini santer beredar isu bahwa Efendi Pohan telah mendapat tiket maju di Pilkada dengan dukungan Partai Demokrat. Tapi isu yang berhembus dari tim Bonaran, Bonaran juga disebut-sebut telah mendapat restu dari Demokrat. Di pihak lain Edison juga disebut bakal maju dari partai Demokrat. Siapakah yang bakal diusung Demokrat, sampai saat ini masih belum jelas.
Jika Demokrat mengusung sendiri calonnya dan Marhaenis serta PIB mengusung Ny Dina-Hikmal, maka kemungkinan 2 pasangan lain akan muncul dari hasil koalisi partai-partai yang memiliki kursi di DPRD. Saat ini kemungkinan koalisi antar partari masih sangat terbuka.
Melihat hampir semua balon mendaftar ke partai yang sama, maka sangat sulit diprediksi siapa yang bakal maju di pilkada dan siapa yang bakal layu sebelum berkembang.
Sedangkan nama-nama balon bupati yang belum menyatakan pasangannya adalah Efendi Pohan dan Edison Simbolon. Sejauh ini Efendi Pohan kebingungan menentukan siapa yang bakal mendampinginya menuju Pandan-1. Saat ini beredar isu dia akan menggandeng Tony Agustinus Lbn Tobing. Nama lain yang disebut sedang dipertimbangkan adalah Basar Sibarani. Sementara itu Edison Simbolon belum jelas berpaangan dengan siapa.
Melihat banyaknya balon yang muncul dan aturan yang mengharuskan bahwa seorang balon bupati/wakil bupati diusung minimal 15% suara di DPRD Tapteng maka dipastikan hanya ada maksimal 4 pasangan calon yang akan berlaga di Pilkada 2011 dari jalur partai. Selebihnya jika ingin maju di Pilkada harus melalui jalur perseorangan. Namun sejauh ini tak ada tanda-tanda balon-balon di atas akan maju dari perseorangan. Saat ini komposisi kursi di DPRD Tapteng adalah: Demokrat 13, Golkar 4, PNI Marhaenisme 3, PIB 2, PAN 2, PDIP 2, PKB 1, PPI 1, PKPB 1, Gerindra 1.
Menurut informasi yang berhasil dihimpun PEDULI TAPTENG ONLINE, pasangan Ny Dina-Hikmal bakal diusung oleh PIB dan Partai Marhaenis serta parta-partai kecil lain. Pasangan ini juga kini sedang melobi PDIP. Menurut orang dekat Ny Dina, pasangan ini akan siap maju dari jalur perseorangan bila PIB dan Marhaenis mengubah haluan.
Saat ini santer beredar isu bahwa Efendi Pohan telah mendapat tiket maju di Pilkada dengan dukungan Partai Demokrat. Tapi isu yang berhembus dari tim Bonaran, Bonaran juga disebut-sebut telah mendapat restu dari Demokrat. Di pihak lain Edison juga disebut bakal maju dari partai Demokrat. Siapakah yang bakal diusung Demokrat, sampai saat ini masih belum jelas.
Jika Demokrat mengusung sendiri calonnya dan Marhaenis serta PIB mengusung Ny Dina-Hikmal, maka kemungkinan 2 pasangan lain akan muncul dari hasil koalisi partai-partai yang memiliki kursi di DPRD. Saat ini kemungkinan koalisi antar partari masih sangat terbuka.
Melihat hampir semua balon mendaftar ke partai yang sama, maka sangat sulit diprediksi siapa yang bakal maju di pilkada dan siapa yang bakal layu sebelum berkembang.
Selasa, 14 September 2010
Velix Fasilitasi Sengketa Tanah Tapteng
JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Staf Khusus Kepresidenan Bidang Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah memberikan perhatian khusus terhadap konflik sosial yang menyangkut sengketa tanah warga Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang dipimpin Bupati Tuani Lumban Tobing.
Terkait konflik tersebut, Kantor Staf Khusus Kepresidenan tersebut akan melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, Staf Khusus Presiden juga akan berkomunikasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pertanahan Nasional dan Kabupaten Tapanuli Tengah serta Provinsi Sumatera Utara untuk menyelesaikan masalahnya.
Hal itu diungkapkan Staf Khusus Presiden Bidang Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai kepada Kompas di Jakarta, Senin (13/9/2010).
Sebelumnya, pada Rabu (8/9/2010), Velix Wanggai telah bertemu dengan perwakilan warga Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Delegasi Warga Tapian Nauli di antaranya dipimpin oleh Edy, yang mengatasnamakan Front Pembela Tanah Rakyat (FPTR) Tapanuli Tengah.
Warga menuntut Bupati Tapanuli Tengah, Tuani Lumban Tobing, selain memberikan ganti rugi tanah Rampah-Poriaha yang menuju kawasan PLTU Labuhan Angin, juga menolak klaim tanah warga sebagai kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Pembangunan LPTU Labuhan Angin diharapkan juga benar-benar berpihak kepada masyarakat agar masyarakat bisa diberdayakan, selain juga menolak penyerobotan lahan bagi kawasan pembangunan PLTU.
BPN Tapanuli Tengah juga didesak oleh warga Tapian Nauli untuk menginventarisasi dan mengeluarkan surat-surat tanah warga serta mencopot Kepala BPN Tapian Nauli yang dianggap memalsukan sertifikat hak masyarakat.
"Kita telah menerima delegasi dari warga Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengadukan sejumlah persoalan. Mulai dari penyerobotan lahan pertanian, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia untuk membangun kawasan Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) Labuan Angin, Kecamatan Tapian Nauli, Tapanuli Tengah," tandas Velix.
Kasus Cina Benteng
Menurut Velix, pihaknya memetakan sejumlah persoalan, mulai dari penggusuran lahan pertanian untuk digunakan kawasan maupun jalan umum ke PLTU Labuan Angin, hilangnya mata pencaharian masyarakat, dan kritik penggusuran di seputar kawasan PLTU serta kritik atas penyerobotan lahan pertanian warga di kawasan transmigrasi.
"Kita menerima pengaduan mereka karena tugas kita adalah jembatan komunikasi publik. Kedua, kita membuat telaah dan memetakan serta mengkaterogisasikan persoalan yang terjadi. Mulai dari fakta, payung hukum dan bukti-bukti yang dimiliki warga dan pemda. Berikutnya adalah mencari solusi," tambahnya.
Oleh sebab itu, Velix mengakui sekecil apa pun informasinya akan disampaikan kepada Presiden Yudhoyono. "Selain itu, kami juga berkomunikasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, BPN, Kementerian ESDM dan pemerintah provini serta kabupaten Tapanuli Tengah," papar Velix.
Ditanya apakah sengketa warga ini bisa diselesaikan, Velix optimistis dengan contoh kasus penggusuran tanah warga Cina Benteng di Tangerang beberapa waktu lalu, yang akhirnya menyebabkan Presiden Yudhoyono turun tangan sehingga penggusuran dihentikan sementara.
Terkait konflik tersebut, Kantor Staf Khusus Kepresidenan tersebut akan melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, Staf Khusus Presiden juga akan berkomunikasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pertanahan Nasional dan Kabupaten Tapanuli Tengah serta Provinsi Sumatera Utara untuk menyelesaikan masalahnya.
Hal itu diungkapkan Staf Khusus Presiden Bidang Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai kepada Kompas di Jakarta, Senin (13/9/2010).
Sebelumnya, pada Rabu (8/9/2010), Velix Wanggai telah bertemu dengan perwakilan warga Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Delegasi Warga Tapian Nauli di antaranya dipimpin oleh Edy, yang mengatasnamakan Front Pembela Tanah Rakyat (FPTR) Tapanuli Tengah.
Warga menuntut Bupati Tapanuli Tengah, Tuani Lumban Tobing, selain memberikan ganti rugi tanah Rampah-Poriaha yang menuju kawasan PLTU Labuhan Angin, juga menolak klaim tanah warga sebagai kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Pembangunan LPTU Labuhan Angin diharapkan juga benar-benar berpihak kepada masyarakat agar masyarakat bisa diberdayakan, selain juga menolak penyerobotan lahan bagi kawasan pembangunan PLTU.
BPN Tapanuli Tengah juga didesak oleh warga Tapian Nauli untuk menginventarisasi dan mengeluarkan surat-surat tanah warga serta mencopot Kepala BPN Tapian Nauli yang dianggap memalsukan sertifikat hak masyarakat.
"Kita telah menerima delegasi dari warga Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengadukan sejumlah persoalan. Mulai dari penyerobotan lahan pertanian, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia untuk membangun kawasan Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) Labuan Angin, Kecamatan Tapian Nauli, Tapanuli Tengah," tandas Velix.
Kasus Cina Benteng
Menurut Velix, pihaknya memetakan sejumlah persoalan, mulai dari penggusuran lahan pertanian untuk digunakan kawasan maupun jalan umum ke PLTU Labuan Angin, hilangnya mata pencaharian masyarakat, dan kritik penggusuran di seputar kawasan PLTU serta kritik atas penyerobotan lahan pertanian warga di kawasan transmigrasi.
"Kita menerima pengaduan mereka karena tugas kita adalah jembatan komunikasi publik. Kedua, kita membuat telaah dan memetakan serta mengkaterogisasikan persoalan yang terjadi. Mulai dari fakta, payung hukum dan bukti-bukti yang dimiliki warga dan pemda. Berikutnya adalah mencari solusi," tambahnya.
Oleh sebab itu, Velix mengakui sekecil apa pun informasinya akan disampaikan kepada Presiden Yudhoyono. "Selain itu, kami juga berkomunikasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, BPN, Kementerian ESDM dan pemerintah provini serta kabupaten Tapanuli Tengah," papar Velix.
Ditanya apakah sengketa warga ini bisa diselesaikan, Velix optimistis dengan contoh kasus penggusuran tanah warga Cina Benteng di Tangerang beberapa waktu lalu, yang akhirnya menyebabkan Presiden Yudhoyono turun tangan sehingga penggusuran dihentikan sementara.
Senin, 30 Agustus 2010
Saat Tokoh Agama Berebut Uang
Terkait dana bergulir dan dana ziarah para pendeta ke Yerusalem yang diambil dari APBD, Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Terpecah. Jumat, (27/8/2010) yang lalu rapat BKAG berakhir dengan ricuh.
Ketua Bidang Marturia Pst Paulus Manalu, Pr meninggalkan rapat sebelum rapat usai. Rapat berakhir ricuh karena Ketua BKAG Pdt Rustam Tambunan ngotot untuk melanjutkan program pinjaman dana dari Pemkab sebesar 1 milyar rupiah dan ngotot untuk memberangkatkan para pendeta ziarah ke Yerusalem dengan dana anggaran dari APBD Pemkab Tapteng.
Dalam akun Facebook milik Pst Manalu, yang berhasil dibaca oleh PEDULI TAPTENG ONLINE, secara implisit Pastor Manalu menulis bahwa BKAG tidak lagi independen dan menjadi subordinasi dari Pemkab Tapteng.
Dana bantuan bergulir sebesar 1 milyar tahun 2010 dan dana ziarah ke Yerusalem ini diyakini sebagai bagian dari trik Bupati Tapanuli Tengah untuk menjinakkan BKAG. Dana bergulir sebesar 1 milyr ini ditolak sebagian anggota BKAG karena dinilai berpotensi untuk membuat kesulitan di kemudian hari.
Pada tahun 2004 dan tahun 2005 BKAG juga telah menerima dana bergulir yang sama. Sampai saat ini tercatat bahwa BKAG masih mempunyai utang sebesar Rp 575,000,000,. ke Pemkab Tapteng.
Sebagian anggota BKAG menuntut agar utang BKAG diclearkan terlebih dahulu sebelum dana bergulir yang sama diterima. Kecuali karena persoalan itu, dana 1 milyar juga dianggap bermasalah karena penggunaannya tidak transparan.
Menurut informasi yang berhasil dihimpun tim PEDULI TAPTENG dana bantuan akan dikelola oleh Akademi Luteran Indonesia atau ALI dengan biaya operasional sebesar Rp 500,000,000,. Rupiah. Jadi dana bergulir yang bakal sampai ke tangan warga jemaat hanya sekitar Rp 500,000,000,. Anehnya, Pemkab mengatakan bahwa yang bertanggungjawab atas dana bantuan dan pengembalian adalah BKAG bukan ALI.
Pertanyaannya adalah siapah ALI? Dan mengapa pemkab mengatakan bahwa mereka tidak mengenal ALI dan hanya mengenal BKAG soal pertanggungjawaban dana. Masih banyak pertanyaan yang belum tuntas, tapi ketua BKAG tetap ngotot 1 milyar harus dapat.
Ketua Bidang Marturia Pst Paulus Manalu, Pr meninggalkan rapat sebelum rapat usai. Rapat berakhir ricuh karena Ketua BKAG Pdt Rustam Tambunan ngotot untuk melanjutkan program pinjaman dana dari Pemkab sebesar 1 milyar rupiah dan ngotot untuk memberangkatkan para pendeta ziarah ke Yerusalem dengan dana anggaran dari APBD Pemkab Tapteng.
Dalam akun Facebook milik Pst Manalu, yang berhasil dibaca oleh PEDULI TAPTENG ONLINE, secara implisit Pastor Manalu menulis bahwa BKAG tidak lagi independen dan menjadi subordinasi dari Pemkab Tapteng.
Dana bantuan bergulir sebesar 1 milyar tahun 2010 dan dana ziarah ke Yerusalem ini diyakini sebagai bagian dari trik Bupati Tapanuli Tengah untuk menjinakkan BKAG. Dana bergulir sebesar 1 milyr ini ditolak sebagian anggota BKAG karena dinilai berpotensi untuk membuat kesulitan di kemudian hari.
Pada tahun 2004 dan tahun 2005 BKAG juga telah menerima dana bergulir yang sama. Sampai saat ini tercatat bahwa BKAG masih mempunyai utang sebesar Rp 575,000,000,. ke Pemkab Tapteng.
Sebagian anggota BKAG menuntut agar utang BKAG diclearkan terlebih dahulu sebelum dana bergulir yang sama diterima. Kecuali karena persoalan itu, dana 1 milyar juga dianggap bermasalah karena penggunaannya tidak transparan.
Menurut informasi yang berhasil dihimpun tim PEDULI TAPTENG dana bantuan akan dikelola oleh Akademi Luteran Indonesia atau ALI dengan biaya operasional sebesar Rp 500,000,000,. Rupiah. Jadi dana bergulir yang bakal sampai ke tangan warga jemaat hanya sekitar Rp 500,000,000,. Anehnya, Pemkab mengatakan bahwa yang bertanggungjawab atas dana bantuan dan pengembalian adalah BKAG bukan ALI.
Pertanyaannya adalah siapah ALI? Dan mengapa pemkab mengatakan bahwa mereka tidak mengenal ALI dan hanya mengenal BKAG soal pertanggungjawaban dana. Masih banyak pertanyaan yang belum tuntas, tapi ketua BKAG tetap ngotot 1 milyar harus dapat.
Kamis, 19 Agustus 2010
Merah Putih Dicap Darah
HUT RI ke 65 di Poriaha, tepatnya di jalan PLTU Labuan Angin Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara, dirayakan dengan pembubuhan cap darah ke bendera merah putih. Peringatan HUT RI yang dikoordinir oleh Forum Pembela Tanah Rakyat (FPTR) Tapanuli Tengah ini berlangsung mengharukan.
Aksi pembubuhan cap darah ini dilakukan warga sebagai bentuk keputusasaan mereka atas belum diganti ruginya ladang dan sawah mereka yang diambil oleh Pemkab Tapanuli Tengah tanpa ganti rugi. Warga Poriaha merasa bahwa mereka belum merdeka dan terjajah, karena itu mereka membubuhkan cap darah sebagai bentuk kesiapan mereka untuk menumpahkan darah demi memperjuangkan tanah mereka.
Sampai hari ini, warga sudah 48 hari memblokir atau menutup jalan ke PLTU Labuan Angin karena belum digantinya tanah mereka. Berdasarkan penelusuran PEDULI TAPTENG, warga sudah berjuang sejak 2002 untuk menuntut ganti rugi atas tanah mereka.
Sejak tahun 2002, beberapa kali warga Poriaha mendatangi kantor camat dan kantor bupati Tapanuli Tengah. Perjuangan warga sempat meredup karena mereka menemui jalan buntu perjuangan mereka, sampai akhirnya FPTR datang dan memberi advokasi kepada warga.
Warga sendiri sangat berterimakasih atas pendampingan FPTR. “Sudah bertahun-tahun kami memperjuangkan tanah ini, untunglah FPTR datang” ungkap ibu Tampublon yang tanah persis berada di lokasi blokir.
Sejauh ini, Pemkab Tapanuli Tengah terkesan diam atas tuntutan warga. Menurut Pemkab tanah itu tidak diganti rugi karena belum dianggarkan di APBD.
Aksi pembubuhan cap darah ini dilakukan warga sebagai bentuk keputusasaan mereka atas belum diganti ruginya ladang dan sawah mereka yang diambil oleh Pemkab Tapanuli Tengah tanpa ganti rugi. Warga Poriaha merasa bahwa mereka belum merdeka dan terjajah, karena itu mereka membubuhkan cap darah sebagai bentuk kesiapan mereka untuk menumpahkan darah demi memperjuangkan tanah mereka.
Sampai hari ini, warga sudah 48 hari memblokir atau menutup jalan ke PLTU Labuan Angin karena belum digantinya tanah mereka. Berdasarkan penelusuran PEDULI TAPTENG, warga sudah berjuang sejak 2002 untuk menuntut ganti rugi atas tanah mereka.
Sejak tahun 2002, beberapa kali warga Poriaha mendatangi kantor camat dan kantor bupati Tapanuli Tengah. Perjuangan warga sempat meredup karena mereka menemui jalan buntu perjuangan mereka, sampai akhirnya FPTR datang dan memberi advokasi kepada warga.
Warga sendiri sangat berterimakasih atas pendampingan FPTR. “Sudah bertahun-tahun kami memperjuangkan tanah ini, untunglah FPTR datang” ungkap ibu Tampublon yang tanah persis berada di lokasi blokir.
Sejauh ini, Pemkab Tapanuli Tengah terkesan diam atas tuntutan warga. Menurut Pemkab tanah itu tidak diganti rugi karena belum dianggarkan di APBD.
Langganan:
Postingan (Atom)