Peta Politik Belum Jelas

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Tapanuli Tengah 2010, kondisi politik di Tapteng saat ini menggeliat. Banyak bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati yang mulai bermunculan mulai dari yang serius sampai yang sekedar penggembira. Sejauh ini ada 6 balon bupati wakil bupati yang muncul ke permukaan. Mereka adalah Bonaran Situmeang-Imal Raya Harahap,Albiner Sitompul-Jody Simanungkalit, Ny Dina Samosir-Hikmal Batubara, Syukran Tanjung-dr Agus Hutagalung.

Sedangkan nama-nama balon bupati yang belum menyatakan pasangannya adalah Efendi Pohan dan Edison Simbolon. Sejauh ini Efendi Pohan kebingungan menentukan siapa yang bakal mendampinginya menuju Pandan-1. Saat ini beredar isu dia akan menggandeng Tony Agustinus Lbn Tobing. Nama lain yang disebut sedang dipertimbangkan adalah Basar Sibarani. Sementara itu Edison Simbolon belum jelas berpaangan dengan siapa.

Melihat banyaknya balon yang muncul dan aturan yang mengharuskan bahwa seorang balon bupati/wakil bupati diusung minimal 15% suara di DPRD Tapteng maka dipastikan hanya ada maksimal 4 pasangan calon yang akan berlaga di Pilkada 2011 dari jalur partai. Selebihnya jika ingin maju di Pilkada harus melalui jalur perseorangan. Namun sejauh ini tak ada tanda-tanda balon-balon di atas akan maju dari perseorangan. Saat ini komposisi kursi di DPRD Tapteng adalah: Demokrat 13, Golkar 4, PNI Marhaenisme 3, PIB 2, PAN 2, PDIP 2, PKB 1, PPI 1, PKPB 1, Gerindra 1.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun PEDULI TAPTENG ONLINE, pasangan Ny Dina-Hikmal bakal diusung oleh PIB dan Partai Marhaenis serta parta-partai kecil lain. Pasangan ini juga kini sedang melobi PDIP. Menurut orang dekat Ny Dina, pasangan ini akan siap maju dari jalur perseorangan bila PIB dan Marhaenis mengubah haluan.

Saat ini santer beredar isu bahwa Efendi Pohan telah mendapat tiket maju di Pilkada dengan dukungan Partai Demokrat. Tapi isu yang berhembus dari tim Bonaran, Bonaran juga disebut-sebut telah mendapat restu dari Demokrat. Di pihak lain Edison juga disebut bakal maju dari partai Demokrat. Siapakah yang bakal diusung Demokrat, sampai saat ini masih belum jelas.

Jika Demokrat mengusung sendiri calonnya dan Marhaenis serta PIB mengusung Ny Dina-Hikmal, maka kemungkinan 2 pasangan lain akan muncul dari hasil koalisi partai-partai yang memiliki kursi di DPRD. Saat ini kemungkinan koalisi antar partari masih sangat terbuka.

Melihat hampir semua balon mendaftar ke partai yang sama, maka sangat sulit diprediksi siapa yang bakal maju di pilkada dan siapa yang bakal layu sebelum berkembang.

Velix Fasilitasi Sengketa Tanah Tapteng

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Staf Khusus Kepresidenan Bidang Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah memberikan perhatian khusus terhadap konflik sosial yang menyangkut sengketa tanah warga Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang dipimpin Bupati Tuani Lumban Tobing.

Terkait konflik tersebut, Kantor Staf Khusus Kepresidenan tersebut akan melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, Staf Khusus Presiden juga akan berkomunikasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pertanahan Nasional dan Kabupaten Tapanuli Tengah serta Provinsi Sumatera Utara untuk menyelesaikan masalahnya.

Hal itu diungkapkan Staf Khusus Presiden Bidang Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai kepada Kompas di Jakarta, Senin (13/9/2010).
Sebelumnya, pada Rabu (8/9/2010), Velix Wanggai telah bertemu dengan perwakilan warga Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Delegasi Warga Tapian Nauli di antaranya dipimpin oleh Edy, yang mengatasnamakan Front Pembela Tanah Rakyat (FPTR) Tapanuli Tengah.

Warga menuntut Bupati Tapanuli Tengah, Tuani Lumban Tobing, selain memberikan ganti rugi tanah Rampah-Poriaha yang menuju kawasan PLTU Labuhan Angin, juga menolak klaim tanah warga sebagai kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Pembangunan LPTU Labuhan Angin diharapkan juga benar-benar berpihak kepada masyarakat agar masyarakat bisa diberdayakan, selain juga menolak penyerobotan lahan bagi kawasan pembangunan PLTU.

BPN Tapanuli Tengah juga didesak oleh warga Tapian Nauli untuk menginventarisasi dan mengeluarkan surat-surat tanah warga serta mencopot Kepala BPN Tapian Nauli yang dianggap memalsukan sertifikat hak masyarakat.

"Kita telah menerima delegasi dari warga Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengadukan sejumlah persoalan. Mulai dari penyerobotan lahan pertanian, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia untuk membangun kawasan Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) Labuan Angin, Kecamatan Tapian Nauli, Tapanuli Tengah," tandas Velix.

Kasus Cina Benteng

Menurut Velix, pihaknya memetakan sejumlah persoalan, mulai dari penggusuran lahan pertanian untuk digunakan kawasan maupun jalan umum ke PLTU Labuan Angin, hilangnya mata pencaharian masyarakat, dan kritik penggusuran di seputar kawasan PLTU serta kritik atas penyerobotan lahan pertanian warga di kawasan transmigrasi.

"Kita menerima pengaduan mereka karena tugas kita adalah jembatan komunikasi publik. Kedua, kita membuat telaah dan memetakan serta mengkaterogisasikan persoalan yang terjadi. Mulai dari fakta, payung hukum dan bukti-bukti yang dimiliki warga dan pemda. Berikutnya adalah mencari solusi," tambahnya.

Oleh sebab itu, Velix mengakui sekecil apa pun informasinya akan disampaikan kepada Presiden Yudhoyono. "Selain itu, kami juga berkomunikasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, BPN, Kementerian ESDM dan pemerintah provini serta kabupaten Tapanuli Tengah," papar Velix.

Ditanya apakah sengketa warga ini bisa diselesaikan, Velix optimistis dengan contoh kasus penggusuran tanah warga Cina Benteng di Tangerang beberapa waktu lalu, yang akhirnya menyebabkan Presiden Yudhoyono turun tangan sehingga penggusuran dihentikan sementara.

Saat Tokoh Agama Berebut Uang

Terkait dana bergulir dan dana ziarah para pendeta ke Yerusalem yang diambil dari APBD, Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Terpecah. Jumat, (27/8/2010) yang lalu rapat BKAG berakhir dengan ricuh.

Ketua Bidang Marturia Pst Paulus Manalu, Pr meninggalkan rapat sebelum rapat usai. Rapat berakhir ricuh karena Ketua BKAG Pdt Rustam Tambunan ngotot untuk melanjutkan program pinjaman dana dari Pemkab sebesar 1 milyar rupiah dan ngotot untuk memberangkatkan para pendeta ziarah ke Yerusalem dengan dana anggaran dari APBD Pemkab Tapteng.

Dalam akun Facebook milik Pst Manalu, yang berhasil dibaca oleh PEDULI TAPTENG ONLINE, secara implisit Pastor Manalu menulis bahwa BKAG tidak lagi independen dan menjadi subordinasi dari Pemkab Tapteng.

Dana bantuan bergulir sebesar 1 milyar tahun 2010 dan dana ziarah ke Yerusalem ini diyakini sebagai bagian dari trik Bupati Tapanuli Tengah untuk menjinakkan BKAG. Dana bergulir sebesar 1 milyr ini ditolak sebagian anggota BKAG karena dinilai berpotensi untuk membuat kesulitan di kemudian hari.

Pada tahun 2004 dan tahun 2005 BKAG juga telah menerima dana bergulir yang sama. Sampai saat ini tercatat bahwa BKAG masih mempunyai utang sebesar Rp 575,000,000,. ke Pemkab Tapteng.

Sebagian anggota BKAG menuntut agar utang BKAG diclearkan terlebih dahulu sebelum dana bergulir yang sama diterima. Kecuali karena persoalan itu, dana 1 milyar juga dianggap bermasalah karena penggunaannya tidak transparan.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun tim PEDULI TAPTENG dana bantuan akan dikelola oleh Akademi Luteran Indonesia atau ALI dengan biaya operasional sebesar Rp 500,000,000,. Rupiah. Jadi dana bergulir yang bakal sampai ke tangan warga jemaat hanya sekitar Rp 500,000,000,. Anehnya, Pemkab mengatakan bahwa yang bertanggungjawab atas dana bantuan dan pengembalian adalah BKAG bukan ALI.

Pertanyaannya adalah siapah ALI? Dan mengapa pemkab mengatakan bahwa mereka tidak mengenal ALI dan hanya mengenal BKAG soal pertanggungjawaban dana. Masih banyak pertanyaan yang belum tuntas, tapi ketua BKAG tetap ngotot 1 milyar harus dapat.

Merah Putih Dicap Darah

HUT RI ke 65 di Poriaha, tepatnya di jalan PLTU Labuan Angin Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara, dirayakan dengan pembubuhan cap darah ke bendera merah putih. Peringatan HUT RI yang dikoordinir oleh Forum Pembela Tanah Rakyat (FPTR) Tapanuli Tengah ini berlangsung mengharukan.

Aksi pembubuhan cap darah ini dilakukan warga sebagai bentuk keputusasaan mereka atas belum diganti ruginya ladang dan sawah mereka yang diambil oleh Pemkab Tapanuli Tengah tanpa ganti rugi. Warga Poriaha merasa bahwa mereka belum merdeka dan terjajah, karena itu mereka membubuhkan cap darah sebagai bentuk kesiapan mereka untuk menumpahkan darah demi memperjuangkan tanah mereka.

Sampai hari ini, warga sudah 48 hari memblokir atau menutup jalan ke PLTU Labuan Angin karena belum digantinya tanah mereka. Berdasarkan penelusuran PEDULI TAPTENG, warga sudah berjuang sejak 2002 untuk menuntut ganti rugi atas tanah mereka.

Sejak tahun 2002, beberapa kali warga Poriaha mendatangi kantor camat dan kantor bupati Tapanuli Tengah. Perjuangan warga sempat meredup karena mereka menemui jalan buntu perjuangan mereka, sampai akhirnya FPTR datang dan memberi advokasi kepada warga.

Warga sendiri sangat berterimakasih atas pendampingan FPTR. “Sudah bertahun-tahun kami memperjuangkan tanah ini, untunglah FPTR datang” ungkap ibu Tampublon yang tanah persis berada di lokasi blokir.

Sejauh ini, Pemkab Tapanuli Tengah terkesan diam atas tuntutan warga. Menurut Pemkab tanah itu tidak diganti rugi karena belum dianggarkan di APBD.

PLTU Labuan Angin Bermasalah

PLTU Labuan Angin boleh menjadi mega proyek dan kebanggaan negeri karena bisa mengurangi defisit listrik di Indonesia. PLTU itu pastilah dibangun dari niat yang baik untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tapi ternyata sampai kini PLTU Labuan Angin masih menyisakan persoalan di masyarakat. Tanah masyarakat yang menjadi jalan ke PLTU ternyata belum mendapat ganti rugi.

Merasa tak tahu harus kemana menyampaikan keluhan mereka (sekedar info,masy sudah mengadu ke pemkab dan camat beberapa kali) masyarakat akhirnya menutup paksa jalan masuk ke PLTU, jumat-sabtu (2-3/7/2010).

Setelah 2 hari ditutup akhirnya, masyarakat membuka jalan kembali karena POLRES Tapteng bersedia mempertemukan warga dengan pihak-pihak yang terkait dengan ganti rugi itu sendiri.

Benarkah PLTU sudah membayar ganti rugi tanah masyarakat? Kalau benar kemana dana itu nyasar, dan mengapa tidak sampai ke masyarakat. Pertanyaan inilah yang harus dibongkar oleh POLRES Tapteng dalam pertemuan pihak-pihak terkait, Selasa (6/7/2010).

9,8 M Alokasi APBD Untuk Proyek Sia-sia

Sunggu sedih hati ini bercampur geram, betapa tidak 9,8 M kembali dianggarkan u/ pembangunan sarana dan prasarana di Lokasi Patung Anugerah, yang pembangunan sudah dianggarkan sejak tahun 2004 hingga sekarang patung nya tidak pernah nongol. Bukan hanya itu, pembangunan patung anugerah awalnya diletakkan di Bonan Dolok Kecamatan Sitahuis Kab. Tapteng, selain sudah menghabiskan anggaran 10 han M juga telah menggunduli Hutan Register, sadis bukan..?

Tidak puas sampai disitu, setelah gagal di lokasi pertama kembali mendapatkan lokasi baru, tepatnya di Kecamatan Tapian Nauli daerah labuhan angin. Masih ingat dengan masalah warga di kecamatan tersebut..? puluhan warga belum mendapat ganti rugi pembukaan jalan, bahkan banyak lahan masyarakat malah di klem milik pemkab.

Wah.. benar-benar jahat, sadis, tidak punya hati nurani dan penindas rakyat. Masih terngiang ucapan Uskup Ludovikus Simanullang Keuskupan Sibolga, "Tapanuli Tengah Termiskin di Sumut setelah Nias", ironis bukan, saat rakyat butuh makan, butuh irigasi, butuh menyekolahkan anak, seorang Bupati malah tidak berpihak dengan rakyatnya.

Saya tertarik dengan komentar Abang Jambang di koran SIB, "mudah-mudahan patung itu nanti bisa memberi makan rakyat miskin di Tapteng".

Ini berita yang sangat menyayat hati menambah luka penderitaan rakyat, Bupati Tapteng Tuani Lumban Tobing (kader Demokrat) benar-benar tidak peduli dengan persoalan rakyat, malah pamer kekuasaan dan korupsi, anehnya malah dilindungi SBY presiden kita, edan bukan. Begitu banyak persoalan di Tapteng, begitu dalam penderitaan rakyat, 2 periode kepemimpinannya tidak ada perkembangan apa2, pembangunan ala konsep Tapanuli Growth hanya isapan jempol semata, malah rakyat yang menjadi korban dan selamanya akan tertindas jika rezim ini kembali berkuasa.

Ahir cerita..! Tegagkan Demokrasi : Tangkap Drs Tuani Lumban Tobing, otak kemiskinan dan kejahatan di Tapteng.

Salam Revolusi
Edianto Simatupang

Akankah Dinasti Tuan i Kita Biarkan?

PEDULI TAPTENG: Sudah terbukti gagal membangun Tapteng selama 10 tahun. Si tuan i masih jg bisa berkata, tak ada orang lain di Tapteng yg bisa melanjutkan pembangunan selain istrinya sendiri...Ini penghinaan bagi kita orang yg berasal dan lahir di Tapteng. Masak tak seorangpun putera Tapteng yg bisa membangun Tapteng! Sok kali kau, tuan i!!!!!

Oknum Pejabat Tapteng itu murid dari rejim Orde Baru, bahkan lebih kreatif daripada Soeharta dalam melanjutkan dinasti kekuasaannya. Soeharto juga dulu berujar, gak ada orang yang bisa menggantikan dia. Maka jadilah 35 tahun rejim berlangsung dengan penuh keanehan.

Dalam hal konsep pembangunan manusia seutuhnya dan kebobrokan pembangunan ... ditapteng saya siap berdebat di depan publik dengan Tuani, apalagi dengan istrinya. Bahwa apa yang dikatakannya tentang keberhasilan di Tapteng itu bohong besar. Saya sudah katakan itu depan Kantor Bupati tgl 28 Mei 2008, ketika saya menurunkan massa 2000-an utk unjuk rasa. Dia gak berani keluar dari persembunyiannya.

Tuani sudah mendapat kesempatan dua periode (10 thn) memimpin Tapteng dan gagal. Bahkan beberapa proyek berskala raksasa diduga terindikasi korupsi. Proses pemiskinan rakyat secara meluas sedang terjadi dengan maraknya penyerobotan tanah di Tapteng yang terindikasi terkait dengan kepentingan Oknum Bupati. Ingat Komnas HAM menemukan 500-an Ha kebun sawit di Pulo Pane dan Pantai Binasi tanpa pemilik. Jajaran pejabat Pemkab Tapteng mengaku tidak tahu pemilik kebun sawit itu. Di desa Maduma dekat Pantai Binasi 47.6 Ha lahan masyarakat dampingan kami diserobot. Camat jelas tampak oleh masyarakat, terlibat dalam konflik antara SatPol-PP dengan Warga. A. Lubus, Komandan regu SatPol-PP dipidana 2.5 bulan karena dengan arogan mengacungkan senjata laras pendek kepada ibu-ibu di lahan bermasalah itu. Siapa menugaskan Satpol-PP ini kalau bukan Oknum Pejabat Kabupaten di Tapteng. Apakah tugas SatPol-PP memberikan pengamanan untuk perkebunan swasta, kalau itu tidak ada kaitan dengan pejabat di Tapteng? Kenapa bukan Polisi Republik Indonesia yang datang ke situ kalau itu menyangkut keamanan?

Masih banyak kasus lain yang bisa memperpanjang daftar ini. Sebagian kita sudah sampaikan kepada aparat penegakan hukum dan Komnas HAM. Tapi anehnya, Oknum Pejabat Tapteng belum tersentuh. Licin bagai belut. Kenapa ? Karena banyak dari kelangan aparat penegak hukum masih memanfaatkan kasus-kasus di Tapteng untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dalam keadaan seperti digambarkan di atas, masihkah masyarakat mau dibodoh-bodohi dengan mengatakan, tidak ada yang bisa melanjutkan pembangunan di Tapteng kecuali istrinya? Apa prestasi yang sudah dicapai oleh istrinya itu sehingga dia bilang begitu? Jabatan Ketua Tim Penggerak PKK itu mau dijadikan alasan? Apa yang istimewa di situ? Karena suaminya Bupati, ia otomatis dijadikan Ketua Tim, jika tidak?

Aneh bin ajaib. Gerejapun tidak lagi punya kewibawaan di hadapan Bupati Tuani Lbn Tobing. Ketika Natal dan Paskah Oikumene, Dina Br. Samosir, diberikan kesempatan berbicara menyampaikan pesan Natal. Tahun-tahun sebelumnya tidak ada itu. Saya dulu Sekretaris BKAG Tapteng-Sibolga. Kami dulu independen. Gak bisa dimanfaatkan oleh oknum pejabat utk kepentingannya. Tapi sekarang, semua telah dikendalikan dan dipakai menjadi kendaraan politik oleh penguasa.

Kegagalan pembangunan selama 10 tahun di Tapteng seharusnya bisa dijadikan kasus untuk membuktikan kebenaran dan menegakkan keadilan. Proyek yang terindikasi korupsi itu seharusnya diproses secara hukum agar terkuak kebenaran itu. Tapi aneh, semua diam. Malah dimana-mana ia membuat atau mengahdiri acara, ia dengan bebas, mengatakan istrinyalah satu-satunya yang bisa memimpin Tapteng untuk ke depan. Astaga....

Begitulah. Pesan saya kepada pembaca yang budiman, yang punya telinga hendaklah mendengar, yang punya mata, hendaklah melihat. Jangan hadiri acara yang dibuat atau dihadiri oleh Oknum Bupati Tapteng yang terkait dengan pengkampanyean istrinya menjadi Bupati Tapteng..... "Jangan merebut tulang tanpa isi, sama dengan merebut kebodohan" (Ebiet G. Ade), [tulisan ini diambil secara penuh dari komentar Rantinus Manalu, pejuang HAM Tapteng di FB Peduli Tapteng.]

Kemana Dana Sebesar 2,6 Milyar?

Gerakan pengumpulan dana pembebasan lahan SMA Barus yang digalang sekelompok orang di koran lokal POS METRO disesalkan banyak pihak dan dinilai sebagai pembohongan publik. 

"Jelas pembohongan publik..! Gerakan ini harus diwaspadai, ada pihak yg mau cari untung n menjilat. Harusnya gerakan ini lebih tau dulu persolannya lebih detail dan jelas" tulis seorang pejuang keadilan di Tapteng, Edianto Simatupang. 

 

"Puluhan tahun sudah persoalan ini, bukan tidak ada waktu atau dana untuk lokasi pembangunan sekolah, pihak penggugat sudah baik bahkan bermurah hati, mereka sudah lama menang di pengadilan namun tidak langsung mengeksekusi, bahkan memberi penawaran penjualan lahan sebesar 800 juta, harga yang murah, namun pihak pemkab tidak memberi ganti rugi dengan berbagai alasan dan cara busuk" lanjtunya lagi. 

 

Terkait pembebasan lahan SMA Barus yang sudah lama diperjuangkan ahli waris pemilik tanah sah SMA Barus, oknum Bupati tapteng diduga membohongi masyarakat.

 

Lahan SMA Negeri Barus menjadi lahan yang disengketakan antara ahli waris tanah dengan Pemkab Tapteng. Data valid yang dihimpun PEDULI TAPTENG ONLINE, anggaran ganti rugi untuk pembelian lahan SMA Barus sudah cair dan ditampung di APBD tahun 2008 dengan jumlah 2.6 milliar. 

 

Namun sampai saat ini ahli waris belum menerima ganti rugi lahan. Malah yang terjadi adalah masyarakat dibingungkan dengan adanya pengumpulan dana di koran lokal guna membebaskan lahan dimaksud. Pertanyaanya adalah kemana uang sebesar 2,6 Milyar. Bukankah ahli waris hanya meminta ganti rugi Rp 800 juta. Pemkab memang penuh misteri dan tanda tanya.

Hotlan Jadi KABAG! Apa Kata Dunia?

Hotlan Simanullang, Camat Sosorgadong diangkat Bupati Tapanuli Tengah Tuani Lbn Tobing menjadi Kepala Bagian Tata Pemerintahan. Sekilas jika dilihat dari jenjang kekariran pangkat dan golongan, hal itu layak didapatkannya.

Lalu, apa yang salah dalam pengangkatan itu? dan apa yang salah dalam diri Hotlan? sebagaimana yang kami beritakan pada artikel lain di blog ini (baca: Bupati dan DPRD Urus 'Tali Air Hotlan'), Hotlan secara moral tak pantas menduduki jabatan Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Hubungan gelapnya dengan F br S, seorang pegawai honorer di Kecamatan Sosorgadong, membuatnya cacat secara moral. Betapa tidak, Hotlan yang sudah beristri diduga memiliki hubungan gelap dengan F br S. Karena persoalan cemburu Hotlan, menganiaya F br S.

Setalah penganiayaan itu, F br S membuka affair hubungan gelapnya dengan Hotlan kepada PEDULI TAPTENG ONLINE dalam bentuk tertulis sebanyak 4 halaman. Dalam surat pengakuan itu F br S mengaku dianiaya oleh Hotlan karena rasa cemburu.

Kecuali, itu F br S mengaku bahwa hubungannya dengan Hotlan didasari pada ketakutan antara bawahan dan atasan. F br S mengaku melayani semua peermintaan Hotlan karena dia takut bermasalah dengan pekerjaannya.

Hubungan terlarang itu akhirnya berbuah janin. Hotlan pun panik. dia meminta F br S menggugurkan janin mereka. F br S sebetulnya tidak mau menggugurkan kandungannya, tapi Hotlan memaksanya. F br S pun menggurkan kandungannya di Sibuluan lewat bantuan seorang bidan PTT.

Nah, kasus inilah sebenarnya yang membuat Hotlan tak pantas menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan. Kasus itu sendiri telah dilaporkan ke Polsek Barus. Boro-boro diperiksa atau ditangkap, kini Hotlan malah melenggang ke kursi empuk sebagai Kabag.

Hotlan! enak nian hidupmu. Sudah rusak boru orang, dapat jabatan empuk pula lagi kau! Alai, aeonmu do haduan i amang!