Tapteng Berpotensi Rusuh

Mahkamah Konstitusi Diminta Pertimbangkan Rasa Keadilan Masyarakat!

Gonjang-ganjing seputar Pilkada 12 Maret 2011 belum juga selesai. Berbagai kalangan mencoba menebar ide ketidak absahan Pilkada Tapteng. Tujuan akhirnya Pilkada diulang.

Bagaimana kita harus menyikapi Pilkada Tapteng? Apakah penting Pilkada diulang? Bagi kami ide Pilkada ulang adalah ide yang ingin merusak serta membajak demokrasi yang sedang tumbuh di Tapteng. Pilkada 12 Maret adalah Pilkada teraman, dengan tingkat partisipasi masyarakat yang begitu tinggi, dan yang terpenting keinginan rakyat Tapteng untuk menyingkirkan rezim yang selama ini menebar intimidasi tercapai sudah.

Sekarang ini ada usaha agar demokrasi ala Tapteng yg penuh sukacita,aman dan tenteram dihancurkan dengan alasan demi hukum. Hukum memang harus ditegakkan, tapi penegakan hukum harus juga mengedepankan rasa keadilan masyarakat. Kepentingan Taptenglah yg utama harus ada diatas kepentingan2 kelompok dan golongan.

Kami menolak gagasan Pilkada ulang karena: Pertama,Pilkada ulang berpotensi mempertahankan status quo di Tapteng. Jika seandainya Pilkada diulang, tipis sekali kemungkinan Alven memenangi Pilkada. Yg kemungkinan berpeluang menang adalah DRS.

Kedua, jika Alven menang maka peersoalan tanah tak akan pernah selesai. Dalam pertemuan dgn Albiner beberapa bulan sebelum Pilkada kami meminta komitmen Albiner tentang penyerobotan tanah. Tapi jawaban dari Albiner tidak jelas. Dia mengatakan persoalan tanah akan dibicarakan setahun setelah dia jadi bupati. Dan janji ini kami anggap tak serius menangani persoalan tanah.

Ketiga, jika Pilkada diulang maka pendukung Bosur akan kecewa dan marah dan bukan tidak mungkin Tapteng berubah menjadi lautan api dan banjir darah. Para korban penyerobotan tanah dan intimidasi yg skrg merasa merdeka akan merasa dipermainkan oleh negara.

Melihat antusiasnya rakyat selama kampanye untuk mendukung Bosur maka sulit kita bayangkan rakyat yg merasa dipermainkan tidak bertindak brutal. Maka jalan terbaik untuk Tapteng saat ini adalah melantik Bosur jadi bupati dan mengawasi kinerjanya. Jika Bosur memang punya dosa yang tak pantas membuatnya duduk jadi bupati baiklah itu diungkit setelah dia dilantik jadi bupati. Rakyat akan lebih menerima itu daripada mencoba menggagalkan pilihan rakyat.

Menduga Putusan MK

Besok sore (29/3/2011) Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengadakan sidang lanjutan gugatan Pilkada Tapteng. Setelah KPUD menyatakan Bosur sebagai bupati pilihan rakyat dengan meraup 62% suara sementara Dina-Hikmal hanya meraup 37%, pasangan Dina-Hikmal langsung mengajukan gugatan ke MK.

Langkah Dina-Hikmal diikuti oleh pasangan balon bupati yang tak lolos verifikasi, Albiner Sitompul-Steven Simanungkalit. Pasangan yang terakhir ini ikut mengajukan gugatan ke MK dengan memakai dalil keputusan PTUN yang memenangkan gugatan mereka. Dalam risalah perkara tanggal 25/3/2011, kubu Alven minta Pilkada diulang karena mereka menganggap berpeluang memenangi Pilkada karena didukung 14 partai politik.

Dina-Hikmal (DRS) sendiri mengajukan gugatan ke MK karena menilai Pilkada tidak berlangsung dengan jujur dan adil. Mereka beralasan kekalahan mereka disebabkan oleh adanya politik uang dan intimidasi kepada kubu DRS. Selain itu mereka menilai pihak kepolisian tidak netral dalam Pilkada. Kubu DRS juga meminta jika Pilkada diulang, Bosur diminta dicoret dari daftar peserta Pilkada.

Hasil keputusan MK barangkali akan keluar besok atau mungkin beberapa hari setelah itu. Ini jika perkara sampai memasuki sidang ke-3.

Warga Tapteng sendiri memiliki beragam pendapat menyikapi gugatan Pilkada di MK. Sebagian orang ketus menanggapinya. Sebagian orang penasaran akan hasil sidang di MK. Dari hasil jajak pendapat yang dilakukan PEDULI TAPTENG ONLINE masyarakat umumnya beranggapan bahwa MK akan menolak gugatan penggugat.

"Tidak masuk akal, masak Pilkada yang berlangsung jujur begini dengan tingkat partisipasi masyarakat yang sangat antusias mau diulang lagi" kata Ibu Sinaga, seorang pensiunan kepala sekolah.

Masyarakat juga menilai bahwa Pilkada ulang hanya menghabiskan energi dan anggaran. "Rakyat kan sudah punya pilihan, masak pilihan rakyat mau dianulir begitu saja. Untuk saat ini Bosur adalah pilihan terbaik untuk Tapteng".

Inilah Keunikan Pilkada Tapteng

Pilkada Tapteng 12 Maret 2011 bisa jadi menjadi Pilkada terunik sepanjang republik berdiri. Setelah Pilkada ini disebut-sebut menjadi Pilkada teraman di Indonesia, maka tak salah bila Pilkada ini kita sebut terunik di Indonesia juga.

Keunikan dari Pilkada ini antara lain:
1. Pilkada diikuti oleh 3 pasang calon, dua pasang calon berasal dari PNS. Pada salah satu kesempatan kampanye salah satu pasangan calon meminta para pendukungnya untuk memilih calon yang lain.

2. Jika ada calon yang memberi uang kepada para peserta kampanye, calon yang lain diberi uang oleh peserta kampanye.

3. Malam sebelum hari pencoblosan, masyarakat mengadakan ronda malam untuk merazia orang yang akan melakukan "serangan fajar".

4. Beberapa kepala dinas, berhasil ditangkap warga karena berkeliaran pada malam sebelum pemungutan suara.

5. Setelah penghitungan suara selesai di TPS, warga langsung melakukan konvoi kemenangan di jalan raya bahkan ada yang sampai tidur di jalan raya. Warga lain berjubel ke pinggir jalan menyambut konvoi.

6. Setelah satu pasang calon dinyatakan menang, rakyat langsung mengadakan pesta dengan biaya sendiri.

7. Kotak suara di PPK dijaga warga sepanjang malam.

8. Bupati terpilih tidak punya uang. Setelah Pilkada banyak warga yang mengatakan mengeluarkan biaya sendiri untuk mensukseskan Bosur.

Hasil Rekapitulasi PPK Pilkada Tapteng

Hari ini, (15/3/2011) KPUD Tapanuli Tengah diperkirakan mengadakan rekapitulasi perhitungan suara hasil Pilkada 12 Maret 2011. PPK Kecamatan Pandan menjadi PPK yang terakhir mengantarkan hasil pleno PPK kecamatan. Dini hari, pukul 1.00 WIB PPK kecamatan menyelesaikan rekapitulasi dan langsung mengantarkan hasilnya ke KPUD. Kapolres Tapteng Dicky Patria Negara tampak hadir dalam perhitungan suara di PPK Pandan tadi malam.

Sesuai data yang berhasil dihimpun PEDULI TAPTENG ONLINE dari semua kecamatan, pasangan Nomor urut 1, Bonaran Situmeang-Sukran Tanjung (Bosur) berhasil unggul di 18 kecamatan. Pasangan Bosur hanya kalah tipis di dua kecamatan, kecamatan Sitahuis dan Kecamatan Sukabangun.

Dari perhitungan manual PEDULI TAPTENG pasangan BOSUR meraup suara 83.244 (62 %). Diurutan kedua bertengger pasangan nomor urut 3, Dina Riana Samosir-Hikmal Batubara yang mengumpulkan suara sebesar 49.442 (36 %). Sedangkan pasangan nomor urut 2 Tasrif Tarihoran-Raja Asih Purba hanya mendapat dukungan 1.452 (1 %) suara. Suara tidak sah tercatat 1.200 (1%) suara.

Berikut hasil rekapitulasi yang berhasil kami himpun dari setiap PPK. Sirandorung No.1=3802, No.2=47, No.3=2596; Sosorgadong No.1=4065, No.2=52, No.3=2074; Sitahuis No.1=1228, No.2=21, No.3=1283; Sarudik No.1=4828, No.2=77, No.3=3171; Tapian Nauli No.1=4673, No.2=56, No.3=2971.

Pandan No.1=10545, No.2=288, No.3=5860; Tukka No.1=2866, No.2=83, No.3=2214; Sarudik No.1=4828, No.2=77, No.3=3171; Sibabangun No.1=3703, No.2=95, No.3=3036; Sukabangun No.1=535, No.2=11, No.3=793; Lumut No.1=2583, No.2=86, No.3=1747; Pinangsori No.1=6014, No.2=164, No.3=3100; Badiri No.1=4653, No.2=106, No.3=4498.

Kolang No.1=5571, No.2=78, No.3=2635; Sorkam No.1=6195, No.2=18, No.3=2148; Sorkam Barat No.1=4337, No.2=31, No.3=2212; Pasaribu Tobing No.1=2438, No.2=21, No.3=827; Barus No.1=4981, No.2=68, No.3=2315; Barus Utara No.1=1347, No.2=17, No.3=879; Andam Dewi No.1=4444, No.2=70, No.3=1920, Manduamas No.1=4436, No.2=69, No.3=3164.

Dari 208.000 pemilih yang tercatat di DPT, yang menggunakan hak pilih sebesar 134.138 orang. Hasil rekapitulasi dari PPK ini bersumber dari pantauan tim PEDULI TAPTENG. Oleh karena itu bisa saja terdapat kekeliruan. Hasil final masih harus menunggu pengumuman dari KPUD Tapteng yang rencananya akan diumumkan Kamis, (17/3/2011).

Pendukung Bosur Konvoi Kemenangan

Pantauan PEDULI TAPTENG ONLINE kemarin di beberapa TPS memberikan signal kemenangan bagi Bonaran-Sukran. Hampir di semua TPS yang dikunjungi menunjukkan kemengan Bosur. Bahkan TPS yang berada di Pandan, ibukota Tapanuli Tengah semuanya dimenangi Bosur.

Kemarin (12/3/2011) usai penghitungan suara rakyat langsung tumpah ke jelan meluapkan kegembiraan mereka. Di Gontingmahe dan Kolang anak-anak muda dengan sepeda motor, langsung berkonvoi di jalan seraya meneriakkan "Bosur, Bosurrrrrrrrrrr,Bosurrrrrr". Yel-yel untuk pasangan Bonaran Situmeang-Sukran Tanjung.

Di Kolang sekelompok anak-anak berarak di atas pick-up sambil menyanyikan lagu: "Garuda Didadaku", yang syairnya telah diubah menjadi "Bonaran di dadaku".

Konvoi dan arak-arakan disambut rakyat yang telah berkumpul di pinggir-pinggir jalan. Sambil mengacungkan jari telunjuk ke atas, simbol kampanye pasangan calon nomor 1, Bonaran-Sukran rakyat terlihat larut dalam kemenangan.

Konvoi yang disambut mayarakat dengan antusian membuat seorang warga menangis terharu. "Sudah 64 tahun umur saya, baru kali ini saya meilhat begitu antusiasnya warga mengikuti Pemilu, dan merayakan kemenanangan" ungkap seorang bapak di Tarutung Bolak.

Awas, Pilkada Tapteng Curang!!!!

Tak ada yang lebih mencemaskan dari Pilkada Tapteng yang akan dilaksanakan 12 Maret 2011 ini selain kecurangan. Pantauan PEDULI TAPTENG ONLINE ke daerah-daerah menguatkan kecemasan itu.

Pada umumnya setiap warga yang kami temui mencemaskan hal itu. "Apakah kalian bisa mengawal suara kami agar tidak hangus?" ungkap seorang warga di Sirandorung. Mereka kemudian membuka lembaran hitam demokrasi di Tapteng.

Lima tahun lalu, Tuani menang dengan cara curang. Tuani dengan dukungan KPUD berhasil mencoret keikutsertaan Roslila di Pilkada. Pada pemilihan legislatif tahun lalu, banyak penggelembungan suara yang kemudian mendudukkan calon-calon dukungan Tuani.

Dari pengalaman masa lalu, modus kecurangan bermacam-macam. Mulai dari mengadakan perhitungan suara pada malam hari, pencontrengan sisa kertas suara sampai pada penyuapan saksi.

Pilkada 12 Maret ini disinyalir tak lepas dari kecurangan. Info yang berhasil kami dapat dari kalangan "orang dalam" tuan i menyebut kemungkinan modus curang yang dipakai adalah dengan tidak memberi undangan pemilih kepada para pendukung BOSUR.

Modus lain yang bakal mungkin terjadi adalah mengarahkan para pemilih di TPS untuk mencontreng calon tertentu. Hal ini diperkirakan akan dilakukan kepada para pemilih yang tak melek huruf, para lansia dan orang cacat.

Minum "Gratis" ala Tuan i

Lapo atau kedai/warung dalam kehidupan masyarakat Tapteng tak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli barang. Tapi lapo juga berkedudukan seperti polis di Yunani. Disini situasi politik, isu politik dan propoganda bisa berjalan.

Hal ini nampaknya disadari betul oleh calon bupati Tapteng DH. Maka sejak beberapa minggu lalu bermunculanlah warung pemenangan DH.

Warung bercap salah satu calon bupati tapteng inipun tiba-tiba kedatangan tamu-tamu "terhormat". Banyak pejabat dan petugas kecamatan yang datang menyambangi kedai. Kuat dugaan, disinilah propaganda tuani dimainkan. Di sinilah pengehengbusan isu miring pada calon lain. Sekaligus di sinilah dihembuskan kebohongan komponen strategis kebanggaan tuan i yang akan dilanjutkan.

Kedai ini dikuasai oleh orang-orangnya tuan i agar kedai tidak menjadi tempat bagi pendidikan politik yang sehat bagi warga. Dengan dikuasainya kedai, maka topik pembicaraan pun dikuasai. Kedai kini bukan mustahil dijadikan arena pembodohan bagi warga. Disini indoktrinasi mimpi2 tuani yang gagal ditanamkan. Modus menguasai kedai, sama seperti modus lapangan sepak bola yang tiba-tiba dipakai sepanjang hari dengan dalih pertandingan sekolah. Padahal tujuan akhirnya adalah agar lapangan tak bisa dipakai pasangan calon bupati BOSUR untuk kampanye.

Kemiskinan warga Tapteng pun dimanfaatkan. Sebagian yang minum di kedai tak perlu membayar, cukup menulis nama.

Lalu siapa yang membayar minuman itu? menurut salah seorang warga Bapak T Tamba di Pinangsori minuman akan dibayar oleh salah satu calon bupati. "Kami tinggal mencatat nama yang minum, dan nanti setelah Pilkada usai, kami tinggal menyodorkan nama itu ke tim pemenangan untuk menagih uangnya" ungkap seorang pemilik kedai di wilayah Sorkam.

Sekali lagi pembodohan tuan i berlangsung. Bukan tidak mungkin pasca Pilkada tagihan tak dibayar tim pemenangan tuan i. Jika demikian siapa yang diuntungkan? tetap saja warga menjadi korban.

FPTR Siap Bertanggungjawab

Komnas HAM dan Komisi Justice and Peace Keuskupan Sibolga Meminta Kepolisian Mengungkap Keberadaan Mobil yang Provokatif

Dua unit mobil truk dibakar massa, Selasa (30/11) malam. Peristiwa terjadi sekitar pukul 21.10 WIB, tepatnya di Jl pintu masuk Labuanangin, Desa Mungkur – Poriaha, Tapanuli Tengah (Tapteng). Peristiwa diduga karena warga tersulut emosi, dengan keberadaan mobil truk yang provokatif diparkir menutup badan jalan. Tidak ada korban jiwa, atau luka-luka dalam kejadian. Namun FPTR mengaku siap bertanggungjawab.

Saat ini Kepolisian Resort (Polres) Tapteng sudah memeriksa 24 orang saksi, termasuk mengamankan sejumlah barang bukti seperti mobil truk sebanyak 6 unit, sepeda motor 4 unit dan barangbukti lainnya. Kapolres Tapteng, Dicky Patria Negara SIk melalui Kasat Reskrim, Ari Setyawan Wibowo, kepada wartawan di ruangannya, Rabu (1/12) siang mengaku sudah memeriksa 27 orang saksi.“Mulai tadi malam (baca.Selasa malam) tepat pukul 24.00 WIB sampai sekarang, kepolisian sudah memeriksa 27 orang saksi. Dalam pemeriksaan intensif tersebut, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka,”kata Kasat Reskrim.

Meski demikian, lanjutnya, kepolisian terus bekerjakeras untuk mengusut aksi anarkis tersebut. kalau sudah terbukti, maka akan ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan sipemilik mobil truk, Ucok Gardon Waruwu juga terus diperiksa.
Kasat Reskrim bilang, kepolisian mengamankan 6 unit mobil truk, dan 4 unit sepeda motor karena saat melakukan penyidikan kendaraan tersebut berada di TKP dan tidak diketahui siapa pemiliknya. “Truk-truk itu kemudian diamankan ke Makopolres Tapteng,”kata Kasat sembari menuturkan kalau truk-truk milik Ucok Gardon Waruwu tersebut berada di lokasi saat akan mengangkut material proyek yang akan mengerjakan proyek Pemkab pembangunan jalan di daerah wilayah Labuanangin. Saat akan melewati blockade warga, truk-truk itu dilarang masuk. Karena dilarang, truk-truk kemudian diparkirkan menutup badan jalan dengan 2 baris kebelakang,” katanya.

Bertanggungjawab

Peristiwa pembakaran 2 unit mobil truk, di Jl Labuanangin, Desa Mungkur, Tapteng, Selasa malam, dipertanggungjawabkan Koordinator Forum Pembela Tanah Rakyat (FPTR) Dennis Simalango. Dennis mengaku bertanggungjawab, dihadapan Kapolres Dicky Patria Negara SIk, saat melakukan pertemuan terbuka, di Mapolres, Rabu (1/12) siang.
Dennis menegaskan siap bertanggungjawab dalam peristiwa tersebut. Tetapi Dennis mengatakan kalau tragedi itu dipicu keberadaan mobil yang sangat provokatif dan memancing emosi warga. “Mobil itu diparkir dengan menutupi badan jalan, sehingga tidak memberi akses warga untuk melintas. Sebelumnya juga sudah diperingati beberapa kali, tetapi sipemilik tidak mengindahkan bahkan membiarkannya hingga tengah malam. Kami peringatkan kalau mobil truk itu bisa menyulut emosi, yang bermuara pada anarkisme. Dan benar terjadi,”kata Dennis Simalango sembari meminta keberadaan mobil yang sangat provokatif tersebut diusut pihak kepolisian.
Hal senada disampaikan Koordinator FPTR Edyanto Simatupang yang juga turut hadir pada saat itu meminta kepolisian mengusut latarbelakang peristiwa tersebut, sehingga duduk permasalahannya terungkap dan dapat dipahami. “Kami siap bertanggungjawab dan diperiksa. Tetapi kami mohonkan dengan amat sangat kalau keberadaan mobil yang provokatif tersebut juga diusut dan diungkap,”katanya.
Edy bilang, pihak Pemkab telah melanggar kesepakatan warga, Pemkab dengan Polda, sewaktu di Poldasu saat gelar perkara, Senin (22/11) lalu, di mana supaya tidak menghambat proyek perusahaan PLTU, seperti pengangkutan BBM dan proyek jalan. Tetapi justru mereka menghalangi mobil PLTU melintas dengan memarkirkan mobil truk sebanyak 6 unit, menutup badan jalan.

Menanggapinya, Kapolres Tapteng Dicky Patria Negara SIk yang kala itu didampingi Wakapolres, Kompol Enriko Silalahi dan Kasat Intel AKP P Pandiangan, mengaku akan mengusut keberadaan mobil truk tersebut. “Percayalah pada kepolisian bahwa akan mengusutnya hingga tuntas. Saya memahami peristiwa tersebut akibat tersulut emosi karena keberadaan mobil truk tersebut provokatif. Tetapi perlu dipahami, aksi anarkis juga tidak dapat dibenarkan. Maka kalau berani berbuat harus berani bertanggungjawab. Kepolisian akan mengusut latarbelakang dibalik peristiwa tersebut,”kata Kapolres.

Pertemuan tersebut dihadiri, Tokoh Masyarakat Mungkur Hamonangan Simanjuntak (Kengnam), Imam Keuskupan Sibolga Pastor Paulus Posma dan beberapa warga, serta dihadiri wartawan elektronik dan media cetak.

Komisi Justice and Peace

Ketua Komisi Justice and Peace Keuskupan Sibolga, Pastor Rantinus Manalu, kepada wartawan, Rabu (1/12) siang, mengaharapkan kepolisian dapat bertindak proporsional dalam menangani aksi anarkis tersebut. Proporsional karena warga tersulut emosi karena keberadaan mobil truk itu yang sangat provokatif. “Kepolisian harus mengungkap latarbelakang dibaliknya. Anarkisme warga ya anarkisme. Tetapi, latarbelakangnya juga harus diungkap,” kata Pastor yang sangat concern pada perjuangan HAM tersebut.

Pastor Rantinus menilai keberadaan mobil truk itu sebagai jebakan supaya warga terprovokasi melakukan tindakan anarkis. “Itu saya nilai sebagai jebakan, sehingga perlu diungkap. Sebab mobil truk diparkir menutup badan jalan,”katanya seraya mempertanyakan kenapa setelah gelar perkara di Polda, lalu ada mobil yang diparkir menutup badan jalan.

Imam yang diadukan Pemkab karena membantu bibit karet bagi warga tersebut kemudian meminta kepolisian mempertimbangkan aspek HAM yang sedang diperjuangkan warga, yakni soal gantirugi tanah yang sudah bertahun-tahun, bahkan sampai warga melakukan aksi tidur di badan jalan selama berbulan-bulan menuntut haknya. “Karena bagaimana pun warga sudah sangat menderita dan sengsara, sehingga mudah tersulut emosi,” katanya.

Persoalan lain, tutur Pastor Rantinus lagi, semua orang sudah tahu kalau di Jl Labuanangin, Desa Mungkur, Tapteng ada pemblokadean warga yang menuntut gantirugi. Beritanya pun sudah ‘bertabur’ di mana-mana. Tetapi seenaknya saja truk-truk diparkirkan memalang badan jalan oleh pihak tertentu, sehingga menyulut kemarahan warga.

Komnas HAM Kecewa

Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) mengaku sangat kecewa atas peristiwa anarkisme warga di Jl Labuanangin, Mungkur, Tapteng, Selasa (30/11) malam, yang mengakibatkan 2 unit mobil truk terbakar. Komnas HAM kecewa, karena permasalahan warga yang menuntut gantirugi justru diperhadapkan pada tindakan anarkisme, yang seharusnya sudah tidak terjadi. “Kami sangat kecewa,” tutur Ketua Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan, Jhonni Nelson Simanjuntak.

Kekecewaan Komnas HAM, tutur Jhonny karena sikap keras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng yang tidak memberikan tuntutan gantirugi tanah warga. “Kasus ini sudah bertahun-tahun atau sudah cukup lama. Komnas HAM mengikuti setiap perkembangannya. Sedangkan tuntutan warga wajar dan dilindungi undang-undang. Tetapi hingga sekarang Pemkab Tapteng belum memberikan gantirugi. Kami sangat kecewa,” katanya.

Bahkan, Jhonny bilang, Komnas HAM sudah memberikan surat resmi kepada Pemkab Tapteng terkait permasalahan itu dengan meminta supaya pihak Pemkab Tapteng membahasnya dan membicarakannya untuk memberikan tuntutan warga. Tetapi sampai sekarang tidak kunjung diberikan.

Jhonny kemudian meminta supaya pihak kepolisian juga tidak hanya menyalahkan warga dalam peristiwa anarkis tersebut. Tetapi juga memeriksa keberadaan mobil truk yang melatarbelakangi aksi anarkis. “Aksi anarkis harus diproses. Tetapi latarbelakangnya juga harus diungkap dan diusut,” tutur Jhonny sembari berharap polisi dapat bertindak persuasive dan professional. (Hel/g/SIB)

Siapa Bermain di Poriaha

Tadi malam jalan ke PLTU Labuan Angin yang diblokir warga sejak tak kurang 5 bulan lalu membara dan mencekam. Pasca kericuhan dan terbakarnya 2 mobil truck di daerah pemblokiran itu, muncul pertanyaan: siapa yang bermain di Poriaha?

Warga yang tersulut provoasi sebuah OKP, marah dan membakar truck yang sepertinya sengaja diparkirkan orang tak kenal di jalan masuk ke PLTU Labuan Angin. "Sejak pagi kami melihat,ada orang OKP yang sengaja memancing keributan" ungkap T Hutagalung, dari kelompok warga yang menuntut ganti rugi atas lahan mereka.

Buntut dari pembakaran 2 truck tadi malam. Lima warga ditahan pihak Polres Tapanuli Tengah. Sampai berita ini diturunkan [pkl.23.00] pemeriksaan terhadap lima warga masih berlangsung. Sementara itu, puluhan ibu-ibu terus bertahan di depan Polres Tapanuli Tengah menunggu hasil pemeriksaan polisi.

Jalan ke PLTU Labuan Angin bermasalah, karena warga terus menuntut agar tanah mereka yang diambil oleh pihak Pemkab Tapteng diganti rugi. Edianto Simatupang, koordinator FPTR menduga bahwa pihak pemkab Tapteng telah mengadakan konspirasi untuk membungkam warga.

Dugaan ini semakin menguat, karena beberapa jam setelah kerusuhan di daerah pemblokiran, nama-nama warga yang diduga membakar truck langsung beredar di kalangan wartawan dan warga lainnya di Poriaha. Penyebaran nama-nama yang diduga terlibat itu nampaknya dengan sengaja disebar agar warga yang masih bertahan menuntut ganti rugi tanah mereka takut.