Untuk mempercepat reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Tapteng baru-baru ini telah terjadi mutasi dibeberapa instansi Pemkab Tapteng. Mutasi ini dilakukan di intansi-intansi yang setelah dievaluasi, ternyata paling banyak melakukan dugaan korupsi dan pelayanan yang tidak baik kepada masyarakat.
Pejabat yang diangkat menduduki pos pos penting itu sebagai berikut: Ir Darmi Siahaan MM menduduki sebagai Kabid Kehutahan. Jairun Sihombing sebagai Kabid Bina Program Dinas Pendidian, Drs Rahman Situmeang sebagai Kabid Pengembangan Karir dan Diklat Badan Kepegawaian, Pangusian Hutagalung sebagai Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat daerah, Jhonson ST MSI sebagai Kabid Tata Ruang dan Pengendalian pada Dinas PU, Drs Sunaryo Sipahutar MM sebagai Kabid Kependudukan dan Capil dan KB, Binton Simorangkir sebagai Kabid Perhubungan Laut Sungai dan Danau pada Dinas Perhubungan.
Selain nama-nama itu, juga ikut dilantik Drs Rustam Manalu menjadi Kabid SLTP, SMA dan Perguruan Tinggi pada Dinas Pendidikan, dr Margan Romapul Parda Sibarani MKes sebagai Kabid Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Tapteng, Drs Sokhizaro Laia sebagai Kabid Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Dompak Simanjuntak SP MM sebagai Kabid Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan.
Selain nama-nama di atas juga telah dilantik Jainur Sihombing sebagai Kabid Bina Program Dinas Pendidikan Tapteng, Drs Syamsir Hutabarat sebagai Kabid Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian Daerah, Sinta Pardamean Sigalingging sebagbai Kabid Kesejahteraan masyarakat pada sekretariat daerah, Yetty Sembiring SSTP sebagai Pj Kabid Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup, Sofia Juliasty Hutagalung SE sebagai Pj Kabid Mutasi BKD Tapteng, Charles Siburian sebagai Kabid umum Sekretariat daerah Kabupaten Tapteng, Ir Harmi Parasian Marpaung sebagai Kabid Litbang dan Ekonomi Bappeda, M Syukri Tanjung sebagai Kabid TK/SD dan PLS pada Dinas Pendidikan Tapteng, Irwansyah RM Sinaga SH sebagai Plt Kabag Humas.
Mutasi pejabat ini sendiri sudah lama dinanti-nantikan masyarakat Tapteng. Streotip masyarakat Tapteng pada para pejabat peninggalan Tuani Lbn Tobing umumnya sangat buruk. Banyak masyarakat yang mendapat perlakuan sewenang-wenang dari para pejabat di lingkungan Pemkab Tapteng di masa Tuani Lbn Tobing menjabat sebagai bupati. Malah para pejabat sebagai PNS banyak yang terlibat sebagai tim sukses DRS pada Pilkada Maret lalu.
Dengan dilantiknya beberapa pejabat menduduki pos-pos penting di lingkungan Tapteng diharapkan pelayanan pada masyarakat semakin baik.
Selasa, 11 Oktober 2011
Senin, 03 Oktober 2011
Di Balik Isu Pemekaran
Belakangan ini ide pemekaran Barus Raya kembali diangkat beberapa tokoh di Tapanuli Tengah. Namun berbeda dengan ekspektasi orang seputar Pilkada lalu, ide pemekaran ini agaknya disambut dingin warga Tapanuli Tengah.
Bahkan Bupati Bonaran Situmeang yang baru diangkat kurang lebih sebulan menjabat menjadi bupati terkesan enggan membicarakan isu pemekaran. Bagi Bonaran saat ini jauh lebih penting memikirkan percepatan pembangunan daripada membicarakan isu pemekaran. "Biarkan warga Tapteng merasakan pembangunan yang kami tawarkan, setelah itu itu baru kita bicara pemekaran" ungkap Bonaran.
Di Barus sendiri dan beberapa kecamatan yang diusulkan masuk ke Barus Raya, warga malah menilai ide pemekaran tidak lagi murni sebagai aspirasi warga dan demi kesejahteraan warga. Bapak Tarihoran, yang dulu getol memperjuangkan Barus Raya menjadi kabupaten otonom kini malah menduga ada agenda terselubung di balik ide pemekaran.
Agenda terselubung yang diduga ada di belakang ide pemekaran ini adalah bagi-bagi kekuasaan dan motif ekonomi. Hal ini misalnya dapat dilihat dari siapa yang mengajukan ide pemekaran. Umumnya mereka yang bersuara lantang pada ide pemekaran ini adalah mereka yang berada di pihak orang yang kalah dalam Pilkada lalu (kubu Tuani). Nuansa politis terasa karena di masa kepemimpinan Tuani Lbn Tobing, isu pemekaran ini adalah isu yang harus dibabat habis.
Sedangkan motif ekonomi yang mungkin ada di belakang ide pemekaran ini adalah pemilik-pemilik kebun kelapa sawit seperti Nauli Sawit, PT TAS yang bagi warga sampai saat ini belum jelas siapa pemiliknya. Motif ekonomi lain yang diduga berada di belakang ide pemekaran adalah sebuah perusahaan pertambangan batu bara yang berkeinginan mengeksplorasi batu bara di daerah bakal calon pemekaran.
Bahkan Bupati Bonaran Situmeang yang baru diangkat kurang lebih sebulan menjabat menjadi bupati terkesan enggan membicarakan isu pemekaran. Bagi Bonaran saat ini jauh lebih penting memikirkan percepatan pembangunan daripada membicarakan isu pemekaran. "Biarkan warga Tapteng merasakan pembangunan yang kami tawarkan, setelah itu itu baru kita bicara pemekaran" ungkap Bonaran.
Di Barus sendiri dan beberapa kecamatan yang diusulkan masuk ke Barus Raya, warga malah menilai ide pemekaran tidak lagi murni sebagai aspirasi warga dan demi kesejahteraan warga. Bapak Tarihoran, yang dulu getol memperjuangkan Barus Raya menjadi kabupaten otonom kini malah menduga ada agenda terselubung di balik ide pemekaran.
Agenda terselubung yang diduga ada di belakang ide pemekaran ini adalah bagi-bagi kekuasaan dan motif ekonomi. Hal ini misalnya dapat dilihat dari siapa yang mengajukan ide pemekaran. Umumnya mereka yang bersuara lantang pada ide pemekaran ini adalah mereka yang berada di pihak orang yang kalah dalam Pilkada lalu (kubu Tuani). Nuansa politis terasa karena di masa kepemimpinan Tuani Lbn Tobing, isu pemekaran ini adalah isu yang harus dibabat habis.
Sedangkan motif ekonomi yang mungkin ada di belakang ide pemekaran ini adalah pemilik-pemilik kebun kelapa sawit seperti Nauli Sawit, PT TAS yang bagi warga sampai saat ini belum jelas siapa pemiliknya. Motif ekonomi lain yang diduga berada di belakang ide pemekaran adalah sebuah perusahaan pertambangan batu bara yang berkeinginan mengeksplorasi batu bara di daerah bakal calon pemekaran.
Sabtu, 03 September 2011
Calo Marak di Tapteng
Calo kenaikan jabatan marak di Tapteng pasca pelantikan pasangan Bosur. Oknum-oknum calo mengaku bisa membantu kenaikan jabatan seperti dari guru biasa menjadi kepala sekolah. Umumnya oknum calo mengaku dekat dengan Bonaran sehingga dapat membantu kenaikan jabatan asal orang yang bersangkutan terlebih dahulu menyetor sejumlah uang.
Hasil investigasi PEDULI TAPTENG ONLINE menemukan fakta di lapangan. Seorang guru, ibu br s di Sosorgadong telah menyetor uang sebesar 10 juta rupiah kepada oknum tertentu yang mengaku bisa menaikkan status guru biasa itu menjadi kepala sekolah.
Di Sarudik seorang guru mengaku dimintai uang sebesar 17 juta-25 juta rupiah untuk menjadi kepala sekolah. Untungnya guru ini tidak gampang tergoda bujuk rayu sang calo. Di kalangan masyarakat beredar isu di lingkungan SKPD jumlah tawaran uang jauh lebih spektakuler.
Diminta tanggapan soal calo-calo yang meminta uang demi kenaikan jabatan, Bonaran mengaku bahwa itu adalah "black campaign" yang sengaja dibuat oknum atau kelompok tertentu yang tidak mau Bonaran terlalu berkibar di Tapteng. Bonaran sendiri mempersalahkan para PNS yang mau terbujuk dengan tawaran-tawaran itu.
"Kadang-kadang PNS-nya yang menawarkan" kata Bonaran. "Susunan SKPD sudah selesai sebelum pelantikan" tambah mantan pengacara ini. Bonaran sendiri meminta agar para PNS tidak mau terbujuk dengan tawaran calo-calo yang bisa merusak nilai-nilai perjuangan di Tapteng.
Hasil investigasi PEDULI TAPTENG ONLINE menemukan fakta di lapangan. Seorang guru, ibu br s di Sosorgadong telah menyetor uang sebesar 10 juta rupiah kepada oknum tertentu yang mengaku bisa menaikkan status guru biasa itu menjadi kepala sekolah.
Di Sarudik seorang guru mengaku dimintai uang sebesar 17 juta-25 juta rupiah untuk menjadi kepala sekolah. Untungnya guru ini tidak gampang tergoda bujuk rayu sang calo. Di kalangan masyarakat beredar isu di lingkungan SKPD jumlah tawaran uang jauh lebih spektakuler.
Diminta tanggapan soal calo-calo yang meminta uang demi kenaikan jabatan, Bonaran mengaku bahwa itu adalah "black campaign" yang sengaja dibuat oknum atau kelompok tertentu yang tidak mau Bonaran terlalu berkibar di Tapteng. Bonaran sendiri mempersalahkan para PNS yang mau terbujuk dengan tawaran-tawaran itu.
"Kadang-kadang PNS-nya yang menawarkan" kata Bonaran. "Susunan SKPD sudah selesai sebelum pelantikan" tambah mantan pengacara ini. Bonaran sendiri meminta agar para PNS tidak mau terbujuk dengan tawaran calo-calo yang bisa merusak nilai-nilai perjuangan di Tapteng.
Jumat, 24 Juni 2011
MK Kukuhkan Kemenangan Bosur
Mahkamah berpendapat, bakal pasangan calon Dina Riana Samosir dan Drs. Hikmal Batubara memenuhi syarat; bakal pasangan calon Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B.Simanungkalit (Pemohon) tidak memenuhi syarat; bakal pasangan calon Ir.Muhammad Armand Effendy Pohan dan Ir. Hotbaen Bonar Gultom, M.M.A tidak memenuhi syarat; bakal pasangan calon Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E (Pihak Terkait) memenuhi syarat.
Menimbang bahwa dengan hanya mengurangi suara dukungan Partai Hati Nurani Rakyat, Pemohon (Albiner,red) sudah tidak memenuhi syarat minimal dukungan partai politik/gabungan partai politik, sehingga Mahkamah memandang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut keberatan Pihak Terkait dan pendapat KPU Provinsi Sumatera Utara.
Demikian risalah ringkas yang kami kutip dari putusan MK yang dibacakan tadi siang, 24/6/2011. Dengan dua pendapat dan pertimbangan itu akhirnya kemenangan Bosur pada Pilkada Maret lalu dikukuhkan MK.
Di Tapteng penolakan gugatan Dina-Hikmal dan Alven disambut antusias oleh warga Tapteng. Pasalnya warga sudah lama jenuh dengan kepemimpinan Tuani Lbn Tobing yang selama 10 tahun memerintah tanpa keberpihakan yang real ke warga.
Menimbang bahwa dengan hanya mengurangi suara dukungan Partai Hati Nurani Rakyat, Pemohon (Albiner,red) sudah tidak memenuhi syarat minimal dukungan partai politik/gabungan partai politik, sehingga Mahkamah memandang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut keberatan Pihak Terkait dan pendapat KPU Provinsi Sumatera Utara.
Demikian risalah ringkas yang kami kutip dari putusan MK yang dibacakan tadi siang, 24/6/2011. Dengan dua pendapat dan pertimbangan itu akhirnya kemenangan Bosur pada Pilkada Maret lalu dikukuhkan MK.
Di Tapteng penolakan gugatan Dina-Hikmal dan Alven disambut antusias oleh warga Tapteng. Pasalnya warga sudah lama jenuh dengan kepemimpinan Tuani Lbn Tobing yang selama 10 tahun memerintah tanpa keberpihakan yang real ke warga.
Kubu Bosur Optimis Menang
Besok, 24 Juni 2011 pada pukul 10.00 WIB MK akan mengadakan pleno putusan MK terkait Pilkada Tapteng. Menghadapi putusan pleno ini kubu Bosur optimis gugatan calon bupati kalah di Pilkada 12 Maret 2011 lalu dan gugatan Albiner-Steven bakal ditolak oleh MK.
Di situs pertemanan facebook Benteng Perjuangan Rakyat Tapteng yang selama ini kerap diidentikkan dengan groupnya para pendukung Albiner-Steven tanda-tanda gugatan Alven ditolak terlihat dalam status-status yang dikeluarkan oleh para pendukung Alven maupun Albiner sendiri.
Sebaliknya di group Rakyat Mengawal Bosur yang selama ini diidentikkan dengan para pendukung Bosur tanda-tanda optimisme kemenangan Bosur terlihat.
Seorang TS Bosur yang tinggal di Jakarta yang tak mau disebut namanya, ketika dihubungi PEDULI TAPTENG ONLINE berkata: "Sudah, semuanya beres. Bosur menang" ungkap orang yang mengaku selalu ikut dalam rapat2 bersama Bonaran dan timnya di Jakarta.
Bonaran sendiri saat ini masih di Jakarta. Diperkirakan Bonaran akan kembali ke Tapteng paling cepat seminggu setelah pengumuman MK.
Di situs pertemanan facebook Benteng Perjuangan Rakyat Tapteng yang selama ini kerap diidentikkan dengan groupnya para pendukung Albiner-Steven tanda-tanda gugatan Alven ditolak terlihat dalam status-status yang dikeluarkan oleh para pendukung Alven maupun Albiner sendiri.
Sebaliknya di group Rakyat Mengawal Bosur yang selama ini diidentikkan dengan para pendukung Bosur tanda-tanda optimisme kemenangan Bosur terlihat.
Seorang TS Bosur yang tinggal di Jakarta yang tak mau disebut namanya, ketika dihubungi PEDULI TAPTENG ONLINE berkata: "Sudah, semuanya beres. Bosur menang" ungkap orang yang mengaku selalu ikut dalam rapat2 bersama Bonaran dan timnya di Jakarta.
Bonaran sendiri saat ini masih di Jakarta. Diperkirakan Bonaran akan kembali ke Tapteng paling cepat seminggu setelah pengumuman MK.
Minggu, 05 Juni 2011
Warga Keluhkan Lambannya Keputusan MK
Warga Tapanuli Tengah mengeluhkan lambannya keputusan Mahkamah Konstitusi yang sedang mengadili sengketa Pilkada Tapanuli Tengah. Sejak sidang dengar hasil verifikasi KPUD Jumat, 27 Mei 2011 rakyat berharap putusan final MK akan keluar segera.
Di Bonapasogit sempat beredar isu, sidang putusan sengketa akan dilaksanakan 1 Juni 2011. Karena pada tanggal 1 Juni sidang putusan tidak jadi, maka beredar isu lagi sidang putusan MK akan dibacakan 3 Juni.
Warga yang tidak sabar ingin segera mendengar hasil akhir menyangkut Pilkada Tapteng bmencoba mencari informasi dari berbagai sumber. Warga yang mengaku mendukung Bosur mencoba mencari informasi ke tim Bosur sementara para pendukung DRS umumnya memperoleh informasi dari para camat dan para PNS lainnya.
Saat ini di kalangan warga beredar 2 isu berkaitan dengan Pilkada Tapteng. Isu pertama, gugatan Albiner dan DRS akan ditolak MK dan pengumumannya dilaksanakan setelah masa jabatan Tuani Lbn Tobing berakhir. Hal itu dilakukan agar Tuani Lbn Tobing tak bisa lagi memakai kekuasaannya untuk menggagalkan pelantikan Bosur.
Sementara itu di kalangan para PNS dan warga lainya yang pada Pilkada lalu mendukung DRS beredar isu Pilkada Ulang. Menurut kelompok ini Pilkada ulang akan dilaksanakan Januari 2011 dengan anggaran APBD.
Di Bonapasogit sempat beredar isu, sidang putusan sengketa akan dilaksanakan 1 Juni 2011. Karena pada tanggal 1 Juni sidang putusan tidak jadi, maka beredar isu lagi sidang putusan MK akan dibacakan 3 Juni.
Warga yang tidak sabar ingin segera mendengar hasil akhir menyangkut Pilkada Tapteng bmencoba mencari informasi dari berbagai sumber. Warga yang mengaku mendukung Bosur mencoba mencari informasi ke tim Bosur sementara para pendukung DRS umumnya memperoleh informasi dari para camat dan para PNS lainnya.
Saat ini di kalangan warga beredar 2 isu berkaitan dengan Pilkada Tapteng. Isu pertama, gugatan Albiner dan DRS akan ditolak MK dan pengumumannya dilaksanakan setelah masa jabatan Tuani Lbn Tobing berakhir. Hal itu dilakukan agar Tuani Lbn Tobing tak bisa lagi memakai kekuasaannya untuk menggagalkan pelantikan Bosur.
Sementara itu di kalangan para PNS dan warga lainya yang pada Pilkada lalu mendukung DRS beredar isu Pilkada Ulang. Menurut kelompok ini Pilkada ulang akan dilaksanakan Januari 2011 dengan anggaran APBD.
Selasa, 29 Maret 2011
Tapteng Berpotensi Rusuh
Mahkamah Konstitusi Diminta Pertimbangkan Rasa Keadilan Masyarakat!
Gonjang-ganjing seputar Pilkada 12 Maret 2011 belum juga selesai. Berbagai kalangan mencoba menebar ide ketidak absahan Pilkada Tapteng. Tujuan akhirnya Pilkada diulang.
Bagaimana kita harus menyikapi Pilkada Tapteng? Apakah penting Pilkada diulang? Bagi kami ide Pilkada ulang adalah ide yang ingin merusak serta membajak demokrasi yang sedang tumbuh di Tapteng. Pilkada 12 Maret adalah Pilkada teraman, dengan tingkat partisipasi masyarakat yang begitu tinggi, dan yang terpenting keinginan rakyat Tapteng untuk menyingkirkan rezim yang selama ini menebar intimidasi tercapai sudah.
Sekarang ini ada usaha agar demokrasi ala Tapteng yg penuh sukacita,aman dan tenteram dihancurkan dengan alasan demi hukum. Hukum memang harus ditegakkan, tapi penegakan hukum harus juga mengedepankan rasa keadilan masyarakat. Kepentingan Taptenglah yg utama harus ada diatas kepentingan2 kelompok dan golongan.
Kami menolak gagasan Pilkada ulang karena: Pertama,Pilkada ulang berpotensi mempertahankan status quo di Tapteng. Jika seandainya Pilkada diulang, tipis sekali kemungkinan Alven memenangi Pilkada. Yg kemungkinan berpeluang menang adalah DRS.
Kedua, jika Alven menang maka peersoalan tanah tak akan pernah selesai. Dalam pertemuan dgn Albiner beberapa bulan sebelum Pilkada kami meminta komitmen Albiner tentang penyerobotan tanah. Tapi jawaban dari Albiner tidak jelas. Dia mengatakan persoalan tanah akan dibicarakan setahun setelah dia jadi bupati. Dan janji ini kami anggap tak serius menangani persoalan tanah.
Ketiga, jika Pilkada diulang maka pendukung Bosur akan kecewa dan marah dan bukan tidak mungkin Tapteng berubah menjadi lautan api dan banjir darah. Para korban penyerobotan tanah dan intimidasi yg skrg merasa merdeka akan merasa dipermainkan oleh negara.
Melihat antusiasnya rakyat selama kampanye untuk mendukung Bosur maka sulit kita bayangkan rakyat yg merasa dipermainkan tidak bertindak brutal. Maka jalan terbaik untuk Tapteng saat ini adalah melantik Bosur jadi bupati dan mengawasi kinerjanya. Jika Bosur memang punya dosa yang tak pantas membuatnya duduk jadi bupati baiklah itu diungkit setelah dia dilantik jadi bupati. Rakyat akan lebih menerima itu daripada mencoba menggagalkan pilihan rakyat.
Gonjang-ganjing seputar Pilkada 12 Maret 2011 belum juga selesai. Berbagai kalangan mencoba menebar ide ketidak absahan Pilkada Tapteng. Tujuan akhirnya Pilkada diulang.
Bagaimana kita harus menyikapi Pilkada Tapteng? Apakah penting Pilkada diulang? Bagi kami ide Pilkada ulang adalah ide yang ingin merusak serta membajak demokrasi yang sedang tumbuh di Tapteng. Pilkada 12 Maret adalah Pilkada teraman, dengan tingkat partisipasi masyarakat yang begitu tinggi, dan yang terpenting keinginan rakyat Tapteng untuk menyingkirkan rezim yang selama ini menebar intimidasi tercapai sudah.
Sekarang ini ada usaha agar demokrasi ala Tapteng yg penuh sukacita,aman dan tenteram dihancurkan dengan alasan demi hukum. Hukum memang harus ditegakkan, tapi penegakan hukum harus juga mengedepankan rasa keadilan masyarakat. Kepentingan Taptenglah yg utama harus ada diatas kepentingan2 kelompok dan golongan.
Kami menolak gagasan Pilkada ulang karena: Pertama,Pilkada ulang berpotensi mempertahankan status quo di Tapteng. Jika seandainya Pilkada diulang, tipis sekali kemungkinan Alven memenangi Pilkada. Yg kemungkinan berpeluang menang adalah DRS.
Kedua, jika Alven menang maka peersoalan tanah tak akan pernah selesai. Dalam pertemuan dgn Albiner beberapa bulan sebelum Pilkada kami meminta komitmen Albiner tentang penyerobotan tanah. Tapi jawaban dari Albiner tidak jelas. Dia mengatakan persoalan tanah akan dibicarakan setahun setelah dia jadi bupati. Dan janji ini kami anggap tak serius menangani persoalan tanah.
Ketiga, jika Pilkada diulang maka pendukung Bosur akan kecewa dan marah dan bukan tidak mungkin Tapteng berubah menjadi lautan api dan banjir darah. Para korban penyerobotan tanah dan intimidasi yg skrg merasa merdeka akan merasa dipermainkan oleh negara.
Melihat antusiasnya rakyat selama kampanye untuk mendukung Bosur maka sulit kita bayangkan rakyat yg merasa dipermainkan tidak bertindak brutal. Maka jalan terbaik untuk Tapteng saat ini adalah melantik Bosur jadi bupati dan mengawasi kinerjanya. Jika Bosur memang punya dosa yang tak pantas membuatnya duduk jadi bupati baiklah itu diungkit setelah dia dilantik jadi bupati. Rakyat akan lebih menerima itu daripada mencoba menggagalkan pilihan rakyat.
Senin, 28 Maret 2011
Menduga Putusan MK
Besok sore (29/3/2011) Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengadakan sidang lanjutan gugatan Pilkada Tapteng. Setelah KPUD menyatakan Bosur sebagai bupati pilihan rakyat dengan meraup 62% suara sementara Dina-Hikmal hanya meraup 37%, pasangan Dina-Hikmal langsung mengajukan gugatan ke MK.
Langkah Dina-Hikmal diikuti oleh pasangan balon bupati yang tak lolos verifikasi, Albiner Sitompul-Steven Simanungkalit. Pasangan yang terakhir ini ikut mengajukan gugatan ke MK dengan memakai dalil keputusan PTUN yang memenangkan gugatan mereka. Dalam risalah perkara tanggal 25/3/2011, kubu Alven minta Pilkada diulang karena mereka menganggap berpeluang memenangi Pilkada karena didukung 14 partai politik.
Dina-Hikmal (DRS) sendiri mengajukan gugatan ke MK karena menilai Pilkada tidak berlangsung dengan jujur dan adil. Mereka beralasan kekalahan mereka disebabkan oleh adanya politik uang dan intimidasi kepada kubu DRS. Selain itu mereka menilai pihak kepolisian tidak netral dalam Pilkada. Kubu DRS juga meminta jika Pilkada diulang, Bosur diminta dicoret dari daftar peserta Pilkada.
Hasil keputusan MK barangkali akan keluar besok atau mungkin beberapa hari setelah itu. Ini jika perkara sampai memasuki sidang ke-3.
Warga Tapteng sendiri memiliki beragam pendapat menyikapi gugatan Pilkada di MK. Sebagian orang ketus menanggapinya. Sebagian orang penasaran akan hasil sidang di MK. Dari hasil jajak pendapat yang dilakukan PEDULI TAPTENG ONLINE masyarakat umumnya beranggapan bahwa MK akan menolak gugatan penggugat.
"Tidak masuk akal, masak Pilkada yang berlangsung jujur begini dengan tingkat partisipasi masyarakat yang sangat antusias mau diulang lagi" kata Ibu Sinaga, seorang pensiunan kepala sekolah.
Masyarakat juga menilai bahwa Pilkada ulang hanya menghabiskan energi dan anggaran. "Rakyat kan sudah punya pilihan, masak pilihan rakyat mau dianulir begitu saja. Untuk saat ini Bosur adalah pilihan terbaik untuk Tapteng".
Langkah Dina-Hikmal diikuti oleh pasangan balon bupati yang tak lolos verifikasi, Albiner Sitompul-Steven Simanungkalit. Pasangan yang terakhir ini ikut mengajukan gugatan ke MK dengan memakai dalil keputusan PTUN yang memenangkan gugatan mereka. Dalam risalah perkara tanggal 25/3/2011, kubu Alven minta Pilkada diulang karena mereka menganggap berpeluang memenangi Pilkada karena didukung 14 partai politik.
Dina-Hikmal (DRS) sendiri mengajukan gugatan ke MK karena menilai Pilkada tidak berlangsung dengan jujur dan adil. Mereka beralasan kekalahan mereka disebabkan oleh adanya politik uang dan intimidasi kepada kubu DRS. Selain itu mereka menilai pihak kepolisian tidak netral dalam Pilkada. Kubu DRS juga meminta jika Pilkada diulang, Bosur diminta dicoret dari daftar peserta Pilkada.
Hasil keputusan MK barangkali akan keluar besok atau mungkin beberapa hari setelah itu. Ini jika perkara sampai memasuki sidang ke-3.
Warga Tapteng sendiri memiliki beragam pendapat menyikapi gugatan Pilkada di MK. Sebagian orang ketus menanggapinya. Sebagian orang penasaran akan hasil sidang di MK. Dari hasil jajak pendapat yang dilakukan PEDULI TAPTENG ONLINE masyarakat umumnya beranggapan bahwa MK akan menolak gugatan penggugat.
"Tidak masuk akal, masak Pilkada yang berlangsung jujur begini dengan tingkat partisipasi masyarakat yang sangat antusias mau diulang lagi" kata Ibu Sinaga, seorang pensiunan kepala sekolah.
Masyarakat juga menilai bahwa Pilkada ulang hanya menghabiskan energi dan anggaran. "Rakyat kan sudah punya pilihan, masak pilihan rakyat mau dianulir begitu saja. Untuk saat ini Bosur adalah pilihan terbaik untuk Tapteng".
Sabtu, 19 Maret 2011
Inilah Keunikan Pilkada Tapteng
Pilkada Tapteng 12 Maret 2011 bisa jadi menjadi Pilkada terunik sepanjang republik berdiri. Setelah Pilkada ini disebut-sebut menjadi Pilkada teraman di Indonesia, maka tak salah bila Pilkada ini kita sebut terunik di Indonesia juga.
Keunikan dari Pilkada ini antara lain:
1. Pilkada diikuti oleh 3 pasang calon, dua pasang calon berasal dari PNS. Pada salah satu kesempatan kampanye salah satu pasangan calon meminta para pendukungnya untuk memilih calon yang lain.
2. Jika ada calon yang memberi uang kepada para peserta kampanye, calon yang lain diberi uang oleh peserta kampanye.
3. Malam sebelum hari pencoblosan, masyarakat mengadakan ronda malam untuk merazia orang yang akan melakukan "serangan fajar".
4. Beberapa kepala dinas, berhasil ditangkap warga karena berkeliaran pada malam sebelum pemungutan suara.
5. Setelah penghitungan suara selesai di TPS, warga langsung melakukan konvoi kemenangan di jalan raya bahkan ada yang sampai tidur di jalan raya. Warga lain berjubel ke pinggir jalan menyambut konvoi.
6. Setelah satu pasang calon dinyatakan menang, rakyat langsung mengadakan pesta dengan biaya sendiri.
7. Kotak suara di PPK dijaga warga sepanjang malam.
8. Bupati terpilih tidak punya uang. Setelah Pilkada banyak warga yang mengatakan mengeluarkan biaya sendiri untuk mensukseskan Bosur.
Keunikan dari Pilkada ini antara lain:
1. Pilkada diikuti oleh 3 pasang calon, dua pasang calon berasal dari PNS. Pada salah satu kesempatan kampanye salah satu pasangan calon meminta para pendukungnya untuk memilih calon yang lain.
2. Jika ada calon yang memberi uang kepada para peserta kampanye, calon yang lain diberi uang oleh peserta kampanye.
3. Malam sebelum hari pencoblosan, masyarakat mengadakan ronda malam untuk merazia orang yang akan melakukan "serangan fajar".
4. Beberapa kepala dinas, berhasil ditangkap warga karena berkeliaran pada malam sebelum pemungutan suara.
5. Setelah penghitungan suara selesai di TPS, warga langsung melakukan konvoi kemenangan di jalan raya bahkan ada yang sampai tidur di jalan raya. Warga lain berjubel ke pinggir jalan menyambut konvoi.
6. Setelah satu pasang calon dinyatakan menang, rakyat langsung mengadakan pesta dengan biaya sendiri.
7. Kotak suara di PPK dijaga warga sepanjang malam.
8. Bupati terpilih tidak punya uang. Setelah Pilkada banyak warga yang mengatakan mengeluarkan biaya sendiri untuk mensukseskan Bosur.
Langganan:
Postingan (Atom)