Para Tokoh agama atau Ormas Keagamaan di Tapteng, hari ini Kamis, 22 Desember 2011 akan mendeklarisakan Forum Lintas Iman Peduli Tapteng di Pantai Indah Kalangan. Forum ini dibentuk untuk merespon keprihatinan dan kegelisahan warga Tapteng akan berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Salah satu isu yang diusung forum ini adalah pemberantasan penyakit masyarakat seperti judi, maraknya rumah kitik-kitik dan lain sebainya.
Inilah versi lengkap, isi piagam Forlipta.
PIAGAM FORLIPTA
Dengan memohon rahmat kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Pada Hari ini, Kamis 22 Desember 2011
Kami Para Pemuka Agama dan Ormas Keagamaan di Tapanuli Tengah
Sepakat membentuk Forum Lintas Iman Peduli Tapteng disingkat FORLIPTA.
Untuk mewujudkan masyarakat Tapanuli Tengah yang bermartabat Kami menyerukan dan membuat pernyataan sikap sebagai berikut:
1. Menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama di Tapteng
2. Membentuk jembatan komunikasi masyarakat dengan pemerintah dalam pembangunan Tapteng
3. Menciptakan Masyarakat yang religius, berintegritas dan bermartabat. Untuk itu kami sepakat:
- Menolak Keberadaan Rumah Kitik-kitik dan Prostitusi
- Menolak segala bentuk Perjudian dan Togel
- Menolak Illegal Logging
- Menolak Pengeboman ikan
- Dan Menolak Penyakit Masyarakat lainnya.
4. Mendukung aparat, bertindak tegas terhadap pemilik rumah kitik-kitik, pemilik rumah prostitusi, bandar judi dan Togel, pelaku illegal logging dan pengeboman ikan!
5. Menghimbau agar aparatur pemerintah dan para pemuka agama memberi teladan yang baik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari praktek korupsi demi terwujudnya Tapanuli Tengah yang sejahtera dan bermartabat.
Demikian isi kesepakatan ini kami buat demi masyarakat Tapteng yang sejahtera dan bermartabat.
Di deklarasikan di: PANTAI INDAH KALANGAN
Pada hari/tanggal: Kamis, 22 Desember 2011
Kami yang menyepakati,
Pimpinan Ormas Keagamaan:
PC. Nahdatul Ulama Tapteng, PD. Muhammadiyah Tapteng, PD. JamaiatulAl-Wasliyah Tapteng, Katolik, Protestan dan Karismatik.
Kamis, 22 Desember 2011
Rabu, 07 Desember 2011
Tak Didukung Jadi Ketua Pendeta "Lompat Pagar"
Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) pimpinan Pdt Rustam yang dibentuk rezim Tuani Lbn Tobing demi kepentingan Pilkada pada Maret lalu tamat sudah. Masa kepemimpinan Pdt Rustam yang sangat singkat tapi diwarnai beberapa masalah internal seperti keluarnya Gereja Katolik dan penarikan diri para pendeta HKBP dari BKAG berakhir setelah 35 organisasi Gereja yang berada di Tapteng sepakat membentuk badan baru bernama Badan Kerjasama Antar Gereja Daerah Tapanuli Tengah.
Dalam acara pelantikan pengurus BKAG-DTT yang dihadiri oleh Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang, ketua DPRD Sintong Gultom, Muspida Plus, ketua MUI, KASI BIMAS Katolik, KASI BIMAS Protestan serta 500-an undangan lain Ketua Umum BKAG terlantik Pdt ABG Hutagalung, S.Th meminta kepada pemerintah agar menjadi mitra satu sama lain. "Kami mendukung program pemerintah, tapi tanpa kehilangan sikap kenabian" ungkap beliau.
Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang mengapresiasi usaha pembentukan BKAG. Menurut beliau keinginan untuk membentuk badan kerjasama ini adalah keinginan yang sudah lama dirindukan rakyat Tapanuli Tengah. Menepis isu yang mengatakan ada intervensi bupati dalam pembentukan BKAG baru ini, bupati mengungkapkan rasa herannya.
Sebelum bupati menepis isu itu, ketua DPRD Tapteng Sintong Gultom mengaku mendengar info bahwa bupati melakukan intervensi pada pembentukan BKAG. Namun lanjut beliau, setelah melakukan cek dan ricek ketua DPRD memastikan bahwa tidak ada intervensi dalam pembentukan.
"Ide pembentukan BKAG ini berasal dari para pendeta, waktu memasuki rumah dinas". Menurut beliau bupati hanya memfasilitasi pembentukan setelah ada surat dari 3 inisiator pembentukan BKAG. Namun dia merasa heran, ditengah jalan seorang inisiator lompat pagar. "Sampai saat ini alasan lompat pagarnya tidak jelas! maka ketika saya dimintai nasehat tentang proses selanjutnya saya katakan maju terus" ungkap beliau.
Ungkapan bupati merujuk pada seorang inisiator pembentukan Pdt Rogonda Manurung yang menandatangi surat permintaan ke bupati agar bupati memfasilitasi pembentukan BKAG baru. Pdt Rogonda tanpa alasan jelas menarik diri sebagai inisiator.
Bisik-bisik yang beredar di lingkungan para pemuka agama kristen di Tapteng Pdt Rogonda Manurung menarik diri karena berambisi menjadi ketua BKAG tapi tidak didukung para pendeta lain. Informasi lain yang berhasil dihimpun tim PEDULI TAPTENG sang Pdt Rogonda ditekan oleh para pendeta HKBP lain yang tidak menghendaki pemilihan terjadi. Menurut seorang pendeta HKBP yang pernah bertugas di Tapteng, praeses HKBP sudah memiliki calon tersendiri untuk menduduki jabatan ketua BKAG.
Dalam acara pelantikan pengurus BKAG-DTT yang dihadiri oleh Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang, ketua DPRD Sintong Gultom, Muspida Plus, ketua MUI, KASI BIMAS Katolik, KASI BIMAS Protestan serta 500-an undangan lain Ketua Umum BKAG terlantik Pdt ABG Hutagalung, S.Th meminta kepada pemerintah agar menjadi mitra satu sama lain. "Kami mendukung program pemerintah, tapi tanpa kehilangan sikap kenabian" ungkap beliau.
Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang mengapresiasi usaha pembentukan BKAG. Menurut beliau keinginan untuk membentuk badan kerjasama ini adalah keinginan yang sudah lama dirindukan rakyat Tapanuli Tengah. Menepis isu yang mengatakan ada intervensi bupati dalam pembentukan BKAG baru ini, bupati mengungkapkan rasa herannya.
Sebelum bupati menepis isu itu, ketua DPRD Tapteng Sintong Gultom mengaku mendengar info bahwa bupati melakukan intervensi pada pembentukan BKAG. Namun lanjut beliau, setelah melakukan cek dan ricek ketua DPRD memastikan bahwa tidak ada intervensi dalam pembentukan.
"Ide pembentukan BKAG ini berasal dari para pendeta, waktu memasuki rumah dinas". Menurut beliau bupati hanya memfasilitasi pembentukan setelah ada surat dari 3 inisiator pembentukan BKAG. Namun dia merasa heran, ditengah jalan seorang inisiator lompat pagar. "Sampai saat ini alasan lompat pagarnya tidak jelas! maka ketika saya dimintai nasehat tentang proses selanjutnya saya katakan maju terus" ungkap beliau.
Ungkapan bupati merujuk pada seorang inisiator pembentukan Pdt Rogonda Manurung yang menandatangi surat permintaan ke bupati agar bupati memfasilitasi pembentukan BKAG baru. Pdt Rogonda tanpa alasan jelas menarik diri sebagai inisiator.
Bisik-bisik yang beredar di lingkungan para pemuka agama kristen di Tapteng Pdt Rogonda Manurung menarik diri karena berambisi menjadi ketua BKAG tapi tidak didukung para pendeta lain. Informasi lain yang berhasil dihimpun tim PEDULI TAPTENG sang Pdt Rogonda ditekan oleh para pendeta HKBP lain yang tidak menghendaki pemilihan terjadi. Menurut seorang pendeta HKBP yang pernah bertugas di Tapteng, praeses HKBP sudah memiliki calon tersendiri untuk menduduki jabatan ketua BKAG.
Selasa, 11 Oktober 2011
Mutasi Tak Terhindarkan
Untuk mempercepat reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Tapteng baru-baru ini telah terjadi mutasi dibeberapa instansi Pemkab Tapteng. Mutasi ini dilakukan di intansi-intansi yang setelah dievaluasi, ternyata paling banyak melakukan dugaan korupsi dan pelayanan yang tidak baik kepada masyarakat.
Pejabat yang diangkat menduduki pos pos penting itu sebagai berikut: Ir Darmi Siahaan MM menduduki sebagai Kabid Kehutahan. Jairun Sihombing sebagai Kabid Bina Program Dinas Pendidian, Drs Rahman Situmeang sebagai Kabid Pengembangan Karir dan Diklat Badan Kepegawaian, Pangusian Hutagalung sebagai Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat daerah, Jhonson ST MSI sebagai Kabid Tata Ruang dan Pengendalian pada Dinas PU, Drs Sunaryo Sipahutar MM sebagai Kabid Kependudukan dan Capil dan KB, Binton Simorangkir sebagai Kabid Perhubungan Laut Sungai dan Danau pada Dinas Perhubungan.
Selain nama-nama itu, juga ikut dilantik Drs Rustam Manalu menjadi Kabid SLTP, SMA dan Perguruan Tinggi pada Dinas Pendidikan, dr Margan Romapul Parda Sibarani MKes sebagai Kabid Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Tapteng, Drs Sokhizaro Laia sebagai Kabid Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Dompak Simanjuntak SP MM sebagai Kabid Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan.
Selain nama-nama di atas juga telah dilantik Jainur Sihombing sebagai Kabid Bina Program Dinas Pendidikan Tapteng, Drs Syamsir Hutabarat sebagai Kabid Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian Daerah, Sinta Pardamean Sigalingging sebagbai Kabid Kesejahteraan masyarakat pada sekretariat daerah, Yetty Sembiring SSTP sebagai Pj Kabid Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup, Sofia Juliasty Hutagalung SE sebagai Pj Kabid Mutasi BKD Tapteng, Charles Siburian sebagai Kabid umum Sekretariat daerah Kabupaten Tapteng, Ir Harmi Parasian Marpaung sebagai Kabid Litbang dan Ekonomi Bappeda, M Syukri Tanjung sebagai Kabid TK/SD dan PLS pada Dinas Pendidikan Tapteng, Irwansyah RM Sinaga SH sebagai Plt Kabag Humas.
Mutasi pejabat ini sendiri sudah lama dinanti-nantikan masyarakat Tapteng. Streotip masyarakat Tapteng pada para pejabat peninggalan Tuani Lbn Tobing umumnya sangat buruk. Banyak masyarakat yang mendapat perlakuan sewenang-wenang dari para pejabat di lingkungan Pemkab Tapteng di masa Tuani Lbn Tobing menjabat sebagai bupati. Malah para pejabat sebagai PNS banyak yang terlibat sebagai tim sukses DRS pada Pilkada Maret lalu.
Dengan dilantiknya beberapa pejabat menduduki pos-pos penting di lingkungan Tapteng diharapkan pelayanan pada masyarakat semakin baik.
Pejabat yang diangkat menduduki pos pos penting itu sebagai berikut: Ir Darmi Siahaan MM menduduki sebagai Kabid Kehutahan. Jairun Sihombing sebagai Kabid Bina Program Dinas Pendidian, Drs Rahman Situmeang sebagai Kabid Pengembangan Karir dan Diklat Badan Kepegawaian, Pangusian Hutagalung sebagai Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat daerah, Jhonson ST MSI sebagai Kabid Tata Ruang dan Pengendalian pada Dinas PU, Drs Sunaryo Sipahutar MM sebagai Kabid Kependudukan dan Capil dan KB, Binton Simorangkir sebagai Kabid Perhubungan Laut Sungai dan Danau pada Dinas Perhubungan.
Selain nama-nama itu, juga ikut dilantik Drs Rustam Manalu menjadi Kabid SLTP, SMA dan Perguruan Tinggi pada Dinas Pendidikan, dr Margan Romapul Parda Sibarani MKes sebagai Kabid Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Tapteng, Drs Sokhizaro Laia sebagai Kabid Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Dompak Simanjuntak SP MM sebagai Kabid Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan.
Selain nama-nama di atas juga telah dilantik Jainur Sihombing sebagai Kabid Bina Program Dinas Pendidikan Tapteng, Drs Syamsir Hutabarat sebagai Kabid Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian Daerah, Sinta Pardamean Sigalingging sebagbai Kabid Kesejahteraan masyarakat pada sekretariat daerah, Yetty Sembiring SSTP sebagai Pj Kabid Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup, Sofia Juliasty Hutagalung SE sebagai Pj Kabid Mutasi BKD Tapteng, Charles Siburian sebagai Kabid umum Sekretariat daerah Kabupaten Tapteng, Ir Harmi Parasian Marpaung sebagai Kabid Litbang dan Ekonomi Bappeda, M Syukri Tanjung sebagai Kabid TK/SD dan PLS pada Dinas Pendidikan Tapteng, Irwansyah RM Sinaga SH sebagai Plt Kabag Humas.
Mutasi pejabat ini sendiri sudah lama dinanti-nantikan masyarakat Tapteng. Streotip masyarakat Tapteng pada para pejabat peninggalan Tuani Lbn Tobing umumnya sangat buruk. Banyak masyarakat yang mendapat perlakuan sewenang-wenang dari para pejabat di lingkungan Pemkab Tapteng di masa Tuani Lbn Tobing menjabat sebagai bupati. Malah para pejabat sebagai PNS banyak yang terlibat sebagai tim sukses DRS pada Pilkada Maret lalu.
Dengan dilantiknya beberapa pejabat menduduki pos-pos penting di lingkungan Tapteng diharapkan pelayanan pada masyarakat semakin baik.
Senin, 03 Oktober 2011
Di Balik Isu Pemekaran
Belakangan ini ide pemekaran Barus Raya kembali diangkat beberapa tokoh di Tapanuli Tengah. Namun berbeda dengan ekspektasi orang seputar Pilkada lalu, ide pemekaran ini agaknya disambut dingin warga Tapanuli Tengah.
Bahkan Bupati Bonaran Situmeang yang baru diangkat kurang lebih sebulan menjabat menjadi bupati terkesan enggan membicarakan isu pemekaran. Bagi Bonaran saat ini jauh lebih penting memikirkan percepatan pembangunan daripada membicarakan isu pemekaran. "Biarkan warga Tapteng merasakan pembangunan yang kami tawarkan, setelah itu itu baru kita bicara pemekaran" ungkap Bonaran.
Di Barus sendiri dan beberapa kecamatan yang diusulkan masuk ke Barus Raya, warga malah menilai ide pemekaran tidak lagi murni sebagai aspirasi warga dan demi kesejahteraan warga. Bapak Tarihoran, yang dulu getol memperjuangkan Barus Raya menjadi kabupaten otonom kini malah menduga ada agenda terselubung di balik ide pemekaran.
Agenda terselubung yang diduga ada di belakang ide pemekaran ini adalah bagi-bagi kekuasaan dan motif ekonomi. Hal ini misalnya dapat dilihat dari siapa yang mengajukan ide pemekaran. Umumnya mereka yang bersuara lantang pada ide pemekaran ini adalah mereka yang berada di pihak orang yang kalah dalam Pilkada lalu (kubu Tuani). Nuansa politis terasa karena di masa kepemimpinan Tuani Lbn Tobing, isu pemekaran ini adalah isu yang harus dibabat habis.
Sedangkan motif ekonomi yang mungkin ada di belakang ide pemekaran ini adalah pemilik-pemilik kebun kelapa sawit seperti Nauli Sawit, PT TAS yang bagi warga sampai saat ini belum jelas siapa pemiliknya. Motif ekonomi lain yang diduga berada di belakang ide pemekaran adalah sebuah perusahaan pertambangan batu bara yang berkeinginan mengeksplorasi batu bara di daerah bakal calon pemekaran.
Bahkan Bupati Bonaran Situmeang yang baru diangkat kurang lebih sebulan menjabat menjadi bupati terkesan enggan membicarakan isu pemekaran. Bagi Bonaran saat ini jauh lebih penting memikirkan percepatan pembangunan daripada membicarakan isu pemekaran. "Biarkan warga Tapteng merasakan pembangunan yang kami tawarkan, setelah itu itu baru kita bicara pemekaran" ungkap Bonaran.
Di Barus sendiri dan beberapa kecamatan yang diusulkan masuk ke Barus Raya, warga malah menilai ide pemekaran tidak lagi murni sebagai aspirasi warga dan demi kesejahteraan warga. Bapak Tarihoran, yang dulu getol memperjuangkan Barus Raya menjadi kabupaten otonom kini malah menduga ada agenda terselubung di balik ide pemekaran.
Agenda terselubung yang diduga ada di belakang ide pemekaran ini adalah bagi-bagi kekuasaan dan motif ekonomi. Hal ini misalnya dapat dilihat dari siapa yang mengajukan ide pemekaran. Umumnya mereka yang bersuara lantang pada ide pemekaran ini adalah mereka yang berada di pihak orang yang kalah dalam Pilkada lalu (kubu Tuani). Nuansa politis terasa karena di masa kepemimpinan Tuani Lbn Tobing, isu pemekaran ini adalah isu yang harus dibabat habis.
Sedangkan motif ekonomi yang mungkin ada di belakang ide pemekaran ini adalah pemilik-pemilik kebun kelapa sawit seperti Nauli Sawit, PT TAS yang bagi warga sampai saat ini belum jelas siapa pemiliknya. Motif ekonomi lain yang diduga berada di belakang ide pemekaran adalah sebuah perusahaan pertambangan batu bara yang berkeinginan mengeksplorasi batu bara di daerah bakal calon pemekaran.
Sabtu, 03 September 2011
Calo Marak di Tapteng
Calo kenaikan jabatan marak di Tapteng pasca pelantikan pasangan Bosur. Oknum-oknum calo mengaku bisa membantu kenaikan jabatan seperti dari guru biasa menjadi kepala sekolah. Umumnya oknum calo mengaku dekat dengan Bonaran sehingga dapat membantu kenaikan jabatan asal orang yang bersangkutan terlebih dahulu menyetor sejumlah uang.
Hasil investigasi PEDULI TAPTENG ONLINE menemukan fakta di lapangan. Seorang guru, ibu br s di Sosorgadong telah menyetor uang sebesar 10 juta rupiah kepada oknum tertentu yang mengaku bisa menaikkan status guru biasa itu menjadi kepala sekolah.
Di Sarudik seorang guru mengaku dimintai uang sebesar 17 juta-25 juta rupiah untuk menjadi kepala sekolah. Untungnya guru ini tidak gampang tergoda bujuk rayu sang calo. Di kalangan masyarakat beredar isu di lingkungan SKPD jumlah tawaran uang jauh lebih spektakuler.
Diminta tanggapan soal calo-calo yang meminta uang demi kenaikan jabatan, Bonaran mengaku bahwa itu adalah "black campaign" yang sengaja dibuat oknum atau kelompok tertentu yang tidak mau Bonaran terlalu berkibar di Tapteng. Bonaran sendiri mempersalahkan para PNS yang mau terbujuk dengan tawaran-tawaran itu.
"Kadang-kadang PNS-nya yang menawarkan" kata Bonaran. "Susunan SKPD sudah selesai sebelum pelantikan" tambah mantan pengacara ini. Bonaran sendiri meminta agar para PNS tidak mau terbujuk dengan tawaran calo-calo yang bisa merusak nilai-nilai perjuangan di Tapteng.
Hasil investigasi PEDULI TAPTENG ONLINE menemukan fakta di lapangan. Seorang guru, ibu br s di Sosorgadong telah menyetor uang sebesar 10 juta rupiah kepada oknum tertentu yang mengaku bisa menaikkan status guru biasa itu menjadi kepala sekolah.
Di Sarudik seorang guru mengaku dimintai uang sebesar 17 juta-25 juta rupiah untuk menjadi kepala sekolah. Untungnya guru ini tidak gampang tergoda bujuk rayu sang calo. Di kalangan masyarakat beredar isu di lingkungan SKPD jumlah tawaran uang jauh lebih spektakuler.
Diminta tanggapan soal calo-calo yang meminta uang demi kenaikan jabatan, Bonaran mengaku bahwa itu adalah "black campaign" yang sengaja dibuat oknum atau kelompok tertentu yang tidak mau Bonaran terlalu berkibar di Tapteng. Bonaran sendiri mempersalahkan para PNS yang mau terbujuk dengan tawaran-tawaran itu.
"Kadang-kadang PNS-nya yang menawarkan" kata Bonaran. "Susunan SKPD sudah selesai sebelum pelantikan" tambah mantan pengacara ini. Bonaran sendiri meminta agar para PNS tidak mau terbujuk dengan tawaran calo-calo yang bisa merusak nilai-nilai perjuangan di Tapteng.
Jumat, 24 Juni 2011
MK Kukuhkan Kemenangan Bosur
Mahkamah berpendapat, bakal pasangan calon Dina Riana Samosir dan Drs. Hikmal Batubara memenuhi syarat; bakal pasangan calon Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B.Simanungkalit (Pemohon) tidak memenuhi syarat; bakal pasangan calon Ir.Muhammad Armand Effendy Pohan dan Ir. Hotbaen Bonar Gultom, M.M.A tidak memenuhi syarat; bakal pasangan calon Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E (Pihak Terkait) memenuhi syarat.
Menimbang bahwa dengan hanya mengurangi suara dukungan Partai Hati Nurani Rakyat, Pemohon (Albiner,red) sudah tidak memenuhi syarat minimal dukungan partai politik/gabungan partai politik, sehingga Mahkamah memandang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut keberatan Pihak Terkait dan pendapat KPU Provinsi Sumatera Utara.
Demikian risalah ringkas yang kami kutip dari putusan MK yang dibacakan tadi siang, 24/6/2011. Dengan dua pendapat dan pertimbangan itu akhirnya kemenangan Bosur pada Pilkada Maret lalu dikukuhkan MK.
Di Tapteng penolakan gugatan Dina-Hikmal dan Alven disambut antusias oleh warga Tapteng. Pasalnya warga sudah lama jenuh dengan kepemimpinan Tuani Lbn Tobing yang selama 10 tahun memerintah tanpa keberpihakan yang real ke warga.
Menimbang bahwa dengan hanya mengurangi suara dukungan Partai Hati Nurani Rakyat, Pemohon (Albiner,red) sudah tidak memenuhi syarat minimal dukungan partai politik/gabungan partai politik, sehingga Mahkamah memandang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut keberatan Pihak Terkait dan pendapat KPU Provinsi Sumatera Utara.
Demikian risalah ringkas yang kami kutip dari putusan MK yang dibacakan tadi siang, 24/6/2011. Dengan dua pendapat dan pertimbangan itu akhirnya kemenangan Bosur pada Pilkada Maret lalu dikukuhkan MK.
Di Tapteng penolakan gugatan Dina-Hikmal dan Alven disambut antusias oleh warga Tapteng. Pasalnya warga sudah lama jenuh dengan kepemimpinan Tuani Lbn Tobing yang selama 10 tahun memerintah tanpa keberpihakan yang real ke warga.
Kubu Bosur Optimis Menang
Besok, 24 Juni 2011 pada pukul 10.00 WIB MK akan mengadakan pleno putusan MK terkait Pilkada Tapteng. Menghadapi putusan pleno ini kubu Bosur optimis gugatan calon bupati kalah di Pilkada 12 Maret 2011 lalu dan gugatan Albiner-Steven bakal ditolak oleh MK.
Di situs pertemanan facebook Benteng Perjuangan Rakyat Tapteng yang selama ini kerap diidentikkan dengan groupnya para pendukung Albiner-Steven tanda-tanda gugatan Alven ditolak terlihat dalam status-status yang dikeluarkan oleh para pendukung Alven maupun Albiner sendiri.
Sebaliknya di group Rakyat Mengawal Bosur yang selama ini diidentikkan dengan para pendukung Bosur tanda-tanda optimisme kemenangan Bosur terlihat.
Seorang TS Bosur yang tinggal di Jakarta yang tak mau disebut namanya, ketika dihubungi PEDULI TAPTENG ONLINE berkata: "Sudah, semuanya beres. Bosur menang" ungkap orang yang mengaku selalu ikut dalam rapat2 bersama Bonaran dan timnya di Jakarta.
Bonaran sendiri saat ini masih di Jakarta. Diperkirakan Bonaran akan kembali ke Tapteng paling cepat seminggu setelah pengumuman MK.
Di situs pertemanan facebook Benteng Perjuangan Rakyat Tapteng yang selama ini kerap diidentikkan dengan groupnya para pendukung Albiner-Steven tanda-tanda gugatan Alven ditolak terlihat dalam status-status yang dikeluarkan oleh para pendukung Alven maupun Albiner sendiri.
Sebaliknya di group Rakyat Mengawal Bosur yang selama ini diidentikkan dengan para pendukung Bosur tanda-tanda optimisme kemenangan Bosur terlihat.
Seorang TS Bosur yang tinggal di Jakarta yang tak mau disebut namanya, ketika dihubungi PEDULI TAPTENG ONLINE berkata: "Sudah, semuanya beres. Bosur menang" ungkap orang yang mengaku selalu ikut dalam rapat2 bersama Bonaran dan timnya di Jakarta.
Bonaran sendiri saat ini masih di Jakarta. Diperkirakan Bonaran akan kembali ke Tapteng paling cepat seminggu setelah pengumuman MK.
Minggu, 05 Juni 2011
Warga Keluhkan Lambannya Keputusan MK
Warga Tapanuli Tengah mengeluhkan lambannya keputusan Mahkamah Konstitusi yang sedang mengadili sengketa Pilkada Tapanuli Tengah. Sejak sidang dengar hasil verifikasi KPUD Jumat, 27 Mei 2011 rakyat berharap putusan final MK akan keluar segera.
Di Bonapasogit sempat beredar isu, sidang putusan sengketa akan dilaksanakan 1 Juni 2011. Karena pada tanggal 1 Juni sidang putusan tidak jadi, maka beredar isu lagi sidang putusan MK akan dibacakan 3 Juni.
Warga yang tidak sabar ingin segera mendengar hasil akhir menyangkut Pilkada Tapteng bmencoba mencari informasi dari berbagai sumber. Warga yang mengaku mendukung Bosur mencoba mencari informasi ke tim Bosur sementara para pendukung DRS umumnya memperoleh informasi dari para camat dan para PNS lainnya.
Saat ini di kalangan warga beredar 2 isu berkaitan dengan Pilkada Tapteng. Isu pertama, gugatan Albiner dan DRS akan ditolak MK dan pengumumannya dilaksanakan setelah masa jabatan Tuani Lbn Tobing berakhir. Hal itu dilakukan agar Tuani Lbn Tobing tak bisa lagi memakai kekuasaannya untuk menggagalkan pelantikan Bosur.
Sementara itu di kalangan para PNS dan warga lainya yang pada Pilkada lalu mendukung DRS beredar isu Pilkada Ulang. Menurut kelompok ini Pilkada ulang akan dilaksanakan Januari 2011 dengan anggaran APBD.
Di Bonapasogit sempat beredar isu, sidang putusan sengketa akan dilaksanakan 1 Juni 2011. Karena pada tanggal 1 Juni sidang putusan tidak jadi, maka beredar isu lagi sidang putusan MK akan dibacakan 3 Juni.
Warga yang tidak sabar ingin segera mendengar hasil akhir menyangkut Pilkada Tapteng bmencoba mencari informasi dari berbagai sumber. Warga yang mengaku mendukung Bosur mencoba mencari informasi ke tim Bosur sementara para pendukung DRS umumnya memperoleh informasi dari para camat dan para PNS lainnya.
Saat ini di kalangan warga beredar 2 isu berkaitan dengan Pilkada Tapteng. Isu pertama, gugatan Albiner dan DRS akan ditolak MK dan pengumumannya dilaksanakan setelah masa jabatan Tuani Lbn Tobing berakhir. Hal itu dilakukan agar Tuani Lbn Tobing tak bisa lagi memakai kekuasaannya untuk menggagalkan pelantikan Bosur.
Sementara itu di kalangan para PNS dan warga lainya yang pada Pilkada lalu mendukung DRS beredar isu Pilkada Ulang. Menurut kelompok ini Pilkada ulang akan dilaksanakan Januari 2011 dengan anggaran APBD.
Selasa, 29 Maret 2011
Tapteng Berpotensi Rusuh
Mahkamah Konstitusi Diminta Pertimbangkan Rasa Keadilan Masyarakat!
Gonjang-ganjing seputar Pilkada 12 Maret 2011 belum juga selesai. Berbagai kalangan mencoba menebar ide ketidak absahan Pilkada Tapteng. Tujuan akhirnya Pilkada diulang.
Bagaimana kita harus menyikapi Pilkada Tapteng? Apakah penting Pilkada diulang? Bagi kami ide Pilkada ulang adalah ide yang ingin merusak serta membajak demokrasi yang sedang tumbuh di Tapteng. Pilkada 12 Maret adalah Pilkada teraman, dengan tingkat partisipasi masyarakat yang begitu tinggi, dan yang terpenting keinginan rakyat Tapteng untuk menyingkirkan rezim yang selama ini menebar intimidasi tercapai sudah.
Sekarang ini ada usaha agar demokrasi ala Tapteng yg penuh sukacita,aman dan tenteram dihancurkan dengan alasan demi hukum. Hukum memang harus ditegakkan, tapi penegakan hukum harus juga mengedepankan rasa keadilan masyarakat. Kepentingan Taptenglah yg utama harus ada diatas kepentingan2 kelompok dan golongan.
Kami menolak gagasan Pilkada ulang karena: Pertama,Pilkada ulang berpotensi mempertahankan status quo di Tapteng. Jika seandainya Pilkada diulang, tipis sekali kemungkinan Alven memenangi Pilkada. Yg kemungkinan berpeluang menang adalah DRS.
Kedua, jika Alven menang maka peersoalan tanah tak akan pernah selesai. Dalam pertemuan dgn Albiner beberapa bulan sebelum Pilkada kami meminta komitmen Albiner tentang penyerobotan tanah. Tapi jawaban dari Albiner tidak jelas. Dia mengatakan persoalan tanah akan dibicarakan setahun setelah dia jadi bupati. Dan janji ini kami anggap tak serius menangani persoalan tanah.
Ketiga, jika Pilkada diulang maka pendukung Bosur akan kecewa dan marah dan bukan tidak mungkin Tapteng berubah menjadi lautan api dan banjir darah. Para korban penyerobotan tanah dan intimidasi yg skrg merasa merdeka akan merasa dipermainkan oleh negara.
Melihat antusiasnya rakyat selama kampanye untuk mendukung Bosur maka sulit kita bayangkan rakyat yg merasa dipermainkan tidak bertindak brutal. Maka jalan terbaik untuk Tapteng saat ini adalah melantik Bosur jadi bupati dan mengawasi kinerjanya. Jika Bosur memang punya dosa yang tak pantas membuatnya duduk jadi bupati baiklah itu diungkit setelah dia dilantik jadi bupati. Rakyat akan lebih menerima itu daripada mencoba menggagalkan pilihan rakyat.
Gonjang-ganjing seputar Pilkada 12 Maret 2011 belum juga selesai. Berbagai kalangan mencoba menebar ide ketidak absahan Pilkada Tapteng. Tujuan akhirnya Pilkada diulang.
Bagaimana kita harus menyikapi Pilkada Tapteng? Apakah penting Pilkada diulang? Bagi kami ide Pilkada ulang adalah ide yang ingin merusak serta membajak demokrasi yang sedang tumbuh di Tapteng. Pilkada 12 Maret adalah Pilkada teraman, dengan tingkat partisipasi masyarakat yang begitu tinggi, dan yang terpenting keinginan rakyat Tapteng untuk menyingkirkan rezim yang selama ini menebar intimidasi tercapai sudah.
Sekarang ini ada usaha agar demokrasi ala Tapteng yg penuh sukacita,aman dan tenteram dihancurkan dengan alasan demi hukum. Hukum memang harus ditegakkan, tapi penegakan hukum harus juga mengedepankan rasa keadilan masyarakat. Kepentingan Taptenglah yg utama harus ada diatas kepentingan2 kelompok dan golongan.
Kami menolak gagasan Pilkada ulang karena: Pertama,Pilkada ulang berpotensi mempertahankan status quo di Tapteng. Jika seandainya Pilkada diulang, tipis sekali kemungkinan Alven memenangi Pilkada. Yg kemungkinan berpeluang menang adalah DRS.
Kedua, jika Alven menang maka peersoalan tanah tak akan pernah selesai. Dalam pertemuan dgn Albiner beberapa bulan sebelum Pilkada kami meminta komitmen Albiner tentang penyerobotan tanah. Tapi jawaban dari Albiner tidak jelas. Dia mengatakan persoalan tanah akan dibicarakan setahun setelah dia jadi bupati. Dan janji ini kami anggap tak serius menangani persoalan tanah.
Ketiga, jika Pilkada diulang maka pendukung Bosur akan kecewa dan marah dan bukan tidak mungkin Tapteng berubah menjadi lautan api dan banjir darah. Para korban penyerobotan tanah dan intimidasi yg skrg merasa merdeka akan merasa dipermainkan oleh negara.
Melihat antusiasnya rakyat selama kampanye untuk mendukung Bosur maka sulit kita bayangkan rakyat yg merasa dipermainkan tidak bertindak brutal. Maka jalan terbaik untuk Tapteng saat ini adalah melantik Bosur jadi bupati dan mengawasi kinerjanya. Jika Bosur memang punya dosa yang tak pantas membuatnya duduk jadi bupati baiklah itu diungkit setelah dia dilantik jadi bupati. Rakyat akan lebih menerima itu daripada mencoba menggagalkan pilihan rakyat.
Senin, 28 Maret 2011
Menduga Putusan MK
Besok sore (29/3/2011) Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengadakan sidang lanjutan gugatan Pilkada Tapteng. Setelah KPUD menyatakan Bosur sebagai bupati pilihan rakyat dengan meraup 62% suara sementara Dina-Hikmal hanya meraup 37%, pasangan Dina-Hikmal langsung mengajukan gugatan ke MK.
Langkah Dina-Hikmal diikuti oleh pasangan balon bupati yang tak lolos verifikasi, Albiner Sitompul-Steven Simanungkalit. Pasangan yang terakhir ini ikut mengajukan gugatan ke MK dengan memakai dalil keputusan PTUN yang memenangkan gugatan mereka. Dalam risalah perkara tanggal 25/3/2011, kubu Alven minta Pilkada diulang karena mereka menganggap berpeluang memenangi Pilkada karena didukung 14 partai politik.
Dina-Hikmal (DRS) sendiri mengajukan gugatan ke MK karena menilai Pilkada tidak berlangsung dengan jujur dan adil. Mereka beralasan kekalahan mereka disebabkan oleh adanya politik uang dan intimidasi kepada kubu DRS. Selain itu mereka menilai pihak kepolisian tidak netral dalam Pilkada. Kubu DRS juga meminta jika Pilkada diulang, Bosur diminta dicoret dari daftar peserta Pilkada.
Hasil keputusan MK barangkali akan keluar besok atau mungkin beberapa hari setelah itu. Ini jika perkara sampai memasuki sidang ke-3.
Warga Tapteng sendiri memiliki beragam pendapat menyikapi gugatan Pilkada di MK. Sebagian orang ketus menanggapinya. Sebagian orang penasaran akan hasil sidang di MK. Dari hasil jajak pendapat yang dilakukan PEDULI TAPTENG ONLINE masyarakat umumnya beranggapan bahwa MK akan menolak gugatan penggugat.
"Tidak masuk akal, masak Pilkada yang berlangsung jujur begini dengan tingkat partisipasi masyarakat yang sangat antusias mau diulang lagi" kata Ibu Sinaga, seorang pensiunan kepala sekolah.
Masyarakat juga menilai bahwa Pilkada ulang hanya menghabiskan energi dan anggaran. "Rakyat kan sudah punya pilihan, masak pilihan rakyat mau dianulir begitu saja. Untuk saat ini Bosur adalah pilihan terbaik untuk Tapteng".
Langkah Dina-Hikmal diikuti oleh pasangan balon bupati yang tak lolos verifikasi, Albiner Sitompul-Steven Simanungkalit. Pasangan yang terakhir ini ikut mengajukan gugatan ke MK dengan memakai dalil keputusan PTUN yang memenangkan gugatan mereka. Dalam risalah perkara tanggal 25/3/2011, kubu Alven minta Pilkada diulang karena mereka menganggap berpeluang memenangi Pilkada karena didukung 14 partai politik.
Dina-Hikmal (DRS) sendiri mengajukan gugatan ke MK karena menilai Pilkada tidak berlangsung dengan jujur dan adil. Mereka beralasan kekalahan mereka disebabkan oleh adanya politik uang dan intimidasi kepada kubu DRS. Selain itu mereka menilai pihak kepolisian tidak netral dalam Pilkada. Kubu DRS juga meminta jika Pilkada diulang, Bosur diminta dicoret dari daftar peserta Pilkada.
Hasil keputusan MK barangkali akan keluar besok atau mungkin beberapa hari setelah itu. Ini jika perkara sampai memasuki sidang ke-3.
Warga Tapteng sendiri memiliki beragam pendapat menyikapi gugatan Pilkada di MK. Sebagian orang ketus menanggapinya. Sebagian orang penasaran akan hasil sidang di MK. Dari hasil jajak pendapat yang dilakukan PEDULI TAPTENG ONLINE masyarakat umumnya beranggapan bahwa MK akan menolak gugatan penggugat.
"Tidak masuk akal, masak Pilkada yang berlangsung jujur begini dengan tingkat partisipasi masyarakat yang sangat antusias mau diulang lagi" kata Ibu Sinaga, seorang pensiunan kepala sekolah.
Masyarakat juga menilai bahwa Pilkada ulang hanya menghabiskan energi dan anggaran. "Rakyat kan sudah punya pilihan, masak pilihan rakyat mau dianulir begitu saja. Untuk saat ini Bosur adalah pilihan terbaik untuk Tapteng".
Sabtu, 19 Maret 2011
Inilah Keunikan Pilkada Tapteng
Pilkada Tapteng 12 Maret 2011 bisa jadi menjadi Pilkada terunik sepanjang republik berdiri. Setelah Pilkada ini disebut-sebut menjadi Pilkada teraman di Indonesia, maka tak salah bila Pilkada ini kita sebut terunik di Indonesia juga.
Keunikan dari Pilkada ini antara lain:
1. Pilkada diikuti oleh 3 pasang calon, dua pasang calon berasal dari PNS. Pada salah satu kesempatan kampanye salah satu pasangan calon meminta para pendukungnya untuk memilih calon yang lain.
2. Jika ada calon yang memberi uang kepada para peserta kampanye, calon yang lain diberi uang oleh peserta kampanye.
3. Malam sebelum hari pencoblosan, masyarakat mengadakan ronda malam untuk merazia orang yang akan melakukan "serangan fajar".
4. Beberapa kepala dinas, berhasil ditangkap warga karena berkeliaran pada malam sebelum pemungutan suara.
5. Setelah penghitungan suara selesai di TPS, warga langsung melakukan konvoi kemenangan di jalan raya bahkan ada yang sampai tidur di jalan raya. Warga lain berjubel ke pinggir jalan menyambut konvoi.
6. Setelah satu pasang calon dinyatakan menang, rakyat langsung mengadakan pesta dengan biaya sendiri.
7. Kotak suara di PPK dijaga warga sepanjang malam.
8. Bupati terpilih tidak punya uang. Setelah Pilkada banyak warga yang mengatakan mengeluarkan biaya sendiri untuk mensukseskan Bosur.
Keunikan dari Pilkada ini antara lain:
1. Pilkada diikuti oleh 3 pasang calon, dua pasang calon berasal dari PNS. Pada salah satu kesempatan kampanye salah satu pasangan calon meminta para pendukungnya untuk memilih calon yang lain.
2. Jika ada calon yang memberi uang kepada para peserta kampanye, calon yang lain diberi uang oleh peserta kampanye.
3. Malam sebelum hari pencoblosan, masyarakat mengadakan ronda malam untuk merazia orang yang akan melakukan "serangan fajar".
4. Beberapa kepala dinas, berhasil ditangkap warga karena berkeliaran pada malam sebelum pemungutan suara.
5. Setelah penghitungan suara selesai di TPS, warga langsung melakukan konvoi kemenangan di jalan raya bahkan ada yang sampai tidur di jalan raya. Warga lain berjubel ke pinggir jalan menyambut konvoi.
6. Setelah satu pasang calon dinyatakan menang, rakyat langsung mengadakan pesta dengan biaya sendiri.
7. Kotak suara di PPK dijaga warga sepanjang malam.
8. Bupati terpilih tidak punya uang. Setelah Pilkada banyak warga yang mengatakan mengeluarkan biaya sendiri untuk mensukseskan Bosur.
Selasa, 15 Maret 2011
Hasil Rekapitulasi PPK Pilkada Tapteng
Hari ini, (15/3/2011) KPUD Tapanuli Tengah diperkirakan mengadakan rekapitulasi perhitungan suara hasil Pilkada 12 Maret 2011. PPK Kecamatan Pandan menjadi PPK yang terakhir mengantarkan hasil pleno PPK kecamatan. Dini hari, pukul 1.00 WIB PPK kecamatan menyelesaikan rekapitulasi dan langsung mengantarkan hasilnya ke KPUD. Kapolres Tapteng Dicky Patria Negara tampak hadir dalam perhitungan suara di PPK Pandan tadi malam.
Sesuai data yang berhasil dihimpun PEDULI TAPTENG ONLINE dari semua kecamatan, pasangan Nomor urut 1, Bonaran Situmeang-Sukran Tanjung (Bosur) berhasil unggul di 18 kecamatan. Pasangan Bosur hanya kalah tipis di dua kecamatan, kecamatan Sitahuis dan Kecamatan Sukabangun.
Dari perhitungan manual PEDULI TAPTENG pasangan BOSUR meraup suara 83.244 (62 %). Diurutan kedua bertengger pasangan nomor urut 3, Dina Riana Samosir-Hikmal Batubara yang mengumpulkan suara sebesar 49.442 (36 %). Sedangkan pasangan nomor urut 2 Tasrif Tarihoran-Raja Asih Purba hanya mendapat dukungan 1.452 (1 %) suara. Suara tidak sah tercatat 1.200 (1%) suara.
Berikut hasil rekapitulasi yang berhasil kami himpun dari setiap PPK. Sirandorung No.1=3802, No.2=47, No.3=2596; Sosorgadong No.1=4065, No.2=52, No.3=2074; Sitahuis No.1=1228, No.2=21, No.3=1283; Sarudik No.1=4828, No.2=77, No.3=3171; Tapian Nauli No.1=4673, No.2=56, No.3=2971.
Pandan No.1=10545, No.2=288, No.3=5860; Tukka No.1=2866, No.2=83, No.3=2214; Sarudik No.1=4828, No.2=77, No.3=3171; Sibabangun No.1=3703, No.2=95, No.3=3036; Sukabangun No.1=535, No.2=11, No.3=793; Lumut No.1=2583, No.2=86, No.3=1747; Pinangsori No.1=6014, No.2=164, No.3=3100; Badiri No.1=4653, No.2=106, No.3=4498.
Kolang No.1=5571, No.2=78, No.3=2635; Sorkam No.1=6195, No.2=18, No.3=2148; Sorkam Barat No.1=4337, No.2=31, No.3=2212; Pasaribu Tobing No.1=2438, No.2=21, No.3=827; Barus No.1=4981, No.2=68, No.3=2315; Barus Utara No.1=1347, No.2=17, No.3=879; Andam Dewi No.1=4444, No.2=70, No.3=1920, Manduamas No.1=4436, No.2=69, No.3=3164.
Dari 208.000 pemilih yang tercatat di DPT, yang menggunakan hak pilih sebesar 134.138 orang. Hasil rekapitulasi dari PPK ini bersumber dari pantauan tim PEDULI TAPTENG. Oleh karena itu bisa saja terdapat kekeliruan. Hasil final masih harus menunggu pengumuman dari KPUD Tapteng yang rencananya akan diumumkan Kamis, (17/3/2011).
Sesuai data yang berhasil dihimpun PEDULI TAPTENG ONLINE dari semua kecamatan, pasangan Nomor urut 1, Bonaran Situmeang-Sukran Tanjung (Bosur) berhasil unggul di 18 kecamatan. Pasangan Bosur hanya kalah tipis di dua kecamatan, kecamatan Sitahuis dan Kecamatan Sukabangun.
Dari perhitungan manual PEDULI TAPTENG pasangan BOSUR meraup suara 83.244 (62 %). Diurutan kedua bertengger pasangan nomor urut 3, Dina Riana Samosir-Hikmal Batubara yang mengumpulkan suara sebesar 49.442 (36 %). Sedangkan pasangan nomor urut 2 Tasrif Tarihoran-Raja Asih Purba hanya mendapat dukungan 1.452 (1 %) suara. Suara tidak sah tercatat 1.200 (1%) suara.
Berikut hasil rekapitulasi yang berhasil kami himpun dari setiap PPK. Sirandorung No.1=3802, No.2=47, No.3=2596; Sosorgadong No.1=4065, No.2=52, No.3=2074; Sitahuis No.1=1228, No.2=21, No.3=1283; Sarudik No.1=4828, No.2=77, No.3=3171; Tapian Nauli No.1=4673, No.2=56, No.3=2971.
Pandan No.1=10545, No.2=288, No.3=5860; Tukka No.1=2866, No.2=83, No.3=2214; Sarudik No.1=4828, No.2=77, No.3=3171; Sibabangun No.1=3703, No.2=95, No.3=3036; Sukabangun No.1=535, No.2=11, No.3=793; Lumut No.1=2583, No.2=86, No.3=1747; Pinangsori No.1=6014, No.2=164, No.3=3100; Badiri No.1=4653, No.2=106, No.3=4498.
Kolang No.1=5571, No.2=78, No.3=2635; Sorkam No.1=6195, No.2=18, No.3=2148; Sorkam Barat No.1=4337, No.2=31, No.3=2212; Pasaribu Tobing No.1=2438, No.2=21, No.3=827; Barus No.1=4981, No.2=68, No.3=2315; Barus Utara No.1=1347, No.2=17, No.3=879; Andam Dewi No.1=4444, No.2=70, No.3=1920, Manduamas No.1=4436, No.2=69, No.3=3164.
Dari 208.000 pemilih yang tercatat di DPT, yang menggunakan hak pilih sebesar 134.138 orang. Hasil rekapitulasi dari PPK ini bersumber dari pantauan tim PEDULI TAPTENG. Oleh karena itu bisa saja terdapat kekeliruan. Hasil final masih harus menunggu pengumuman dari KPUD Tapteng yang rencananya akan diumumkan Kamis, (17/3/2011).
Minggu, 13 Maret 2011
Pendukung Bosur Konvoi Kemenangan
Pantauan PEDULI TAPTENG ONLINE kemarin di beberapa TPS memberikan signal kemenangan bagi Bonaran-Sukran. Hampir di semua TPS yang dikunjungi menunjukkan kemengan Bosur. Bahkan TPS yang berada di Pandan, ibukota Tapanuli Tengah semuanya dimenangi Bosur.
Kemarin (12/3/2011) usai penghitungan suara rakyat langsung tumpah ke jelan meluapkan kegembiraan mereka. Di Gontingmahe dan Kolang anak-anak muda dengan sepeda motor, langsung berkonvoi di jalan seraya meneriakkan "Bosur, Bosurrrrrrrrrrr,Bosurrrrrr". Yel-yel untuk pasangan Bonaran Situmeang-Sukran Tanjung.
Di Kolang sekelompok anak-anak berarak di atas pick-up sambil menyanyikan lagu: "Garuda Didadaku", yang syairnya telah diubah menjadi "Bonaran di dadaku".
Konvoi dan arak-arakan disambut rakyat yang telah berkumpul di pinggir-pinggir jalan. Sambil mengacungkan jari telunjuk ke atas, simbol kampanye pasangan calon nomor 1, Bonaran-Sukran rakyat terlihat larut dalam kemenangan.
Konvoi yang disambut mayarakat dengan antusian membuat seorang warga menangis terharu. "Sudah 64 tahun umur saya, baru kali ini saya meilhat begitu antusiasnya warga mengikuti Pemilu, dan merayakan kemenanangan" ungkap seorang bapak di Tarutung Bolak.
Kemarin (12/3/2011) usai penghitungan suara rakyat langsung tumpah ke jelan meluapkan kegembiraan mereka. Di Gontingmahe dan Kolang anak-anak muda dengan sepeda motor, langsung berkonvoi di jalan seraya meneriakkan "Bosur, Bosurrrrrrrrrrr,Bosurrrrrr". Yel-yel untuk pasangan Bonaran Situmeang-Sukran Tanjung.
Di Kolang sekelompok anak-anak berarak di atas pick-up sambil menyanyikan lagu: "Garuda Didadaku", yang syairnya telah diubah menjadi "Bonaran di dadaku".
Konvoi dan arak-arakan disambut rakyat yang telah berkumpul di pinggir-pinggir jalan. Sambil mengacungkan jari telunjuk ke atas, simbol kampanye pasangan calon nomor 1, Bonaran-Sukran rakyat terlihat larut dalam kemenangan.
Konvoi yang disambut mayarakat dengan antusian membuat seorang warga menangis terharu. "Sudah 64 tahun umur saya, baru kali ini saya meilhat begitu antusiasnya warga mengikuti Pemilu, dan merayakan kemenanangan" ungkap seorang bapak di Tarutung Bolak.
Rabu, 02 Maret 2011
Awas, Pilkada Tapteng Curang!!!!
Tak ada yang lebih mencemaskan dari Pilkada Tapteng yang akan dilaksanakan 12 Maret 2011 ini selain kecurangan. Pantauan PEDULI TAPTENG ONLINE ke daerah-daerah menguatkan kecemasan itu.
Pada umumnya setiap warga yang kami temui mencemaskan hal itu. "Apakah kalian bisa mengawal suara kami agar tidak hangus?" ungkap seorang warga di Sirandorung. Mereka kemudian membuka lembaran hitam demokrasi di Tapteng.
Lima tahun lalu, Tuani menang dengan cara curang. Tuani dengan dukungan KPUD berhasil mencoret keikutsertaan Roslila di Pilkada. Pada pemilihan legislatif tahun lalu, banyak penggelembungan suara yang kemudian mendudukkan calon-calon dukungan Tuani.
Dari pengalaman masa lalu, modus kecurangan bermacam-macam. Mulai dari mengadakan perhitungan suara pada malam hari, pencontrengan sisa kertas suara sampai pada penyuapan saksi.
Pilkada 12 Maret ini disinyalir tak lepas dari kecurangan. Info yang berhasil kami dapat dari kalangan "orang dalam" tuan i menyebut kemungkinan modus curang yang dipakai adalah dengan tidak memberi undangan pemilih kepada para pendukung BOSUR.
Modus lain yang bakal mungkin terjadi adalah mengarahkan para pemilih di TPS untuk mencontreng calon tertentu. Hal ini diperkirakan akan dilakukan kepada para pemilih yang tak melek huruf, para lansia dan orang cacat.
Pada umumnya setiap warga yang kami temui mencemaskan hal itu. "Apakah kalian bisa mengawal suara kami agar tidak hangus?" ungkap seorang warga di Sirandorung. Mereka kemudian membuka lembaran hitam demokrasi di Tapteng.
Lima tahun lalu, Tuani menang dengan cara curang. Tuani dengan dukungan KPUD berhasil mencoret keikutsertaan Roslila di Pilkada. Pada pemilihan legislatif tahun lalu, banyak penggelembungan suara yang kemudian mendudukkan calon-calon dukungan Tuani.
Dari pengalaman masa lalu, modus kecurangan bermacam-macam. Mulai dari mengadakan perhitungan suara pada malam hari, pencontrengan sisa kertas suara sampai pada penyuapan saksi.
Pilkada 12 Maret ini disinyalir tak lepas dari kecurangan. Info yang berhasil kami dapat dari kalangan "orang dalam" tuan i menyebut kemungkinan modus curang yang dipakai adalah dengan tidak memberi undangan pemilih kepada para pendukung BOSUR.
Modus lain yang bakal mungkin terjadi adalah mengarahkan para pemilih di TPS untuk mencontreng calon tertentu. Hal ini diperkirakan akan dilakukan kepada para pemilih yang tak melek huruf, para lansia dan orang cacat.
Jumat, 04 Februari 2011
Minum "Gratis" ala Tuan i
Lapo atau kedai/warung dalam kehidupan masyarakat Tapteng tak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli barang. Tapi lapo juga berkedudukan seperti polis di Yunani. Disini situasi politik, isu politik dan propoganda bisa berjalan.
Hal ini nampaknya disadari betul oleh calon bupati Tapteng DH. Maka sejak beberapa minggu lalu bermunculanlah warung pemenangan DH.
Warung bercap salah satu calon bupati tapteng inipun tiba-tiba kedatangan tamu-tamu "terhormat". Banyak pejabat dan petugas kecamatan yang datang menyambangi kedai. Kuat dugaan, disinilah propaganda tuani dimainkan. Di sinilah pengehengbusan isu miring pada calon lain. Sekaligus di sinilah dihembuskan kebohongan komponen strategis kebanggaan tuan i yang akan dilanjutkan.
Kedai ini dikuasai oleh orang-orangnya tuan i agar kedai tidak menjadi tempat bagi pendidikan politik yang sehat bagi warga. Dengan dikuasainya kedai, maka topik pembicaraan pun dikuasai. Kedai kini bukan mustahil dijadikan arena pembodohan bagi warga. Disini indoktrinasi mimpi2 tuani yang gagal ditanamkan. Modus menguasai kedai, sama seperti modus lapangan sepak bola yang tiba-tiba dipakai sepanjang hari dengan dalih pertandingan sekolah. Padahal tujuan akhirnya adalah agar lapangan tak bisa dipakai pasangan calon bupati BOSUR untuk kampanye.
Kemiskinan warga Tapteng pun dimanfaatkan. Sebagian yang minum di kedai tak perlu membayar, cukup menulis nama.
Lalu siapa yang membayar minuman itu? menurut salah seorang warga Bapak T Tamba di Pinangsori minuman akan dibayar oleh salah satu calon bupati. "Kami tinggal mencatat nama yang minum, dan nanti setelah Pilkada usai, kami tinggal menyodorkan nama itu ke tim pemenangan untuk menagih uangnya" ungkap seorang pemilik kedai di wilayah Sorkam.
Sekali lagi pembodohan tuan i berlangsung. Bukan tidak mungkin pasca Pilkada tagihan tak dibayar tim pemenangan tuan i. Jika demikian siapa yang diuntungkan? tetap saja warga menjadi korban.
Hal ini nampaknya disadari betul oleh calon bupati Tapteng DH. Maka sejak beberapa minggu lalu bermunculanlah warung pemenangan DH.
Warung bercap salah satu calon bupati tapteng inipun tiba-tiba kedatangan tamu-tamu "terhormat". Banyak pejabat dan petugas kecamatan yang datang menyambangi kedai. Kuat dugaan, disinilah propaganda tuani dimainkan. Di sinilah pengehengbusan isu miring pada calon lain. Sekaligus di sinilah dihembuskan kebohongan komponen strategis kebanggaan tuan i yang akan dilanjutkan.
Kedai ini dikuasai oleh orang-orangnya tuan i agar kedai tidak menjadi tempat bagi pendidikan politik yang sehat bagi warga. Dengan dikuasainya kedai, maka topik pembicaraan pun dikuasai. Kedai kini bukan mustahil dijadikan arena pembodohan bagi warga. Disini indoktrinasi mimpi2 tuani yang gagal ditanamkan. Modus menguasai kedai, sama seperti modus lapangan sepak bola yang tiba-tiba dipakai sepanjang hari dengan dalih pertandingan sekolah. Padahal tujuan akhirnya adalah agar lapangan tak bisa dipakai pasangan calon bupati BOSUR untuk kampanye.
Kemiskinan warga Tapteng pun dimanfaatkan. Sebagian yang minum di kedai tak perlu membayar, cukup menulis nama.
Lalu siapa yang membayar minuman itu? menurut salah seorang warga Bapak T Tamba di Pinangsori minuman akan dibayar oleh salah satu calon bupati. "Kami tinggal mencatat nama yang minum, dan nanti setelah Pilkada usai, kami tinggal menyodorkan nama itu ke tim pemenangan untuk menagih uangnya" ungkap seorang pemilik kedai di wilayah Sorkam.
Sekali lagi pembodohan tuan i berlangsung. Bukan tidak mungkin pasca Pilkada tagihan tak dibayar tim pemenangan tuan i. Jika demikian siapa yang diuntungkan? tetap saja warga menjadi korban.
Langganan:
Postingan (Atom)