Kamis, 02 Desember 2010

FPTR Siap Bertanggungjawab

Komnas HAM dan Komisi Justice and Peace Keuskupan Sibolga Meminta Kepolisian Mengungkap Keberadaan Mobil yang Provokatif

Dua unit mobil truk dibakar massa, Selasa (30/11) malam. Peristiwa terjadi sekitar pukul 21.10 WIB, tepatnya di Jl pintu masuk Labuanangin, Desa Mungkur – Poriaha, Tapanuli Tengah (Tapteng). Peristiwa diduga karena warga tersulut emosi, dengan keberadaan mobil truk yang provokatif diparkir menutup badan jalan. Tidak ada korban jiwa, atau luka-luka dalam kejadian. Namun FPTR mengaku siap bertanggungjawab.

Saat ini Kepolisian Resort (Polres) Tapteng sudah memeriksa 24 orang saksi, termasuk mengamankan sejumlah barang bukti seperti mobil truk sebanyak 6 unit, sepeda motor 4 unit dan barangbukti lainnya. Kapolres Tapteng, Dicky Patria Negara SIk melalui Kasat Reskrim, Ari Setyawan Wibowo, kepada wartawan di ruangannya, Rabu (1/12) siang mengaku sudah memeriksa 27 orang saksi.“Mulai tadi malam (baca.Selasa malam) tepat pukul 24.00 WIB sampai sekarang, kepolisian sudah memeriksa 27 orang saksi. Dalam pemeriksaan intensif tersebut, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka,”kata Kasat Reskrim.

Meski demikian, lanjutnya, kepolisian terus bekerjakeras untuk mengusut aksi anarkis tersebut. kalau sudah terbukti, maka akan ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan sipemilik mobil truk, Ucok Gardon Waruwu juga terus diperiksa.
Kasat Reskrim bilang, kepolisian mengamankan 6 unit mobil truk, dan 4 unit sepeda motor karena saat melakukan penyidikan kendaraan tersebut berada di TKP dan tidak diketahui siapa pemiliknya. “Truk-truk itu kemudian diamankan ke Makopolres Tapteng,”kata Kasat sembari menuturkan kalau truk-truk milik Ucok Gardon Waruwu tersebut berada di lokasi saat akan mengangkut material proyek yang akan mengerjakan proyek Pemkab pembangunan jalan di daerah wilayah Labuanangin. Saat akan melewati blockade warga, truk-truk itu dilarang masuk. Karena dilarang, truk-truk kemudian diparkirkan menutup badan jalan dengan 2 baris kebelakang,” katanya.

Bertanggungjawab

Peristiwa pembakaran 2 unit mobil truk, di Jl Labuanangin, Desa Mungkur, Tapteng, Selasa malam, dipertanggungjawabkan Koordinator Forum Pembela Tanah Rakyat (FPTR) Dennis Simalango. Dennis mengaku bertanggungjawab, dihadapan Kapolres Dicky Patria Negara SIk, saat melakukan pertemuan terbuka, di Mapolres, Rabu (1/12) siang.
Dennis menegaskan siap bertanggungjawab dalam peristiwa tersebut. Tetapi Dennis mengatakan kalau tragedi itu dipicu keberadaan mobil yang sangat provokatif dan memancing emosi warga. “Mobil itu diparkir dengan menutupi badan jalan, sehingga tidak memberi akses warga untuk melintas. Sebelumnya juga sudah diperingati beberapa kali, tetapi sipemilik tidak mengindahkan bahkan membiarkannya hingga tengah malam. Kami peringatkan kalau mobil truk itu bisa menyulut emosi, yang bermuara pada anarkisme. Dan benar terjadi,”kata Dennis Simalango sembari meminta keberadaan mobil yang sangat provokatif tersebut diusut pihak kepolisian.
Hal senada disampaikan Koordinator FPTR Edyanto Simatupang yang juga turut hadir pada saat itu meminta kepolisian mengusut latarbelakang peristiwa tersebut, sehingga duduk permasalahannya terungkap dan dapat dipahami. “Kami siap bertanggungjawab dan diperiksa. Tetapi kami mohonkan dengan amat sangat kalau keberadaan mobil yang provokatif tersebut juga diusut dan diungkap,”katanya.
Edy bilang, pihak Pemkab telah melanggar kesepakatan warga, Pemkab dengan Polda, sewaktu di Poldasu saat gelar perkara, Senin (22/11) lalu, di mana supaya tidak menghambat proyek perusahaan PLTU, seperti pengangkutan BBM dan proyek jalan. Tetapi justru mereka menghalangi mobil PLTU melintas dengan memarkirkan mobil truk sebanyak 6 unit, menutup badan jalan.

Menanggapinya, Kapolres Tapteng Dicky Patria Negara SIk yang kala itu didampingi Wakapolres, Kompol Enriko Silalahi dan Kasat Intel AKP P Pandiangan, mengaku akan mengusut keberadaan mobil truk tersebut. “Percayalah pada kepolisian bahwa akan mengusutnya hingga tuntas. Saya memahami peristiwa tersebut akibat tersulut emosi karena keberadaan mobil truk tersebut provokatif. Tetapi perlu dipahami, aksi anarkis juga tidak dapat dibenarkan. Maka kalau berani berbuat harus berani bertanggungjawab. Kepolisian akan mengusut latarbelakang dibalik peristiwa tersebut,”kata Kapolres.

Pertemuan tersebut dihadiri, Tokoh Masyarakat Mungkur Hamonangan Simanjuntak (Kengnam), Imam Keuskupan Sibolga Pastor Paulus Posma dan beberapa warga, serta dihadiri wartawan elektronik dan media cetak.

Komisi Justice and Peace

Ketua Komisi Justice and Peace Keuskupan Sibolga, Pastor Rantinus Manalu, kepada wartawan, Rabu (1/12) siang, mengaharapkan kepolisian dapat bertindak proporsional dalam menangani aksi anarkis tersebut. Proporsional karena warga tersulut emosi karena keberadaan mobil truk itu yang sangat provokatif. “Kepolisian harus mengungkap latarbelakang dibaliknya. Anarkisme warga ya anarkisme. Tetapi, latarbelakangnya juga harus diungkap,” kata Pastor yang sangat concern pada perjuangan HAM tersebut.

Pastor Rantinus menilai keberadaan mobil truk itu sebagai jebakan supaya warga terprovokasi melakukan tindakan anarkis. “Itu saya nilai sebagai jebakan, sehingga perlu diungkap. Sebab mobil truk diparkir menutup badan jalan,”katanya seraya mempertanyakan kenapa setelah gelar perkara di Polda, lalu ada mobil yang diparkir menutup badan jalan.

Imam yang diadukan Pemkab karena membantu bibit karet bagi warga tersebut kemudian meminta kepolisian mempertimbangkan aspek HAM yang sedang diperjuangkan warga, yakni soal gantirugi tanah yang sudah bertahun-tahun, bahkan sampai warga melakukan aksi tidur di badan jalan selama berbulan-bulan menuntut haknya. “Karena bagaimana pun warga sudah sangat menderita dan sengsara, sehingga mudah tersulut emosi,” katanya.

Persoalan lain, tutur Pastor Rantinus lagi, semua orang sudah tahu kalau di Jl Labuanangin, Desa Mungkur, Tapteng ada pemblokadean warga yang menuntut gantirugi. Beritanya pun sudah ‘bertabur’ di mana-mana. Tetapi seenaknya saja truk-truk diparkirkan memalang badan jalan oleh pihak tertentu, sehingga menyulut kemarahan warga.

Komnas HAM Kecewa

Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) mengaku sangat kecewa atas peristiwa anarkisme warga di Jl Labuanangin, Mungkur, Tapteng, Selasa (30/11) malam, yang mengakibatkan 2 unit mobil truk terbakar. Komnas HAM kecewa, karena permasalahan warga yang menuntut gantirugi justru diperhadapkan pada tindakan anarkisme, yang seharusnya sudah tidak terjadi. “Kami sangat kecewa,” tutur Ketua Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan, Jhonni Nelson Simanjuntak.

Kekecewaan Komnas HAM, tutur Jhonny karena sikap keras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng yang tidak memberikan tuntutan gantirugi tanah warga. “Kasus ini sudah bertahun-tahun atau sudah cukup lama. Komnas HAM mengikuti setiap perkembangannya. Sedangkan tuntutan warga wajar dan dilindungi undang-undang. Tetapi hingga sekarang Pemkab Tapteng belum memberikan gantirugi. Kami sangat kecewa,” katanya.

Bahkan, Jhonny bilang, Komnas HAM sudah memberikan surat resmi kepada Pemkab Tapteng terkait permasalahan itu dengan meminta supaya pihak Pemkab Tapteng membahasnya dan membicarakannya untuk memberikan tuntutan warga. Tetapi sampai sekarang tidak kunjung diberikan.

Jhonny kemudian meminta supaya pihak kepolisian juga tidak hanya menyalahkan warga dalam peristiwa anarkis tersebut. Tetapi juga memeriksa keberadaan mobil truk yang melatarbelakangi aksi anarkis. “Aksi anarkis harus diproses. Tetapi latarbelakangnya juga harus diungkap dan diusut,” tutur Jhonny sembari berharap polisi dapat bertindak persuasive dan professional. (Hel/g/SIB)

Rabu, 01 Desember 2010

Siapa Bermain di Poriaha

Tadi malam jalan ke PLTU Labuan Angin yang diblokir warga sejak tak kurang 5 bulan lalu membara dan mencekam. Pasca kericuhan dan terbakarnya 2 mobil truck di daerah pemblokiran itu, muncul pertanyaan: siapa yang bermain di Poriaha?

Warga yang tersulut provoasi sebuah OKP, marah dan membakar truck yang sepertinya sengaja diparkirkan orang tak kenal di jalan masuk ke PLTU Labuan Angin. "Sejak pagi kami melihat,ada orang OKP yang sengaja memancing keributan" ungkap T Hutagalung, dari kelompok warga yang menuntut ganti rugi atas lahan mereka.

Buntut dari pembakaran 2 truck tadi malam. Lima warga ditahan pihak Polres Tapanuli Tengah. Sampai berita ini diturunkan [pkl.23.00] pemeriksaan terhadap lima warga masih berlangsung. Sementara itu, puluhan ibu-ibu terus bertahan di depan Polres Tapanuli Tengah menunggu hasil pemeriksaan polisi.

Jalan ke PLTU Labuan Angin bermasalah, karena warga terus menuntut agar tanah mereka yang diambil oleh pihak Pemkab Tapteng diganti rugi. Edianto Simatupang, koordinator FPTR menduga bahwa pihak pemkab Tapteng telah mengadakan konspirasi untuk membungkam warga.

Dugaan ini semakin menguat, karena beberapa jam setelah kerusuhan di daerah pemblokiran, nama-nama warga yang diduga membakar truck langsung beredar di kalangan wartawan dan warga lainnya di Poriaha. Penyebaran nama-nama yang diduga terlibat itu nampaknya dengan sengaja disebar agar warga yang masih bertahan menuntut ganti rugi tanah mereka takut.

Senin, 22 November 2010

Teka-teki Seputar Pilkada Tapteng

Sampai pada 16 November 2010, sebanyak 5 pasangan balon bupati resmi mendaftar ke KPUD Tapteng. Mereka yakni:1. Raja Bonaran Situmeang/Sukran Tanjung; 2.Dina Riana Samosir/Drs.Hikmal Batubara; 3. Ir.H.MA.Effendy Pohan Msi/Ir.Hotbaen Bonar Gultom; 4.Satria Juniardi Sinambela/Drg.Roida Nainggolan; 5.Tasrif Tarihoran.Sp/Raja Asih Purba.SE.

Namun sampai saat ini, 21/11/2010 pendaftaran balon ke KPUD masih menyisakan teka-teki. Satu pasangan balon Albiner Sitompul/Steven Simanungkalit disebut-sebut juga telah mengantongi rekomendasi dari Parpol dan telah mendaftar ke KPUD.

Partai Politik yang disebut-sebut telah memberi rekomendasi ke pasangan Albiner adalah partai koalisi non parlemen yang sebelumnya telah memberi rekomendasi ke pasangan balon Efendy Pohan/Hotbaen Bonar Gultom.

Informasi yang berhasil dihimpun tim PEDULI TAPTENG juga menyebut sebanyak 5 partai koalisi yang sebelumnya mendukung Efendy Pohan/Hotbaen Bonar Gultom beralih mendukung pasangan Dina Riana/Hikmal Batubara.

Jika benar Albiner mendapat rekomendasi dari partai koalisi dan 5 partai koalisi beralih mendukung pasangan Dina Riana/Hikmal Batubara maka pencalonan Efendy Pohan/Hotbaen Bonar Gultom bakal terancam tak bisa mengikuti Pilkada. Inilah teka-teki yang masih di tunggu dalam tahapan pilkada Tapteng sampai penetapan defenitip peserta Pilkada Tapteng.

Rabu, 10 November 2010

Situmeang Tantang Dinasti Tuani

Alot dan pelik perebutan pandan 1. Mungkin itulah ungkapan yang tepat untuk melukiskan perpolitikan di Tapanuli Tengah saat ini. Betapa tidak, sampai pada hari pertama pendaftaran calon bupati ke KPUD para calon masih sibuk lobi partai-partai.

Hanya saja pertarungan politik menuju pandan 1 agaknya semakin jelas. Peserta yang bakal maju di Pilkada 2011 dengan perahu partai politik sampai pada hari pertama pendaftaran ke KPUD mengerucut pada 2 nama, yakni: Dina Riana Samosir-Hikmal Batubara dan pasangan Bonaran Situmeang-Syukran Tanjung.

Informasi yang dihimpun tim PEDULI TAPTENG, paket Bonaran bakal diusung oleh PDIP, Gerindra dan Golkar. Dipastikan bahwa PDIP dan Gerindra telah bulat mendukung Bonaran sementara Golkar masih menunggu surat resmi yang bakal keluar sore ini (10/11/2010).

Perebutan tiket Golkar menjadi alot, mengingat dinasti tuani yang dikabarkan sudah mengantongi tiket dari Demokrat juga menginginkan Golkar. "Perebuatannya alot, DRS memberi tawaran 10 milyar untuk mendapatkan Golkar" kata seorang petinggi DPP Golkar.

Kabarnya dinasti Tuani sedang berusaha agar Golkar tidak jatuh ke tangan Bonaran. Hal ini dilakukan melalui pendekatan lewat seorang petinggi parpol, Agung Laksono. "Tapi Akbar, bilang ke Bakri. Bahwa Tapteng itu kampungnya dan rakyat di sana membutuhkan Bonaran" kata sumber PEDULI TAPTENG. "Draft surat rekomendasi sudah disiapkan" lanjut seorang petinggi Golkar ini.

Sementara itu, nasib pencalonan Efendy Pohan-Basar Sibarani sampai berita ini diturunkan belum jelas. Gerindra yang mendukung Bonaran membuat pencalonan Efendy menjadi sulit. Efendy kemungkinan baru bisa maju, jika Gerindra kemudian kembali ke pangkuannya.

Jumat, 15 Oktober 2010

Nilai Pemkab Intervensi, Gereja Katolik Resmi Keluar dari BKAG Tapteng

Dekanus Keluarkan Surat Resmi dan Tarik Semua Perwakilan Katolik di BKAG Kabupaten dan Kecamatan.

Gereja Katolik Dekanat Tapanuli – Keuskupan Sibolga, resmi keluar dari Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Tapanuli Tengah (Tapteng), setelah surat pengunduran diri, No:011/DT-KS/X/2010, yang ditandatangani Dekanus Tapanuli P.Servasius Sihotang,OFM dengan Sekretaris P.Tarsisius Tambunan OFM.Cap, Senin (4/10) lalu, resmi disampaikan kepada BKAG Tapteng dan ditembuskan ke Depag, Pimpinan Denominasi Gereja, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng.

Pengunduran diri tersebut disampaikan, terkait dengan keberadaan BKAG Tapteng yang akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat, dan dinilai sudah tidak independen memperjuangkan aspirasi gereja, namun cenderung menjadi subordinasi Pemda. Demikian pernyataan dan sikap Katolik Dekanat Tapanuli – Keuskupan Sibolga. Dalam surat itu disebutkan alasan-alasan hingga Katolik Dekanat Tapanuli Keuskupan Sibolga menarik diri dari keanggotaan BKAG Tapteng.

Pertama, BKAG Wilayah Sibolga – Tapteng pada awalnya dibentuk dengan tujuan sebagai wadah kerjasama antar Gereja di bidang pelayanan iman yang bersifat ekumenis untuk meningkatkan kerukunan, keselarasan, kesatuan dan rasa cinta di antara anggota BKAG dengan cakupan wilayah Kotamadya Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kedua, BKAG Sibolga-Tapanuli Tengah sebagai badan kerjasama bersifat independen.

Ketiga, BKAG Sibolga-Tapanuli Tengah terdiri dari Dewan Anggota yang berasal dari setiap Gereja-Gereja yang menjadi anggota BKAG dan bersifat refresentatif. Dewan anggota bertugas untuk memilih pengurus BKAG.

Keempat, dalam perjalanan waktu BKAG Tapanuli Tengah terpisah dari BKAG Kotamadya Sibolga.

Kelima, kami melihat sejak terbentuknya BKAG Tapanuli Tengah badan kerjasama ini tidak lagi independen. Kami melihat BKAG Tapanuli Tengah ditempatkan menjadi subordinasi dari pemerintah daerah setempat.

Keenam, BKAG Tapanuli Tengah terkesan menafikan/kurang mengakui peran pimpinan-pimpinan Gereja yang ada di wilayah Tapanuli Tengah. Sebagai contoh pada saat MUSWIL BKAG, 19-21 Juli 2010 di Hotel Bumi Asih – Pandan tak seorang pun pimpinan Gereja di Tapanuli Tengah diberi kesempatan berbicara baik pada pembukaan MUSWIL maupun penutupannya. Padahal acara itu dihadiri oleh pimpinan-pimpinan Gereja. Sebaliknya, justru Ketua Tim Penggerak PKK Tapanuli Tengahlah yang diminta berbicara tanpa kapasitas yang jelas dalam BKAG Tapanuli Tengah.

Ketujuh, kami berpendapat bahwa Anggaran Dasar BKAG-Tapanuli Tengah saat ini tidaklah sah karena tidak pernah dibahas secara bersama dan belum diterima oleh semua anggota-anggota BKAG.

Kedelapan, kami mempertanyakan utang BKAG Tapanuli Tengah ke Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp 575.000.000 sebagaimana tercatat dalam APBD Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2010 dan meminta penjelasan dari pengurus BKAG Tapanuli Tengah kemana dana itu mengalir.

Kesembilan, pelaksanaan perayaan-perayaan ekumene selama ini tidak lagi mendengar aspirasi Dewan Anggota, melainkan lebih mendengarkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kesepuluh, BKAG Tapanuli Tengah telah dijadikan menjadi kendaraan politik oleh orang tertentu. Hal itu jelas tampak dalam yang disebut Temu Akbar BKAG Tapanuli Tengah untuk membicarakan AD BKAG Tapanuli Tengah tanggal 28 Februari 2009 di Sibuluan.

Sebelas, kami menilai Pembentukan Pengurus BKAG Tapanuli Tengah 2010-2014, penuh dengan nuansa kepentingan politik kelompok tertentu, yang tidak sesuai dengan tujuan BKAG.

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka kami memutuskan untuk menarik diri dari keanggotaan BKAG Tapteng. Konsekwensi dari keputusan ini Gereja Katolik Dekanat Tapanuli – Keuskupan Sibolga tidak lagi mengikuti kegiatan apapun yang dilaksanakan atas nama BKAG Tapteng dan kami menyatakan menarik semua utusan/perwakilan Gereja Katolik yang duduk di kepengurusan BKAG baik dalam tingkat kabupaten maupun pada tingkat kecamatan. Penarikan diri ini berlaku sejak tanggal surat ini dikeluarkan sampai adanya perbaikan dalam tubuh BKAG Tapanuli Tengah. (sumber: Sib/13-10-2010/Hel/y)

Sabtu, 25 September 2010

Peta Politik Belum Jelas

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Tapanuli Tengah 2010, kondisi politik di Tapteng saat ini menggeliat. Banyak bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati yang mulai bermunculan mulai dari yang serius sampai yang sekedar penggembira. Sejauh ini ada 6 balon bupati wakil bupati yang muncul ke permukaan. Mereka adalah Bonaran Situmeang-Imal Raya Harahap,Albiner Sitompul-Jody Simanungkalit, Ny Dina Samosir-Hikmal Batubara, Syukran Tanjung-dr Agus Hutagalung.

Sedangkan nama-nama balon bupati yang belum menyatakan pasangannya adalah Efendi Pohan dan Edison Simbolon. Sejauh ini Efendi Pohan kebingungan menentukan siapa yang bakal mendampinginya menuju Pandan-1. Saat ini beredar isu dia akan menggandeng Tony Agustinus Lbn Tobing. Nama lain yang disebut sedang dipertimbangkan adalah Basar Sibarani. Sementara itu Edison Simbolon belum jelas berpaangan dengan siapa.

Melihat banyaknya balon yang muncul dan aturan yang mengharuskan bahwa seorang balon bupati/wakil bupati diusung minimal 15% suara di DPRD Tapteng maka dipastikan hanya ada maksimal 4 pasangan calon yang akan berlaga di Pilkada 2011 dari jalur partai. Selebihnya jika ingin maju di Pilkada harus melalui jalur perseorangan. Namun sejauh ini tak ada tanda-tanda balon-balon di atas akan maju dari perseorangan. Saat ini komposisi kursi di DPRD Tapteng adalah: Demokrat 13, Golkar 4, PNI Marhaenisme 3, PIB 2, PAN 2, PDIP 2, PKB 1, PPI 1, PKPB 1, Gerindra 1.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun PEDULI TAPTENG ONLINE, pasangan Ny Dina-Hikmal bakal diusung oleh PIB dan Partai Marhaenis serta parta-partai kecil lain. Pasangan ini juga kini sedang melobi PDIP. Menurut orang dekat Ny Dina, pasangan ini akan siap maju dari jalur perseorangan bila PIB dan Marhaenis mengubah haluan.

Saat ini santer beredar isu bahwa Efendi Pohan telah mendapat tiket maju di Pilkada dengan dukungan Partai Demokrat. Tapi isu yang berhembus dari tim Bonaran, Bonaran juga disebut-sebut telah mendapat restu dari Demokrat. Di pihak lain Edison juga disebut bakal maju dari partai Demokrat. Siapakah yang bakal diusung Demokrat, sampai saat ini masih belum jelas.

Jika Demokrat mengusung sendiri calonnya dan Marhaenis serta PIB mengusung Ny Dina-Hikmal, maka kemungkinan 2 pasangan lain akan muncul dari hasil koalisi partai-partai yang memiliki kursi di DPRD. Saat ini kemungkinan koalisi antar partari masih sangat terbuka.

Melihat hampir semua balon mendaftar ke partai yang sama, maka sangat sulit diprediksi siapa yang bakal maju di pilkada dan siapa yang bakal layu sebelum berkembang.

Selasa, 14 September 2010

Velix Fasilitasi Sengketa Tanah Tapteng

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Staf Khusus Kepresidenan Bidang Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah memberikan perhatian khusus terhadap konflik sosial yang menyangkut sengketa tanah warga Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang dipimpin Bupati Tuani Lumban Tobing.

Terkait konflik tersebut, Kantor Staf Khusus Kepresidenan tersebut akan melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, Staf Khusus Presiden juga akan berkomunikasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pertanahan Nasional dan Kabupaten Tapanuli Tengah serta Provinsi Sumatera Utara untuk menyelesaikan masalahnya.

Hal itu diungkapkan Staf Khusus Presiden Bidang Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai kepada Kompas di Jakarta, Senin (13/9/2010).
Sebelumnya, pada Rabu (8/9/2010), Velix Wanggai telah bertemu dengan perwakilan warga Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Delegasi Warga Tapian Nauli di antaranya dipimpin oleh Edy, yang mengatasnamakan Front Pembela Tanah Rakyat (FPTR) Tapanuli Tengah.

Warga menuntut Bupati Tapanuli Tengah, Tuani Lumban Tobing, selain memberikan ganti rugi tanah Rampah-Poriaha yang menuju kawasan PLTU Labuhan Angin, juga menolak klaim tanah warga sebagai kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Pembangunan LPTU Labuhan Angin diharapkan juga benar-benar berpihak kepada masyarakat agar masyarakat bisa diberdayakan, selain juga menolak penyerobotan lahan bagi kawasan pembangunan PLTU.

BPN Tapanuli Tengah juga didesak oleh warga Tapian Nauli untuk menginventarisasi dan mengeluarkan surat-surat tanah warga serta mencopot Kepala BPN Tapian Nauli yang dianggap memalsukan sertifikat hak masyarakat.

"Kita telah menerima delegasi dari warga Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengadukan sejumlah persoalan. Mulai dari penyerobotan lahan pertanian, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia untuk membangun kawasan Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) Labuan Angin, Kecamatan Tapian Nauli, Tapanuli Tengah," tandas Velix.

Kasus Cina Benteng

Menurut Velix, pihaknya memetakan sejumlah persoalan, mulai dari penggusuran lahan pertanian untuk digunakan kawasan maupun jalan umum ke PLTU Labuan Angin, hilangnya mata pencaharian masyarakat, dan kritik penggusuran di seputar kawasan PLTU serta kritik atas penyerobotan lahan pertanian warga di kawasan transmigrasi.

"Kita menerima pengaduan mereka karena tugas kita adalah jembatan komunikasi publik. Kedua, kita membuat telaah dan memetakan serta mengkaterogisasikan persoalan yang terjadi. Mulai dari fakta, payung hukum dan bukti-bukti yang dimiliki warga dan pemda. Berikutnya adalah mencari solusi," tambahnya.

Oleh sebab itu, Velix mengakui sekecil apa pun informasinya akan disampaikan kepada Presiden Yudhoyono. "Selain itu, kami juga berkomunikasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, BPN, Kementerian ESDM dan pemerintah provini serta kabupaten Tapanuli Tengah," papar Velix.

Ditanya apakah sengketa warga ini bisa diselesaikan, Velix optimistis dengan contoh kasus penggusuran tanah warga Cina Benteng di Tangerang beberapa waktu lalu, yang akhirnya menyebabkan Presiden Yudhoyono turun tangan sehingga penggusuran dihentikan sementara.

Senin, 30 Agustus 2010

Saat Tokoh Agama Berebut Uang

Terkait dana bergulir dan dana ziarah para pendeta ke Yerusalem yang diambil dari APBD, Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Terpecah. Jumat, (27/8/2010) yang lalu rapat BKAG berakhir dengan ricuh.

Ketua Bidang Marturia Pst Paulus Manalu, Pr meninggalkan rapat sebelum rapat usai. Rapat berakhir ricuh karena Ketua BKAG Pdt Rustam Tambunan ngotot untuk melanjutkan program pinjaman dana dari Pemkab sebesar 1 milyar rupiah dan ngotot untuk memberangkatkan para pendeta ziarah ke Yerusalem dengan dana anggaran dari APBD Pemkab Tapteng.

Dalam akun Facebook milik Pst Manalu, yang berhasil dibaca oleh PEDULI TAPTENG ONLINE, secara implisit Pastor Manalu menulis bahwa BKAG tidak lagi independen dan menjadi subordinasi dari Pemkab Tapteng.

Dana bantuan bergulir sebesar 1 milyar tahun 2010 dan dana ziarah ke Yerusalem ini diyakini sebagai bagian dari trik Bupati Tapanuli Tengah untuk menjinakkan BKAG. Dana bergulir sebesar 1 milyr ini ditolak sebagian anggota BKAG karena dinilai berpotensi untuk membuat kesulitan di kemudian hari.

Pada tahun 2004 dan tahun 2005 BKAG juga telah menerima dana bergulir yang sama. Sampai saat ini tercatat bahwa BKAG masih mempunyai utang sebesar Rp 575,000,000,. ke Pemkab Tapteng.

Sebagian anggota BKAG menuntut agar utang BKAG diclearkan terlebih dahulu sebelum dana bergulir yang sama diterima. Kecuali karena persoalan itu, dana 1 milyar juga dianggap bermasalah karena penggunaannya tidak transparan.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun tim PEDULI TAPTENG dana bantuan akan dikelola oleh Akademi Luteran Indonesia atau ALI dengan biaya operasional sebesar Rp 500,000,000,. Rupiah. Jadi dana bergulir yang bakal sampai ke tangan warga jemaat hanya sekitar Rp 500,000,000,. Anehnya, Pemkab mengatakan bahwa yang bertanggungjawab atas dana bantuan dan pengembalian adalah BKAG bukan ALI.

Pertanyaannya adalah siapah ALI? Dan mengapa pemkab mengatakan bahwa mereka tidak mengenal ALI dan hanya mengenal BKAG soal pertanggungjawaban dana. Masih banyak pertanyaan yang belum tuntas, tapi ketua BKAG tetap ngotot 1 milyar harus dapat.

Kamis, 19 Agustus 2010

Merah Putih Dicap Darah

HUT RI ke 65 di Poriaha, tepatnya di jalan PLTU Labuan Angin Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara, dirayakan dengan pembubuhan cap darah ke bendera merah putih. Peringatan HUT RI yang dikoordinir oleh Forum Pembela Tanah Rakyat (FPTR) Tapanuli Tengah ini berlangsung mengharukan.

Aksi pembubuhan cap darah ini dilakukan warga sebagai bentuk keputusasaan mereka atas belum diganti ruginya ladang dan sawah mereka yang diambil oleh Pemkab Tapanuli Tengah tanpa ganti rugi. Warga Poriaha merasa bahwa mereka belum merdeka dan terjajah, karena itu mereka membubuhkan cap darah sebagai bentuk kesiapan mereka untuk menumpahkan darah demi memperjuangkan tanah mereka.

Sampai hari ini, warga sudah 48 hari memblokir atau menutup jalan ke PLTU Labuan Angin karena belum digantinya tanah mereka. Berdasarkan penelusuran PEDULI TAPTENG, warga sudah berjuang sejak 2002 untuk menuntut ganti rugi atas tanah mereka.

Sejak tahun 2002, beberapa kali warga Poriaha mendatangi kantor camat dan kantor bupati Tapanuli Tengah. Perjuangan warga sempat meredup karena mereka menemui jalan buntu perjuangan mereka, sampai akhirnya FPTR datang dan memberi advokasi kepada warga.

Warga sendiri sangat berterimakasih atas pendampingan FPTR. “Sudah bertahun-tahun kami memperjuangkan tanah ini, untunglah FPTR datang” ungkap ibu Tampublon yang tanah persis berada di lokasi blokir.

Sejauh ini, Pemkab Tapanuli Tengah terkesan diam atas tuntutan warga. Menurut Pemkab tanah itu tidak diganti rugi karena belum dianggarkan di APBD.

Selasa, 06 Juli 2010

PLTU Labuan Angin Bermasalah

PLTU Labuan Angin boleh menjadi mega proyek dan kebanggaan negeri karena bisa mengurangi defisit listrik di Indonesia. PLTU itu pastilah dibangun dari niat yang baik untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tapi ternyata sampai kini PLTU Labuan Angin masih menyisakan persoalan di masyarakat. Tanah masyarakat yang menjadi jalan ke PLTU ternyata belum mendapat ganti rugi.

Merasa tak tahu harus kemana menyampaikan keluhan mereka (sekedar info,masy sudah mengadu ke pemkab dan camat beberapa kali) masyarakat akhirnya menutup paksa jalan masuk ke PLTU, jumat-sabtu (2-3/7/2010).

Setelah 2 hari ditutup akhirnya, masyarakat membuka jalan kembali karena POLRES Tapteng bersedia mempertemukan warga dengan pihak-pihak yang terkait dengan ganti rugi itu sendiri.

Benarkah PLTU sudah membayar ganti rugi tanah masyarakat? Kalau benar kemana dana itu nyasar, dan mengapa tidak sampai ke masyarakat. Pertanyaan inilah yang harus dibongkar oleh POLRES Tapteng dalam pertemuan pihak-pihak terkait, Selasa (6/7/2010).

Sabtu, 05 Juni 2010

9,8 M Alokasi APBD Untuk Proyek Sia-sia

Sunggu sedih hati ini bercampur geram, betapa tidak 9,8 M kembali dianggarkan u/ pembangunan sarana dan prasarana di Lokasi Patung Anugerah, yang pembangunan sudah dianggarkan sejak tahun 2004 hingga sekarang patung nya tidak pernah nongol. Bukan hanya itu, pembangunan patung anugerah awalnya diletakkan di Bonan Dolok Kecamatan Sitahuis Kab. Tapteng, selain sudah menghabiskan anggaran 10 han M juga telah menggunduli Hutan Register, sadis bukan..?

Tidak puas sampai disitu, setelah gagal di lokasi pertama kembali mendapatkan lokasi baru, tepatnya di Kecamatan Tapian Nauli daerah labuhan angin. Masih ingat dengan masalah warga di kecamatan tersebut..? puluhan warga belum mendapat ganti rugi pembukaan jalan, bahkan banyak lahan masyarakat malah di klem milik pemkab.

Wah.. benar-benar jahat, sadis, tidak punya hati nurani dan penindas rakyat. Masih terngiang ucapan Uskup Ludovikus Simanullang Keuskupan Sibolga, "Tapanuli Tengah Termiskin di Sumut setelah Nias", ironis bukan, saat rakyat butuh makan, butuh irigasi, butuh menyekolahkan anak, seorang Bupati malah tidak berpihak dengan rakyatnya.

Saya tertarik dengan komentar Abang Jambang di koran SIB, "mudah-mudahan patung itu nanti bisa memberi makan rakyat miskin di Tapteng".

Ini berita yang sangat menyayat hati menambah luka penderitaan rakyat, Bupati Tapteng Tuani Lumban Tobing (kader Demokrat) benar-benar tidak peduli dengan persoalan rakyat, malah pamer kekuasaan dan korupsi, anehnya malah dilindungi SBY presiden kita, edan bukan. Begitu banyak persoalan di Tapteng, begitu dalam penderitaan rakyat, 2 periode kepemimpinannya tidak ada perkembangan apa2, pembangunan ala konsep Tapanuli Growth hanya isapan jempol semata, malah rakyat yang menjadi korban dan selamanya akan tertindas jika rezim ini kembali berkuasa.

Ahir cerita..! Tegagkan Demokrasi : Tangkap Drs Tuani Lumban Tobing, otak kemiskinan dan kejahatan di Tapteng.

Salam Revolusi
Edianto Simatupang

Akankah Dinasti Tuan i Kita Biarkan?

PEDULI TAPTENG: Sudah terbukti gagal membangun Tapteng selama 10 tahun. Si tuan i masih jg bisa berkata, tak ada orang lain di Tapteng yg bisa melanjutkan pembangunan selain istrinya sendiri...Ini penghinaan bagi kita orang yg berasal dan lahir di Tapteng. Masak tak seorangpun putera Tapteng yg bisa membangun Tapteng! Sok kali kau, tuan i!!!!!


Oknum Pejabat Tapteng itu murid dari rejim Orde Baru, bahkan lebih kreatif daripada Soeharta dalam melanjutkan dinasti kekuasaannya. Soeharto juga dulu berujar, gak ada orang yang bisa menggantikan dia. Maka jadilah 35 tahun rejim berlangsung dengan penuh keanehan.

Dalam hal konsep pembangunan manusia seutuhnya dan kebobrokan pembangunan ... ditapteng saya siap berdebat di depan publik dengan Tuani, apalagi dengan istrinya. Bahwa apa yang dikatakannya tentang keberhasilan di Tapteng itu bohong besar. Saya sudah katakan itu depan Kantor Bupati tgl 28 Mei 2008, ketika saya menurunkan massa 2000-an utk unjuk rasa. Dia gak berani keluar dari persembunyiannya.

Tuani sudah mendapat kesempatan dua periode (10 thn) memimpin Tapteng dan gagal. Bahkan beberapa proyek berskala raksasa diduga terindikasi korupsi. Proses pemiskinan rakyat secara meluas sedang terjadi dengan maraknya penyerobotan tanah di Tapteng yang terindikasi terkait dengan kepentingan Oknum Bupati. Ingat Komnas HAM menemukan 500-an Ha kebun sawit di Pulo Pane dan Pantai Binasi tanpa pemilik. Jajaran pejabat Pemkab Tapteng mengaku tidak tahu pemilik kebun sawit itu. Di desa Maduma dekat Pantai Binasi 47.6 Ha lahan masyarakat dampingan kami diserobot. Camat jelas tampak oleh masyarakat, terlibat dalam konflik antara SatPol-PP dengan Warga. A. Lubus, Komandan regu SatPol-PP dipidana 2.5 bulan karena dengan arogan mengacungkan senjata laras pendek kepada ibu-ibu di lahan bermasalah itu. Siapa menugaskan Satpol-PP ini kalau bukan Oknum Pejabat Kabupaten di Tapteng. Apakah tugas SatPol-PP memberikan pengamanan untuk perkebunan swasta, kalau itu tidak ada kaitan dengan pejabat di Tapteng? Kenapa bukan Polisi Republik Indonesia yang datang ke situ kalau itu menyangkut keamanan?

Masih banyak kasus lain yang bisa memperpanjang daftar ini. Sebagian kita sudah sampaikan kepada aparat penegakan hukum dan Komnas HAM. Tapi anehnya, Oknum Pejabat Tapteng belum tersentuh. Licin bagai belut. Kenapa ? Karena banyak dari kelangan aparat penegak hukum masih memanfaatkan kasus-kasus di Tapteng untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dalam keadaan seperti digambarkan di atas, masihkah masyarakat mau dibodoh-bodohi dengan mengatakan, tidak ada yang bisa melanjutkan pembangunan di Tapteng kecuali istrinya? Apa prestasi yang sudah dicapai oleh istrinya itu sehingga dia bilang begitu? Jabatan Ketua Tim Penggerak PKK itu mau dijadikan alasan? Apa yang istimewa di situ? Karena suaminya Bupati, ia otomatis dijadikan Ketua Tim, jika tidak?

Aneh bin ajaib. Gerejapun tidak lagi punya kewibawaan di hadapan Bupati Tuani Lbn Tobing. Ketika Natal dan Paskah Oikumene, Dina Br. Samosir, diberikan kesempatan berbicara menyampaikan pesan Natal. Tahun-tahun sebelumnya tidak ada itu. Saya dulu Sekretaris BKAG Tapteng-Sibolga. Kami dulu independen. Gak bisa dimanfaatkan oleh oknum pejabat utk kepentingannya. Tapi sekarang, semua telah dikendalikan dan dipakai menjadi kendaraan politik oleh penguasa.

Kegagalan pembangunan selama 10 tahun di Tapteng seharusnya bisa dijadikan kasus untuk membuktikan kebenaran dan menegakkan keadilan. Proyek yang terindikasi korupsi itu seharusnya diproses secara hukum agar terkuak kebenaran itu. Tapi aneh, semua diam. Malah dimana-mana ia membuat atau mengahdiri acara, ia dengan bebas, mengatakan istrinyalah satu-satunya yang bisa memimpin Tapteng untuk ke depan. Astaga....

Begitulah. Pesan saya kepada pembaca yang budiman, yang punya telinga hendaklah mendengar, yang punya mata, hendaklah melihat. Jangan hadiri acara yang dibuat atau dihadiri oleh Oknum Bupati Tapteng yang terkait dengan pengkampanyean istrinya menjadi Bupati Tapteng..... "Jangan merebut tulang tanpa isi, sama dengan merebut kebodohan" (Ebiet G. Ade), [tulisan ini diambil secara penuh dari komentar Rantinus Manalu, pejuang HAM Tapteng di FB Peduli Tapteng.]

Senin, 17 Mei 2010

Kemana Dana Sebesar 2,6 Milyar?

Gerakan pengumpulan dana pembebasan lahan SMA Barus yang digalang sekelompok orang di koran lokal POS METRO disesalkan banyak pihak dan dinilai sebagai pembohongan publik. 

"Jelas pembohongan publik..! Gerakan ini harus diwaspadai, ada pihak yg mau cari untung n menjilat. Harusnya gerakan ini lebih tau dulu persolannya lebih detail dan jelas" tulis seorang pejuang keadilan di Tapteng, Edianto Simatupang. 
 
"Puluhan tahun sudah persoalan ini, bukan tidak ada waktu atau dana untuk lokasi pembangunan sekolah, pihak penggugat sudah baik bahkan bermurah hati, mereka sudah lama menang di pengadilan namun tidak langsung mengeksekusi, bahkan memberi penawaran penjualan lahan sebesar 800 juta, harga yang murah, namun pihak pemkab tidak memberi ganti rugi dengan berbagai alasan dan cara busuk" lanjtunya lagi. 
 
Terkait pembebasan lahan SMA Barus yang sudah lama diperjuangkan ahli waris pemilik tanah sah SMA Barus, oknum Bupati tapteng diduga membohongi masyarakat.
 
Lahan SMA Negeri Barus menjadi lahan yang disengketakan antara ahli waris tanah dengan Pemkab Tapteng. Data valid yang dihimpun PEDULI TAPTENG ONLINE, anggaran ganti rugi untuk pembelian lahan SMA Barus sudah cair dan ditampung di APBD tahun 2008 dengan jumlah 2.6 milliar. 
 
Namun sampai saat ini ahli waris belum menerima ganti rugi lahan. Malah yang terjadi adalah masyarakat dibingungkan dengan adanya pengumpulan dana di koran lokal guna membebaskan lahan dimaksud. Pertanyaanya adalah kemana uang sebesar 2,6 Milyar. Bukankah ahli waris hanya meminta ganti rugi Rp 800 juta. Pemkab memang penuh misteri dan tanda tanya.

Kamis, 29 April 2010

Hotlan Jadi KABAG! Apa Kata Dunia?

Hotlan Simanullang, Camat Sosorgadong diangkat Bupati Tapanuli Tengah Tuani Lbn Tobing menjadi Kepala Bagian Tata Pemerintahan. Sekilas jika dilihat dari jenjang kekariran pangkat dan golongan, hal itu layak didapatkannya.

Lalu, apa yang salah dalam pengangkatan itu? dan apa yang salah dalam diri Hotlan? sebagaimana yang kami beritakan pada artikel lain di blog ini (baca: Bupati dan DPRD Urus 'Tali Air Hotlan'), Hotlan secara moral tak pantas menduduki jabatan Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Hubungan gelapnya dengan F br S, seorang pegawai honorer di Kecamatan Sosorgadong, membuatnya cacat secara moral. Betapa tidak, Hotlan yang sudah beristri diduga memiliki hubungan gelap dengan F br S. Karena persoalan cemburu Hotlan, menganiaya F br S.

Setalah penganiayaan itu, F br S membuka affair hubungan gelapnya dengan Hotlan kepada PEDULI TAPTENG ONLINE dalam bentuk tertulis sebanyak 4 halaman. Dalam surat pengakuan itu F br S mengaku dianiaya oleh Hotlan karena rasa cemburu.

Kecuali, itu F br S mengaku bahwa hubungannya dengan Hotlan didasari pada ketakutan antara bawahan dan atasan. F br S mengaku melayani semua peermintaan Hotlan karena dia takut bermasalah dengan pekerjaannya.

Hubungan terlarang itu akhirnya berbuah janin. Hotlan pun panik. dia meminta F br S menggugurkan janin mereka. F br S sebetulnya tidak mau menggugurkan kandungannya, tapi Hotlan memaksanya. F br S pun menggurkan kandungannya di Sibuluan lewat bantuan seorang bidan PTT.

Nah, kasus inilah sebenarnya yang membuat Hotlan tak pantas menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan. Kasus itu sendiri telah dilaporkan ke Polsek Barus. Boro-boro diperiksa atau ditangkap, kini Hotlan malah melenggang ke kursi empuk sebagai Kabag.

Hotlan! enak nian hidupmu. Sudah rusak boru orang, dapat jabatan empuk pula lagi kau! Alai, aeonmu do haduan i amang!

Senin, 26 April 2010

JNPT Rampungkan Investigasi di Tapteng

Setelah seminggu mengadakan investigasi di Bona Pasogit, Jaringan Nasional Peduli Tapteng (JNPT) merampungkan hasil investigasi dan pengumpulan data, Sabtu, 24 April 2010. Data-data yang berhasil dikumpulkan JNPT adalah data pelanggaran HAM di Tapteng, Penyerobotan tanah, dan korupsi bupati Tapteng.

Selama seminggu di Tapteng, tim JNPT telah menemui tokoh-tokoh penegak keadilan dan HAM di Tapteng seperti: Pastor Rantinus Manalu, Pr dan Ustadz Sodikin Lubis serta Pastor Paulus Posma Manalu, Pr.  Selain itu mereka juga telah menemui koordinator FPTR Edianto Simatupang dan beberapa anggota DPRD yang tak bersedia disebut namanya.

Setelah menemui tokoh-tokoh Tapteng, tim JNPT selanjutnya mengunjungi beberapa tempat yang diduga menjadi lahan korupsi dan tempat kejadian persengketaan tanah. Tim antara lain telah mengunjungi lokasi Patung Anugerah dan proyek jalan Poriaha-Rampah, TPI di Labuan Angin dan korban penyerobotan tanah di Sirandorung dan Sosorgadong.

Tim investigasi JNPT berkali-kali menunjukkan rasa marah dan jengkel mereka melihat Bona Pasogit yang nampaknya mengarah pada perbudakan. Di Sirandorung, warga transmigran yang tanahnya dirampas mengaku hanya bisa menerima nasib mereka dengan pasrah.

"Setelah tanah kami dirampas, kami terpaksa bekerja di PT Nauli Sawit dengan gaji Rp 39.000 per hari" ungkap Bapak Marjono. Bapak Marjono adalah salah seorang warga trans yang masih memiliki sertifikat tanahnya tapi lahan sudah dikuasai PT Nauli Sawit.

Mateus Hutauruk, Koordinator JNPT bertekad akan memperjuangkan pengembalian tanah warga transmigran di Sosorgadong. "Persoalan terlalu banyak di Tapteng" maka kami akan memilah kasus per kasus dan memperjuangkannya di Jakarta ungkap Putera Asli Tapteng ini.

Kasus-kasus yang sudah lengkap bukti-buktinya selanjutnya akan diadukan ke pihak-pihak yang terkait dengan bantuan seorang putera Tapteng yang sangat sukses di Jakarta. "Apa boleh buat perjuangan ini akan kita mulai dari Jakarta" tambah Mateus.

Mateus sendiri sangat yakin dengan data-data yang dikumpulkannya, maka warga Tapteng korban penyerobotan tanah akan segera mendapatkan haknya kembali. "Kami akan berjuang sepenuh hati, bagi pengembalian hak-hak masyarakat Tapteng yang selama ini di hilangkan oleh orang-orang yang mengaku pejabat negara" ungkapnya. Selamat atas perjuangan!

Sabtu, 17 April 2010

Patung Anugerah Proyek Ilusi

Arah EVAKUASI itulah tanda yang dibuat menuju lokasi pembangunan patung Anugerah di Kecamatan Tapian Nauli tidak jauh dari PLTU Labuhan Angin. Setelah gagal menempatkan patung tersebut di Bonan Dolok Kecamatan Sitahuis karena berada di lokasi hutan Register, bupati Tapteng tidak habis akal. Walau sudah menghabiskan anggaran milliaran rupiah dari APBD, bupati tidak peduli, pokoknya asal bisa menjadi sumber korupsi dia tetap akan laksanakan.

Nah...patung tersebut akan dipindahkan ke kecamatan tapian nauli, bupati ngotot patung ini harus berdiri, mau dimanapun, yang penting bisa dianggarkan. Didukung DPRD Tapteng kembali pembangunan patung tersebut serta pembukaan jalan di tampung dalam APBD hingga milliaran rupiah. Padahal pembangunan patung anugerah diatas perahu tersebut sangat mustahil dan hanya sebagai mimpi.

Terungkap dalam investigasi aktivis-aktivis dari Jakarta yang tergabung dalam Solidaritas Nasional Peduli Tapteng (16/4/10), lokasi lahan pembangunan patung anugerah tersebut tertulis "Tempat Penampungan Gempa dan Stunami". Tulisan sangat aneh dan bukan pada tempatnya, berjarak 2 km dari jalan baru rombongan menemukan petunjuk arah panah yang bertuliskan Arah Evakuasi hanyalah untuk mengelabui masyarakat atau pengunjung. Namun kenyataannya itu adalah bukit lokasi pembangunan Patung Anugerah yang tidak pernah menjadi kenyataan. Pembangunan patung ini masuk dalam konsep Tapanuli Growth sejak tahun 2004 hingga sekarang tidak pernah nyata, konsep gagal, konsep pembangunan yang tidak pro rakyat telah menghabiskan uang rakyat milliaran rupiah yang seharusnya bisa dimamfaatkan untuk membangun irigasi serta kebutuhan nelayan.

Ahhh Tuani...bisa aja bohongin rakyat..? [laporan:edianto simatupang}

Jumat, 09 April 2010

PROTANA = Demi Tanah

Kemarin, (Rabu, 7/4/2010) DPRD Tapteng memutuskan membentuk panitia khusus PROTANA. Baktiar Sibarani, politisi 'bau kencur' terpilih menjadi ketuanya. Pada rapat pembentukan panitia khusus ini serentak juga dicabut dan dibubarkan panitia Propinsi Tapanuli Barat.

Panitia PROTABAR sendiri hanya bekerja panas-panas 'tai ayam'. Awalnya oknum-oknum tertentu mewacanakan PROTABAR setelah itu, dibentuk panitia dan pantia ini mensosialisasikannya lewat baliho-baliho besar yang tak ada gunanya. Kemarin panitia itu dibubarkan tanpa hasil sedikitpun.

Pembentukan wacana Protana diduga akan mengalami hal yang sama. Wacana itu sendiri dimunculkan oleh blok kejahatan tuani yang melingkupi para pejabat di eksekutif maupun legislatif.

Mereka yang getol untuk mewacanakan PROTANA ini hanyalah segelintir oknum-oknum pejabat dan anggota legislatif di Tapteng yang haus kekuasaan dan tanah rakyat.

PROTANA sendiri berasal dari sandi Demi Tanah. Jadi wacana pebentukan Propinsi Tapian Nauli didasarkan pada keingingan blok kejahatan di Tapteng untuk menyerobot tanah masyarakat lebih banyak lagi.

Menurut orang dekat Baktiar Sibarani, yang tak mau disebut namanya pengguliran wacana PROTANA berasal dari Tuani sendiri. Konon, menjelang masa jabatannya habis di Tapteng, Tuani gelisah tak bisa mempertahankan tanah yang dia serobot dari rakyatnya sendiri.

"Pak Tuani takut, kalau dia tidak lagi bupati maka masyarakat akan menduduki paksa tanah mereka yang dulu diambil pak Tuani" ungkap SH salah seorang anggota dewan di Tapteng. "Maka kalau PROTANA jadi, pak Tuani akan jadi Gubernur! dengan demikian ia bisa mengamankan kebun kelapa sawit di Sorkam dan Sosorgadong" ungkap beliau sambil minta namanya dirahasiakan.

Baktiar Sibarani, politisi bau kencur yang diduga terpilih menjadi anggota dewan karena penggelembungan suara rupanya mau mengucapkan terimakasihnya ke Tuani dengan cara memimpin Panitia Khusus PROTANA. Anggota Dewan Tapteng memang bekerja untuk memuaskan nafsu kekuasaan Tuani! PROTANA = demi mengamankan Tanah yang diserobot.

Rabu, 07 April 2010

DPRD dan Bupati Tapteng Urus 'Tali Air' Hotlan

Ini baru namanya kasus affair tingkat tinggi. Sampai-sampai DPRD dan Bupati Tapteng mengurus persoalan 'tali air' seorang camat.

Camat Sosorgadong, Hotlan Simanullang mewakili sebagian besar watak para pejabat di Tapanuli Tengah.Camat yang seharusnya memberi teladan kepada masyarakatnya terutama kepada bawahannya justru mempertontonkan perilaku yang menggelikan sekaligus arogan.

Hotlan Simanullang melakukan penganiayaan pada F br S bawahannya sendiri. Hotlan karena dibakar api cemburu yang tidak sepantasnya tega nian menampar F br S sampai wajah perempuan itu lebam.
Kejadiannya, berawal dari hubungan selingkuh tak wajar antara sang Camat dengan stafnya itu. Meski Hotlan sudah menikah, tapi rupanya istri tak bisa memuaskan 'urusan tali airnya' hingga dia harus mencari mangsa lain untuk memuaskan nafsu bejatnya.

Awalnya, F Br S meminjam uang dari Hotlan Rp 2 juta, untuk bepergian ke Tarutung, dengan catatan dicicil setiap bulannya. Tetapi sesampai di Tarutung, Hotlan mengetahui bahwa F Br S menemui pacarnya. Selanjutnya, oknum Camat memaksa F Br S untuk pulang dengan cepat.

Tepatnya, Rabu (17/3) pagi, di ruangan Camat tersebut, tejadi debat seru, oknum camat meminta uang yang dipinjam itu dikembalikan. Tetapi F Br S tak sanggup mengembalikan uang itu. Sang camat langsung menganiaya F Br S dengan menampar hingga sampai 3 kali membuat wajah dan pipi lembam.

Masyarakat yang marah atas penganiayaan itu melakukan aksi demonstrasi. Mereka menuntut Hotlan dipecat karena tak layak menjadi camat. Saat demonstrasi itu Hotlan juga masih menunjukkan arogansinya dengan memanggil preman untuk menghadang para demonstrans. Kabarnya kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Barus, namun masyarakat sendiri tidak percaya bahwa kasus itu akan diungkap tuntas oleh polisi.

Kasus itu sendiri sudah sampai ke meja DPRD Tapteng. Kabarnya DPRD Tapteng telah memanggil oknum camat yang tak bermoral ini. Namun, menurut informasi yang berhasil dihimpun tim PEDULI TAPTENG, Hotlan malah memutarbalikkan fakta. Di hadapan anggota dewan yang tidak terhormat beliau mengaku, justru dialah yang ditampar oleh F br S. Tragis,...cekk...kkkk....

Hotlan Simanullang adalah bagian dari blok kejahatan di Tapteng. Dia dilindungi oleh bupati Tapteng, karena selama ini, Hotlanlah yang berada di bagian terdepan untuk merampok dan menyerobot tanah masyarakat di Sosorgadong. Dia juga dibekeingi oleh preman-preman utusan Tuani.

Untuk Melindungi camat bernafsu bejat ini, Tuani sampai turun tangan. Konon, ia berusaha memanggil F br S dan keluarganya ke kantor bupati. Diduga kuat, sang bupati akan membungkam dan menakuti F br S agar diam dan tidak memperpanjang urusan 'tali air' Hotlan.

Hotlan, Hebat nian kau ini bah! Sampai urusan 'tali airmu' pun bupati dan DPRD turun tangan dan mungkin akan melindungimu. Taptengku sayang, Taptengku malang...sampai kapan kau dipinpin oleh orang-orang tak bermoral seperti Hotlan?

Jumat, 02 April 2010

Kisah Penyaliban di Bukit Anugerah

Tadi siang jam 3 sore, Bukit Anugerah dipenuhi oleh orang-orang dari seluruh penjuru di Tapanuli Tengah.

Pasalnya seorang hamba Tuhan yang disalibkan di sana. Tuduhan palsu telah berhasil digalang oleh kepala dinas kehutanan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam kasus pembabatan hutan register 47.

Selain tuduhan di atas, korban juga telah dituduh berniat menggulingkan pemerintah yang sah serta ingin menjadi raja Tapteng di tahun 2011. Raja yang memerintah seluruh "eks keresidenan Tapanuli" gusar dengan berita itu. Oleh karena itu mereka bersekongkol untuk menyalibkannya.

Rakyat yang sudah terprovokasi, meminta agar hamba Tuhan di salibkan. “Salibkan dia”, “Salibkan Dia” kata orang banyak.

Diapun diarak ke Bukit Anugerah. Sesampai di bukit anugerah para algojo menyalibkan orang itu. Tak seperti biasanya orang itu, bisa membela diri,...kali ini dia diam saja atas penyaliban itu.

Di bukit Anugerah terdapat dua orang penjahat yang terlebih dulu disalibkan. “Katanya kamu hebat, punya massa FPTR. Kalau kau benar punya massa, suruhlah massamu itu datang menyelamatkanmu” kata penjahat yang disebelah kiri.

Tiba-tiba terdengar suara dari sebelah kanan. “Hai bro! Kau jangan begitu bro. Dia tak bersalah, dia  disalibkan karena dia menyelamatkan petani karet di Purbatua dan masyarakat korban penyerobotan tanah” penjahat disebelah kanan menegurnya. "Dia tak pantas dihukum, kitalah yang pantas dihukum" ia menambahkan.

"Saya tak pantas dihukum. Buktikan kesalahan saya bro" kata penjahat disebelah kiri membela diri.

"Lihat kawasan bukit anugerah ini, sudah habis kau babat hutannya bro! Ini hutan lindung bro. Dan lihat dimana patung yang dulu kau janjikan berdiri di sini, anggaran sudah cair tapi kuku patung anugerah pun sampai saat ini belum kelihatan" penjahat sebelah kanan menjawab.

Hamba Tuhan yang dari tadi diam saja menahan sakit, terusik dengan percakapan kedua orang itu.
“Pasti saya kenal mereka berdua ini” pikirnya dalam hati.
Penasaran dengan kedua orang itu, dia pun memalingkan pandangannya ke sebelah kanan.

“Pastor Rantinus!” yang sebelah kanan bicara. Alangkah kagetnya ia, ternyata penjahat yang disebelah kanannya adalah Edianto Simatupang. "Kau rupanya, Edi!" Pastor Rantinus memandang seolah tak percaya.

Lalu Edi bermain mata, seolah mau mengajak agar Rantinus memandang ke sebelah kiri juga.

Lalu, pelan-pelan HambaTuhan memalingkan pandangannya ke sebelah kiri. Bulu kuduknya langsung berdiri. Ia langsung naik tensi. Darahnya berdesir dan jantungnya berdegup dengan kencang. “Kau rupanya!” katanya sambil menahan emosi. Ternyata orang yang disalibkan di sebelah kirinya adalah Tuani Lbn Tobing (Bupati Tapanuli Tengah). Ha...haha...ada-ada saja.[sumber cerita:oposisisibolgataptng@yahoo.co.id]

Sabtu, 27 Maret 2010

Sibolgapun Tak Memihaknya

Tuani tak puas dengan menjadi sumber kekacauan di Tapteng. Dalam Pilkada Sibolga dia campur tangan dengan mendukung salah satu calon walikota. Banyak agenda pribadi tersembunyi Tuani yang mau dia wujudkan bila calon dukungannya menang.

Salah satu agendanya ialah perluasan daerah tapteng ke Sibolga dan mendapatkan sebagian pantai laut untuk dijadikan pelabuhan Tapteng. Kecuali itu Tuani juga ingin agar walikota Sibolga yg dia dukung turut mendukung pencalonan istrinya Ny Dina Riana Samosir di Pilkada Tapteng 2011 nanti.

Nih, masih ada agenda pribadi yang tersembunyi. Diam-diam Tuani juga menginginkan adanya propinsi Tapian Nauli. Setelah pensiun nanti, tuani tak mau jadi tukang kebun atau mandur kelapa sawit saja. Ketakutan terbesanya adalah mendekap di prodeo. Diduga dia sangat yakin, bila kelak tak jadi bupati dan punya kekuasaan lagi, dia akan segera masuk penjara karena kasus penyerobotan tanah dan korupsi yang dia lakukan selama 2 periode memimpin Tapteng.

Bah disinilah ketakutan Tuani. Maka jika propinsi Tapian Nauli terbentuk Tuani berharap dialah gubernurnya. Dengan menjadi gubernur, Tuani bergharap dia masih punya kekuasaan dan punya posisi tawar yang tinggi kepada Partai Demokrat atau Partai lain yang bisa memback-up dia dari segala tuduhan sebagaimana selama ini terjadi. Sebuah perhitungan dan harapan yg absurb.Persoalannya adalah apakah rakyat masih menginginkannya menjadi pemimpin, sementara waktu dia memimpin tapteng dia lebih banyak mendatangkan persoalan bagi rakyat daripada membantu rakyat bebas dari kemiskinan.

Selama pemerintahan Tuani, diperkirakan lebih dari 8000 hektar tanah rakyat dan tanah transmigran diserobot PT Nauli Sawit. Pemilik PT Nauli Sawit sendiri sampai saat ini menjadi misteri. Meski demikian orang tahu bahwa Tuani terkait di dalamnya. Buktinya, SATPOL PP pernah ditugasi Pemkab untuk menjaga kebuh sawit itu.

Segala upaya dilakukan oleh bupati yang menelurkan ide Tapanuli Growth yang tak ada gunanya bagi rakyat Tapteng. Tuani punya banyak gagasan tapi semuanya miskin realisasi. Sekarang ini semua proyek multi year yang ia gagasan menjadi pyoyek gagal. Contoh yang bisa disebut adalah Patung Anugerah, Jalan Rampah-Poriaha, Asrama Haji, PLTU Labuan Angin dan banyak proyek lainnya yang berhenti setengah jalan.

Dalam Pilkada Sibolga Tuani sempat dia diisukan menyiapkan dana 2 milyar utk menggalkan pencalonan Syarfi di Pilkada Sibolga, diduga hal itu dibuat karena elektabilitas syarfi sangat tinggi.

Sekarang masih banyak waktu,kita mendesak agar calon yang berkolusi dengannya cepat meninggalkan Tuani. Kalau itu tak dilakukan, calon tersebut hanya menghitung hari kekalahan.

Sejarah sudah membuktikan bahwa Sibolga tak pernah bersahabat dengan Tuani. Dengan Sahat dia keok. Lewat Toni di Pilkada lalu, dia KO. Ronde berikutnya adalah dia akan babak belur,...itu sudh dimulai dari tidak diakomodirnya demo mrk utk mencoret satu pasang calon di Pilkada Sibolga.

Rabu, 24 Maret 2010

SARMA TUDING TUANI

Pasangan calon walikota Sibolga Syarfi Ht Uruk dan Marudut Situmorang (SARMA) menuding Bupati Tapanuli Tengah, Tuani Lbn Tobing menjadi sumber kekisruhan di Pilkada Kota Sibolga. Aksi demo yang digelar oleh kubu SARMA Selasa (23/3) pagi di depan rumah dinas Bupati Tapteng di Jalan Kapt Maruli Sitorus Sibolga, menyebut oknum Bupati Tapteng Drs Tuani Lumbantobing itu sebagai sumber kekisruhan terkait dengan adanya indikasi bahwa bupati menunggangi sejumlah aksi demo yang belakangan ini berlangsung di KPUD setempat.

“Wahai Firaun yang ada di dalam rumah, jangan campuri Pilkada Kota Sibolga ini karena kami masyarakat Sibolga cinta damai dan cinta SARMA,” kata orator aksi Dedy Sutomo Simanjuntak SAg. Aksi demontrasi yang belakangan sering terjadi di Sibolga dinilai mulai mengganggu ketenangan masyarakat Sibolga.

Pendemo mengatakan bahwa sumber kekisruhan dan kekritisan pada tahapan Pilkada Sibolga ini adalah berkat campur tangan Tuani. Tuani menurut kubu Sarma mendukung salah satu Balon walikota Sibolga. Kubu SARMA meminta Bupati Tapteng untuk tidak mencampuri urusan kota Sibolga dan diminta lebih fokus melaksanakan pembangunan di Kab Tapteng dalam rangka memberi pelayanan prima kepada warga dari pada merecoki proses Pilkada di Sibolga.

"Lebih baik Tuani mengurusi pembangunan jalan yang rusak di tapteng dan mengembalikan tanah rakyat yang dia serobot" kata salah seorang pendemo ke PEDULI TAPTENG. Kecuali itu, Dedy juga menyuarakan, agar rumah dinas Bupati Tapteng dipindahkan ke daerah Tapteng agar Bupatinya menyatu dengan daerah yang dipimpinnya dan perhatiannya pun jadi fokus ke Tapteng.

"Tidak seperti sekarang ini tinggal di Kota Sibolga sehingga tidak menyatu dengan daerah yang dipimpinnya dan tidak menyaksikan langsung kehidupan di daerahnya" ungkap beliau. Usai berorasi dan meneriaki rumah dinas Bupati Tapteng, para pendemo melanjutkan aksi dengan longmarch menuju kantor KPUD Kota Sibolga dan DPRD Kota Sibolga.

“Aksi ini untuk memberi dukungan kepada KPUD setempat agar bekerja secara independen dan jangan mau diinterpensi oleh pihak manapun demi terciptanya pelaksanaan Pilkada Kota Sibolga yang jujur, adil dan bermartabat,” katanya. Menjelang siang massa membubarkan diri dengan tertib.

Tidak berapa lama kemudian aksi demo kembali terjadi di kantor DPRD dan KPUD Kota Sibolga oleh massa yang menamakan dirinya FK Matagali (Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Sibolga Nauli) di Jalan S Parman Sibolga mendesak agar KPUD mencoret Balon Walikota yang diduga menggunakan ijazah palsu di Pilkada Kota Sibolga.

Orator aksi meminta KPU agar bersikap netral melaksanakan tahapan Pilkada yang jujur dan adil serta mengedapankan nilai-nilai kebenaran. KPU juga diminta serius menanggapi temuan LSM terhadap indikasi adanya dugaan salah satu Balon yang bermasalah terhadap berkas syarat pencalonan.

Ketika PEDULI TAPTENG meminta tanggapan seputar campurtangan bupati tapteng di Pilkada Sibolga, masyarakat Tapteng sangat menyayangkannya. "Sebaiknya Tuani tak perlu mencampuri urusan Sibolga, toh di Tapteng lebih banyak masalah" kata Amiruddin Tanjung seorang sopir angkot. "Tuani itu tak tahu diri, sok hebat. Belum beres mengurus daerahnya sudah urus daerah orang lain.Lihat saja seluruh jalan di Tapteng  rusak, bahakan jalan menuju pusat kabupaten di Pandan pun rusak parah. Nampak Tuani tidak mau memperhatikan kesejahteraan rakyatnya" kata Tanjung lebih lanjut. Tanjung pun meminta agar Tuani segera mengakhiri penyerobotan tanah di Tapteng dan tidak otoriter memimpin Tapteng.

Senin, 22 Maret 2010

Ada Tuani di Sibolga

Pemilihan kepala daerah Kotamadya Sibolga semakin memanas dan kritis. Pasalnya,ditenggaraibupati Tapanuli Tengah Tuani Lbn Tobing mencampuri Pilkada Sibolga dengan mendukung salah seorang calon di Pilkada tersebut.

Menurut informasi dan isu yang berkembang dikalangan pengguna facebook, Tuani dikabarkan siap menggelontarkan uang 2 milyar untuk menjegal pencalonan Sarma (Syarfi Ht Uruk-Marudut Situmorang) di Pilkada mendatang.

Beberapa hari yang lalu, Sabtu (20/3/2010) sekelompok massa mendatangi kantor KPUD menuntut pencoretan Sarma dari peserta Pilkada. Dari pantauan Peduli Tapteng, peserta Demo adalah orang-orang "Tapteng" yang dekat dengan Tuani Lbn Tobing dan sebagian lagi adalah pendukung Afifi-Halomoan.

Di Sibolga, bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa Afifi-Halomoan adalah calon dukungan Tuani Lbn Tobing. Tuani dan Afifi diduga telah bersekongkol untuk menjegal Sarma dari Pilkada Sibolga dengan mengembuskan isu izazah palsu. Anggota DPR RI selama 3 periode itu, diduga memiliki izazah palsu SD.

Penjegalan ini mengingatkan kita pada Pilkada Tapanuli Tengah 2005 yang lalu dengan pencoretan nama Roslila dai peserta Pilkada Tapanuli Tengah. Konon menurut info yang dihimpun Peduli Tapteng,cara-cara yang sama hendak dilakukan ke Sarma. Hal ini sangat beralasan,karena SD tempat Syarfi di Sorkam tiba-tiba membatalkan surat keterangan mereka yang menyarakan bahwa Syarfi lulus dai SD Sorkam.

Pembatalan itu diduga dilakukan karena tekanan dari Tuani Lumban Tobing. Beberapa bulan yang lalu,beberapa pejabat dari Pemkab mendatangi tempat Syarfi sekolah dulu,pada saat itulah diduga kepala sekolah dan guru2 ditekan agar tidak mengeluarkan surat keterangan Syarfi.
 





Selasa, 16 Maret 2010

Presiden Diminta Turun Tangan

JAKARTA- Solidaritas Nasional Peduli Tapanuli Tengah (SNPTT) yang merupakan gabungan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pemilik lahan, meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun tangan terkait dengan sengketa lahan sawit antara warga dan PT Nauli Sawit (NS).

Sengketa lahan yang berawal dari masuknya perusahaan sawit itu diyakini tidak akan pernah selesai tanpa ada dari pemerintah pusat. "Kami berharap pemerintah pusat, terkhusus Presiden SBY, untuk memprioritaskan masalah sengketa lahan di Tapanuli Tengah (Tapteng). Apa yang dipidatokan presiden soal penegakan hukum setidaknya dibuktikan di sana," pinta Muhammad Shodiqin Lubis, tokoh agama Tapteng, Sumut, dalam konferensi pers di kafe Mellys Garden, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Senin (8/3).

Selain Shodiqin, hadir pula pada kesempatan itu pemuka agama lainnya yang menjadi korban, yakni Pastor Martinus Rantinus Manalu dan Edi Simatupang selaku Koordinator Forum Pembela Tanah Rakyat. Sementara dari LSM, ada Sahat Tarida (Walhi Sumut) dan Chalid Muhammad (Institut Hijau).

Shodiqin bercerita, bahwa tanah masyarakat yang sebelumnya ditanami pohon kelapa dan palawija itu, telah berganti dengan perkebunan sawit sejak Juni 2004 lalu. Padahal katanya, izin prinsip untuk mengelola tanah tidak dikantongi oleh PT NS. "Sekarang, banyak anak-anak yang terancam putus sekolah, karena permasalahan ini berlarut-larut. Di masyarakat muncul ketidakpercayaan kepada pemerintah dan pemerintah dianggap musuh," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Pastor Martinus Rantinus Manalu. Dikatakannya, kalau SBY betul-betul orang yang anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), saatnya pemerintahannya mendisiplinkan Bupati Tapteng, Tuani Lumbantombing, yang diduga berada di balik PT NS. SNPTT sendiri mencatat, perampasan tanah di Tapteng ada di tiga kecamatan, yakni Manduamas, Sirandorung dan Andam Dewi, yang mencapai 6.000 hektar dan merupakan lahan transmigran umum, non-transmigran, serta pengungsi Aceh (sejak) tahun 1979. Sedangkan penyerobotan tanah ada di Kecamatan Sosorgadong dan Sorkam Barat seluas 100 hektar.

Sementara di dua desa, Sitardas Lorong Aek Lobu dan Simarlelan, masing-masing seluas 210 dan 600 hektar, diduga (juga) dilakukan PT CPA. Menurut Edi Simatupang, selama perjuangan rakyat menuntut hak-haknya itu untuk dikembalikan, telah terjadi kekerasan dan pelanggaran hak azasi manusia (HAM).

Selain kasus pembunuhan terhadap Partahian Simanungkalit, kata Edi pula, rumahnya juga pernah dibakar, sedangkan dia sendiri pun mengalami luka tikaman oleh oknum preman. "Kami tetap akan berjuang demi hak-hak masyarakat," katanya.

Dikatakan Edi pula, masyarakat juga menerima teror dengan pembakaran hasil panen dan lahan milik warga, serta penjarahan terhadap 10 petani. Juga disebutkan, telah terjadi kriminalisasi terhadap Pastor Martinus Rantinus Manalu dan Ketua Kelompok Tani Desa Purba Tua, Robinson Tarihoran, hingga adanya dugaan memecah-belah masyarakat dengan menghembuskan isu agama.

Selasa, 09 Maret 2010

Adili Drs TL, Bupati Tapanuli Tengah

Seribuan orang yang menamakan diri Solidaritas Nasional Peduli Tapanuli Tengah (Tapteng), hari ini akan geruduk Istana Presiden RI. Kemudian, gabungan dari beberapa elemen organisasi seperti Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Forum Pembela Tanah Rakyat (FPTR), Pergerakan Indonesia-Jakarta (PIJ), GMPI Jakarta, ISC , Gracia, FKPAA, PMKRI, Salut, JPIC OFM Indonesia, Formadda TT, TKBP, PMK HKBP, Institut Hijau, WALHI, JATAM, GEPENTA, akan bergerak ke BPN, Mabes Polri dan Komnas HAM RI.

Press release yang disiarkan, Senin (8/3) sore mendesak aparatur hukum menangkap dan mengadili Bupati Tapanuli Tengah, Drs TL sebagai “otak kejahatan dan pemiskinan” di Tapteng. Menurut relis tersebut tanah sebagai satu-satunya sumber penghidupan masyarakat dirampas paksa oleh PT NS, perusahaan perkebunan di Tapanuli Tengah yang diduga dibekingi. Perampasan tanah terjadi di Kecamatan Manduamas, Sirandorung, dan Andam Dewi yang secara keseluruhan mencapai 6.000-an hektare. Lahan di wilayah itu umumnya ditempati transmigran umum, non-transmigran, dan pengungsi konflik Aceh 1979.

Penyerobotan juga terjadi di Kecamatan Sosorgadong dan Sorkam Barat, mencapai 100-an hektare. Penyerobotan tanah di wilayah ini diduga dilakukan PT NS dan pejabat pemerintah kabupaten. Di Desa Sitardas Lorong Aek Lobu (sekitar 210 hektare) dan Desa Simarlelan (sekitar 600 hektar) diduga diserobot oleh PT CPA. Pelebaran jalan yang merupakan proyek pembangunan Bandara Udara Pinangsori juga mengakibatkan 41 keluarga anggota Kelompok Tani Aek Sirara pergi tanpa ganti rugi. Ironinya, PT NS belum memiliki izin apapun selain izin prinsip dari Bupati Tapteng atas 6000 hektare lahan yang diklaim warga sebagai miliknya. BPN daerah (Badan Pertanahan Nasional) sendiri mengaku belum mengeluarkan izin HGU (Hak Guna Usaha) kepada PT NS, namun sudah menguasai lahan milik rakyat yang memiliki alas hak berupa sertifikat.

Bahkan sebanyak 3500 hektar dari 6000 hektar areal yang diberi izin prinsip dari Bupati Tapteng, kini sudah dikuasai dan ditanami sawit tanpa proses ganti rugi. Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Tapanuli Tengah Press release juga mengungkapkan rentang waktu perjuangan rakyat merebut kembali tanah miliknya yang dirampas.

Banyak terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM di Tapanuli Tengah, berupa pembunuhan terhadap Partahian Simanungkalit, penyerobotan lahan milik warga transmigrasi dan tanah adat oleh PT NS, pembakaran rumah Koordinator FPTR Edianto Simatupang, pembakaran hasil panen dan tanah milik warga, teror dan intimidasi terhadap warga desa, penikaman terhadap aktivis FPTR Edianto Simatupang oleh oknum preman, penjarahan terhadap 10 warga petani, mutasi sepihak tanpa ada kejelasan, serta kriminalisasi terhadap Ketua Komisi Justice & Peace Keuskupan Sibolga, Pastor Rantinus Manalu Pr dan Ketua Kelompok Tani Desa Purba Tua Robinson Tarihoran, hingga menghembuskan isu agama untuk memecah belah masyarakat.

Menurut press relis tersebut, sangat jelas, Tuani Lumbantobing bukan representasi dari pejabat yang perduli rakyat. Ketua Komisi Justice & Peace Keuskupan Sibolga, Pastor Rantinus Manalu yang diwawancarai wartawan via telephon, Senin sore, mengungkapkan akan terus menyoraki dan menuntut supaya pelanggaran HAM yang terjadi di Tapteng ditindaklanjuti. Pastor Rantinus Manalu yang berada di Jakarta untuk mengikuti aksi Solidaritas Nasional Peduli Tapteng, menuturkan tidak akan diam sedikitpun, sebelum Tuani Lumbantobing diperiksa dalam berbagai kekerasan dan intimidasi di Tapteng. Bukan hanya itu, kata Pastor, masih banyak yang perlu diperjuangkan seperti pengungkapan korupsi di pemerintahan Tuani.

”Komisi Justice & Peace tidak akan mundur selangkah pun, akan kami seret setiap pelanggaran yang terjadi di Tapteng, termasuk pelanggaran HAM dan korupsi,”katanya. Sebagai catatan, Komnas HAM RI beberapa waktu lalu menegaskan bahwa perebutan lahan warga oleh PT NS merupakan pelanggaran HAM serius. Ketua Komisi Pemantauan dan Penyelidikan, Jhoni Nelson Simanjuntak, mengatakan telah terjadi pelanggaran HAM serius di Tapteng yang harus diusut dan ditindaklanjuti. Dan tidak menutup kemungkinan Komnas HAM akan menggelar pengadilan HAM.

Koran SIB Hari ini Diborong Oknum Tertentu

Hari ini, Selasa 9/3/2010 koran SIB hilang dari peredaran. Beberapa elemen masyarakat yang ingin membaca berita tentang rencana demo di Jakarta, terkait penyerobotan tanah yang dilakukan PT NS tak dapat menemukan koran dimaksud di pasaran.

Diduga kuat hilanggnya koran dari peredaran terkait dengan berita rencana demo itu yang dimuat di dalam. "Ada orang dari LSM tertentu yang memborong koran secara besar-besaran hari ini" kata loper koran di salah satu kios.

Menurut anggota LSM Peduli Tapteng, Paulus Sitinjak fenomena hilangnya koran dari pederan sudah biasa terjadi di Tapteng. "Kalau ada berita yang mengkritik bupati dan menyinggung PT NS, maka koran itu akan hilang dari peredaran di TApteng. Itu sengaja diborong agar rakyat Tapteng tidak mengetahui berita sesungguhnya yang terjadi di Tapteng" ungkap beliau.

"Koran itu akan mereka buang atau bakar" lanjut salah seorang yang dekat dengan pejabat nomor satu di Tapanuli Tengah ini. "Tapi mereka (pejabat dan pemilik PT NS, red) tidak tahu bahwa rakyat TApteng sudah maju. Mereka tidak hanya dapat informasi dari koran" tutupnya.

Selasa, 02 Maret 2010

Masyarakat Tapteng Tak Berharap Banyak pada DPRD

Penetapan pimpinan defenitif DPRD Tapanuli Tengah ditanggapi dingin oleh masyarakat Tapteng. Masyarakat menanggapi penetapan ini secara dingin karena masyarakat sudah tidak ambil pusing dengan keberadaan DPRD Tapteng.

"Pimpinan dewan yang sekarang akan sama saja dengan yang dulu-dulu. Mereka tak akan bisa mengembalikan suami saya  dan tanah saya yang diserobot PT Nauli Sawit" ungkap istri almarhum Partahian Simanungkalit yang diduga korban pembunuhan oleh PT Nauli Sawit. Partahian Simanungkalit diduga dibunuh oleh orang suruhan PT Nauli Sawit karena Partahian menuntut ganti rugi tanahnya yang diserobot PT Nauli Sawit.

Seorang PNS di lingkungan dinas pendidikan juga mengaku bahwa penetapan pimpinan ini tidak akan banyak membawa perbaikan di Tapteng. "Kebanyakan anggota dewan sekarang adalah kacung-kacung bupati" ungkap TH sambil meminta namanya dirahasiakan.

Masa bodoh masyarakat Tapteng atas penetapan anggota dewan ini bukan tidak beralasan. Di daerah ini, masyarakat sudah lama merasa bahwa mereka tidak pernah punya wakil yang memperjuangkan nasib mereka. Sekarang lebih dari 8000 hektar tanah rakyat diserobot oleh PT Nauli Sawit yang sampai saat ini misterius pemiliknya.

Kemarin, Senin (1/3/2010) Ketua Pengadilan Sibolga telah melantik Sintong Gultom sebagai ketua DPRD Tapteng defenitif. Dia didampingi oleh 2 orang wakil, masing-masing: Jamaludin Pohan dan Sondang Hutagalung.


Jumat, 05 Februari 2010

Kasus Robinson Test Kasus Menuju Rantinus

Setelah Pst Rantinus Manalu, menyatakan tidak bersedia di periksa oleh tim Polda Sumut sebelum Polda menunjukkan peta huran register 47 (14/1/2010), perjalanan kasus nampaknya akan menempuh perjalanan berliku.

Sepertinya kasus ini akan diuji coba dengan menghadapkan Robinson Tarihoran ke pengadilan. Robinson adalah Ketua Kelompok Tani Rap Martua, kelompok tani yang meminta bantuan bibit karet ke keuskupan Sibolga lewat Pst Rantinus untuk menanami lahan mereka yang sudah dimiliki secara turun temurun di Molhum. Atas bantuan bibit karet ini, Pst Rantinus telah dijadikan tersangka pembabat hutan di Register 47.

Ada indikasi bahwa dalam waktu dekat Robinson akan diajukan ke pengadilan. Yang menarik adalah bahwa pengadilan terhadap Robinson Tarihoran menurut sumber PEDULI TAPTENG ONLINE akan diadakan di Pengadilan Sibolga.

Kabarnya, Pemkab Tapteng tidak yakin bahwa mereka akan berhasil menjebloskan Robinson Tarihoran ke penjara bila pengadilan berlangsung di Medan.

Dengan mengadili Robinson di Sibolga menurut beberapa sumber Pemkab Tapteng bisa mengintervensi pengadilan Sibolga untuk meloloskan permintaan mereka agar Robinson dijatuhi hukuman penjara. Selama ini terbukti, cara seperti itu sudah lama dipakai oleh Pemkab Tapteng maupun PT Nauli Sawit. 10 orang warga masyarakat tanpa bukti-bukti kuat telah dipenjarakan dengan dakwaan membakar kantor PT Nauli Sawit.

Apabila Robinson Tarihoran berhasil dipenjarakan, akhirnya Pst Rantinus juga akan mengalami proses yang sama. "Jadi kasus Robinson Tarihoran semacam test kasus untuk menjerat Pst Rantinus" ungkap RS Sihotang.

Minggu, 24 Januari 2010

Bupati Tapteng Bohongi Masyarakat

Tokoh masyarakat asal Tapteng, yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis ( Gepenta) Brigjen Pol ( Purn) Parasian Simanungkalit SH MH menilai, Bupati Tapteng Drs Tuani Lumbantobing cenderung membohongi masyarakat, karena proyek pembangunan yang direncanakan banyak yang tidak terealisasi, bahkan tidak diketahui dengan jelas bagaimana nasibnya. Sekurang-kurangnya, terdapat 11 permasalahan yang perlu dipertanyakan, padahal cukup besar anggaran yang dikeluarkan untuk itu.

“Saya baru saja pulang dari Bona Pasogit, dan selama tiga hari berada di Tapteng dan Sibolga. Dalam perbincangan dengan masyarakat, mereka sangat kecewa dan menyampaikan keluhan yang pada intinya merasa dibohongi Bupati Tapteng, karena proyek pembangunan yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan,” kata Brigjen Pol (Purn) Parasian Simanungkalit SH MH kepada wartawan di Jakarta.

Berdasarkan masukan yang diperolehnya dari masyarakat, Parasian Simanungkalit berkesimpulan, bahwa masyarakat Tapteng menilai, selain banyak proyek pembangunan yang terbengkalai (putus di tengah jalan), banyak pula jalan-jalan yang tidak terpelihara dengan baik. Masyarakat menilai pembangunan yang dilakukan seakan semu dan bermasalah di beberapa tempat, sehingga kurang membawa hasil untuk menumbuhkan roda perekonomian. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat tidak banyak peningkatan sebagaimana diharapkan, bahkan sebaliknya masih banyak jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Dewasa ini topik yang berkembang adalah adanya upaya Pemkab Tapteng, cq Bupati Drs Tuani Lumbantobing untuk “mencaplok” tanah masyarakat yang tidak memiliki sertifikat dan kemudian diserahkan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit, milik orang-orang tertentu. Menurutnya, sekurang-kurangnya ada 11 masalah yang perlu dipertanyakan, padahal anggaran yang dikeluarkan untuk itu cukup besar.

Pertama, pembukaan jalan dari Poriaha ke Rampah. Tampaknya, hanya sepanjang 1 KM dari Poriaha dan 1 KM dari Sitahuis yang diperkeras, sementara di tengah jalannya menjadi kubangan. Artinya, jalan tersebut belum layak dilalui kendaraan, baik roda dua, apalagi roda empat. Padahal, pembangunan jalan itu dimulai pada awal Tuani Lumbantobing menjabat Bupati Tapteng periode pertama, sekitar 8 tahun lalu.

Kedua, patung Anugerah di Bonandolok. Awalnya dipertontonkan sebagai bangunan yang megah untuk melambangkan kesatuan bagi agama-agama yang ada di daerah itu, tetapi kini tidak jelas lagi nasibnya, bahkan cenderung diabaikan.

Ketiga, pembangunan asarama Haji di Pinangsori, yang cenderung ditelantarkan.

Keempat, jalan raya, perbatasan Taput dengan Tapteng sampai ke Jalan Padang Sidempuan serta jalan dari Sibolga ke Barus, keandaannya rusak parah karena tidak ada pemeliharaan.

Kelima, Bandara Ferdinan Lumbantobing ( Pinang Sori), yang didengung-dengungkan akan dibangun sehingga bisa didarati pesawat Boeing, tampaknya hanya isapan jempol semata.

Keenam, jalan pemotong dari Aek Tolong ke Aek Horsik Tukka, sampai sekarang belum rampung, sehingga ditengarai hanya sekedar impian.

Ketujuh, terminal di Jalan Tukka kondisinya terkatung-katung, karena hanya awalnya seakan serius, tetapi hingga kini belum ada realisasinya.

Kedelapan, pembangunan PLTU Labuhan Angin, yang disebut-sebut bangunan multi year, namun kelihatannya hanya sebagai angin sorga. Menjadi tanda tanya besar, kapan selesainya, karena hingga saat ini jalan menuju lokasi PLTU tersebut belum juga diperbaiki.

Kesembilan, tanah masyarakat yang tidak memiliki sertifikat, walaupun telah diusahai masyarakat sejak lama (dahulu kala), ada indikasi akan diambil alih oleh pemerintah Kabupaten untuk kemudian diserahkan ke perusahaan kebun kelapa sawit.

Kesepuluh, tanah Yayasan Wajar Hidup seluas 500 Ha, di Muara Kolang, yang telah mendapat rekomendasi dari Bupati Tapteng sebelumnya, kini ada usaha-usaha untuk mengambil alih melalui anggota masyarakat dan kemudian diserahkan ke perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Kesebelas, kebun Karet masyarakat di Purbatua Kecamatan Barus Utara, yang telah dimiliki masyarakat sejak dulu, kini timbul masalah baru. Ketika bibit dibantu oleh Pastor Keuskupan Sibolga, Pastor Rantinus Manalu, malah diadukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Tapteng ke Polda Sumut atas perintah atau sepengetahuan Bupati Tapteng Tuani Lumbantobing.

Jadi, kata Parasian Simanungkalit, masyarakat sangat heran dan bertanya apa dan bagaimana sesungguhnya upaya Bupati Tapteng untuk kepentingan masyarakat, sebab terlalu banyak masalah yang dimanipulir. Sebaiknya, masyarakat jangan ditutup-tutupi dengan kata-kata yang indah, padahal kenyataan jauh dari apa yang sebenarnya.

Dia khawatir, kalau semakin banyak masalah dikhawatirkan akan timbul gejolak yang tidak diinginkan dan tidak perlu. Sebagai tokoh masyarakat asal Tapteng, kata Parasian, sesungguhnya ada perasaan yang kurang enak pada dirinya untuk menyampaikan keluhan masyarakat tersebut, karena pada periode pertama dan kedua, pemilihan Bupati Tapteng dia termasuk pendukung Tuani Lumbantobing.

“Sekarang, kini memang ada rasa penyesalan mendukungnya” ujar Parasian sembari menghimbau masyarakat agar dalam Pilkada Tapteng mendatang hendaknya lebih selektif untuk memilih calon Bupati.

Dia juga berpendapat, tidaklah tepat terjadi semacam mempertahankan dinasti di daerah Tapteng, karena dikhawatirkan akan memperpanjang kesulitan atau penderitaan masyarakat.

Menurut Parasian, pada saat jabatan Bupati Tapteng diserahkan Panusunan Pasaribu kepada Tuani Lumbantobing sekitar delapan tahun lalu, hampir semua jalan-jalan di daerah itu masih bagus atau terpelihara dengan baik. Tetapi, selama kurun waktu beberapa tahun terakhir ini tampaknya tidak ada perbaikan atau pemeliharaan jalan dan tidak ada pembangunan baru yang signifikan. Artinya, pembangunan tidak sampai pada penyelesaian. Tidak jelas apakah pembangunanya direncanakan, dua tahun, tiga tahun atau lima tahun. Pembangunan jalan baru dari Poriaha ke Sorkam misalnya, sampai sekarang ini tidak layak pakai karena pembangunannya tidak dilanjutkan. Hanya awalnya saja menggebu-gebu, tetapi tidak ada kelanjutan.

Parasian Simanungkalit menyatakan, keluhan masyarakat yang diterimanya, semuanya akan disampaikan kepada DPRD Tapteng, dengan harapan bisa dipertanyatakan dalam kesempatan Rapat Kerja ( Raker) antara DPRD dengan Bupati Tapteng. Hanya saja dia masih berpikir, apakah masalah itu disampaikan kepada DPRD yang lama atau DPRD yang baru terpilih, yang hingga sekarang ini belum dilantik, walaupun sudah lama terpilih. Dalam surat yang akan disampaikan ke DPRD Tapteng, juga akan dipertanyakan mengapa pembangunan begitu sulit di daerah Kabupaten Tapteng. (sumber:SIB,18/1/2010, J1/d)

Minggu, 17 Januari 2010

Sisi Lain PT Nauli Sawit

Kehadiran investor PT Nauli Sawit di Tapanuli Tengah yang digembor-gemborkan akan mensejahterakan masyarakat Tapteng sepertinya mendapat jawaban saat ini. Di tempat dimana PT Nauli Sawit berada, masyarakat bukannya tambah sejahtera melainkan tambah miskin dan hidup dalam kecemasan dan ketakutan.

Pembunuhan Partahian Simanungkalit diduga kuat tersangkut dengan kehadiran PT Nauli Sawit di Tapanuli Tengah. Menurut Ibu Bondar istri almarhum Partahian Simanungkalit, suaminya terbunuh secara mengenaskan di kebun sawit PT Nauli Sawit.

Pembunuhan itu sendiri ditenggarai terjadi karena Partahian Simanungkalit tidak mau memberikan tanahnya ke PT Nauli Sawit. "Almarhum suami saya  minta supaya tanah kami yang diserobot PT Nauli Sawit diberi ganti rugi 20 juta rupiah" ungkap ibu Bondar. Tetapi diakuinya sampai saat ini tanah itu belum juga mendapat ganti rugi.

Karena mereka tak punya penghidupan lain lagi, Mei 2009 yang lalu dua anak almarhum Partahian bersama beberapa orang lain mengambil Sawit dilahan mereka yang diserobot PT Nauli Sawit tanpa ganti rugi.

Akan tetapi aparat berwajib menangkap mereka dan menuduh mereka mencuri. Menurut pengakuan ibu Bondar, pada saat itu dua orang Brimob langsung menyiksa dua anaknya. "Sekarang kedua anak saya sudah dipenjara" ibu Bondar sedih. Pada saat datang ke pengadilan anak saya merangkap karena tak bisa jalan. "Dia disiksa polisi" kata ibu yang kini tinggal dengan seorang puterinya yang bungsu. Kepada PEDULI TAPTENG ONLINE ibu Bondar menunjukkan foto rontgsen anaknya.

Kini istri Almarhum Partahian hanya bisa melihat tanahnya menghasilkan kelapa sawit yang bukan miliknya. Dia hidup merana dengan kemiskinan bersama seorang puterinya yang bungsu. Dia tak tahu harus mengadu ke mana. Dia tak tahu bagaimana harus menghidupi puterinya. Tanah bukan lagi mereka, dan mereka tap pernah menerima ganti rugi tanah itu.

Kamis, 14 Januari 2010

Polda Sumut Pertontonkan Kecerobohannya

Hari ini, Selasa 14/1/2010 Polisi Daerah Sumatera Utara mempertontonkan “sirkus” dan sandiwara hukum di negeri ini. Polda Sumut pada pemeriksaan kedua Pejuang HAM Tapanuli Tengah Pst Rantinus Manalu, Pr tadi siang terkesan tidak konsisten dan tidak mengerti persoalan kasus yang disangkakan pada Pst Rantinus Manalu, Pr.

Kecerobohan Polda Sumut terletak pada posisi hutan register yang disangka diduduki dan dibakar Pst Rantinus. Dalam panggilan Reskrim tertanggal 09 Desember 2009, Polda Sumut memeriksa Pst Rantinus sebagai tersangka kasus Tindak Pidana, “Mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan di Register 47 Desa Purbatua dan Desa Hutaginjang Kecamatan Barus Utara Kabupaten Tapanuli Tengah”.

Anehnya, tadi siang saat pemeriksaan berlangsung, Pst Rantinus Manalu Pr malah diperiksa sebagai tersangka kasus tindak pidana mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan register 74. Perbedaan lokasi hutan register yang disangka diduduki Pst Rantinus dari 47 menjadi  74 membuat Pastor Rantinus keberatan. “Dalam surat panggilan saya ditetapkan sebagai tersangka menduduki hutan di register 47” ungkap Pst Rantinus.

Lebih jauh dia mempertanyakan, mengapa dia diperiksa sebagai tersangka menduduki hutan di register 74. Menanggapi keberatan Pst Rantinus penyidik memberi alasan, bahwa surat panggilan itu salah ketik. Penyidik dengan santai meminta supaya kesalahan dalam surat panggilan diperbaiki. Aneh, bahwa institusi negara sebesar Polda bisa salah  ketik.

Sekedar diketahui, hutan register 47 tidak ditemukan dan tidak ada di Tapteng. Hutan register 47 berada di kawasan hutan Tapanuli bagian selatan. Padahal dalam surat panggilan disebut hutan register 47 berada di Desa Purbatua dan Desa Hutaginjang Kecamatan Barus Utara Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena penyidik tetap ngotot akan memeriksa Pastor Rantinus pada pendudukan hutan di kawasan hutan register 74, pastor Rantinus dan para penasihat hukumnya meminta waktu istirahat untuk berembuk. Akhirnya Pst Rantinus dan penasihat hukum sepakat untuk tidak mau diperiksa. Pemeriksaan pun akhirnya dihentikan.

Wartawan Media Cetak di Tapteng tidak Bermutu

Wartawan media cetak di Tapanuli Tengah tidak bermutu. Mereka (para kuli tinta di Tapteng) tidak dapat lagi melihat sisi berita yang elegan, santun dan bernilai. Pemberitaan mereka terkesan miring dan berpihak pada penguasa.

Hal itu terlihat dari pemberitaan tentang Doa dan Solidaritas Peduli Tapteng yang digalang oleh Forum Umat Katolik Keuskupan Sibolga, kemarin 12/1/2010. METRO TAPANULI tadi pagi (13/1/2010) malah lebih menyoroti kehadiran dua anggota DPRD Sibolga dalam aksi doa bersama kemarin. METRO TAPANULI menulis: Dua Anggota Dewan Sibolga Demo DPRD Tapteng.

Dalam pemberitaan itu para pembaca mereka giring pada opini campur tangan DPRD Sibolga pada DPRD Tapteng. Untuk menggiring opini publik sang wartawan mencoba mewawancarai dan meminta pendapat salah seorang warga Sibolga tentang kehadiran dua anggota dewan dimaksud.

Wartawan yang sebelumnya sudah meneerima press release dari panitia tampaknya tidak mengerti apa perbedaan doa dan demo. Padahal sebelum acara doa berlangsung, orator sudah menyampaikan bahwa ini adalah doa bukan demo. Pengusung aksi adalah Forum Umat Katolik Keuskupan Sibolga bukan anggota Dewan. Kehadiran kedua anggota DPRD lebih pada solidaritas mereka pada pastornya.

Pemberitaan yang miring juga terdapat di beberapa media cetak seperti ANALISA dan beberapa koran lain. Koordinator aksi, Paulus menduga keberpihakan para kuli tinta pada Pemkab Tapteng diakibatkan oleh "ajinomoto" fulus yang mereka terima dari Pemkab Tapteng. "Para peserta doa berjumlah seribuan, dan peserta aksi tandingan tak lebih dari 40 orang. Peserta aksi adalah bayaran. Masak mereka yang menjadi fokus pemberitaan?" tanya beliau.

Masyarat sudah lama tahu bahwa wartawan di Tapteng menghamba uang. Setiap pemberitaan, selalu meminta uang kirim berita. Siapa yang punya uang, dia yang punya berita. Mereka tidak peduli apakah masyarakat mendapat berita yang benar atau tidak, yang bermutu atau serampangan. Bukan tidak mungkin Tuani Lumbantobing selain membiayai doa tandingan juga membayar para wartawan kacangan di Tapteng.

Wartawan Tapteng harusnya tahu masyarakat membutuhkan berita yang benar dan bermutu. Bukan hanya sekedar berita yang dipesan oleh oknum tertentu.

Pemkab Tapteng, Maju Kena Mundur Kena

Menyikapi penetapan Pastor Rantinus sebagai pembakar hutan yang prematur dan tanpa bukti sampai saat ini, Pemkab Tapanuli Tengah maju kena mundur kena. Beredar isu bahwa Tuani Lumbantobing sang ketua PARTAI DEMOKRAT TAPTENG panik dan ingin cuci tangan.

Kepada sebuah LSM yang tak mau disebut namanya, bupati korup ini meminta sebuah LSM menjembatani dia dengan Katolik. "Terus terang saya takut pada Katolik" ungkap beliau kepada sebuah LSM.

Agaknya dukungan yang terus mengalir kepada Pst Rantinus dan Robinson Tarihoran yang tidak hanya berasal dari kalangan Katolik akhir-akhir ini, membuat bupati yang mengandalkan preman untuk menyerobot tanah rakyat ini semakin panik. Diduga bupati mulai tahu bahwa kebenaran dan keadilan tidak bisa dia beli dengan uang hasil korupsi di Tapteng.

Berbagai upaya yang dilakukan sang bupati dari PARTAI DEMOKRAT ini untuk menghentikan perjuangan Pst Rantinus Cs yang berpihak pada masyarakat korban penyerobotan tanah seperti senjata makan tuan. Kriminalisasi yang dirancang pada Pst Rantinus malah menelanjangi dan mempertontonkan korupsi dan keangkuhannya yang selama ini tertutupi.

Masyarakat kini akhirnya tahu bahwa semua proyek yang selama ini dibanggakan Tuani Lumbantobing ternyata hanyalah isapan jempol. Sekedar catatan: pembukaan jalan Rampa-Poriaha yang nyata merusak hutan lindung sampai saat ini sudah menelan dana 80-an Milyar. Padahal jalan dimaksud belum tersambung dan belum bisa dilalui oleh kenderaan. Ini hanya satu kasus. Kasus yang mirip, terjadi pada pembukaan jalan Aek Horsik-terminal Aek Tolang. Pertanyaannya adalah kemana uang 80 milyar itu dipakai, sampai jalan belum bisa dilalui.

Adakah sang bupati yang ingin menjadikan Tapanuli Tengah ini sebagai milik keluarga (tirani) menggunakannya untuk membiayai demo-demo tandingan? asal tahu saja pendemo tandingan hanya diberi 50.000 per orang dan jumlah peserta tidak lebih dari 40 orang. Jadi kemana uang rakyat Tapteng. 

Apakah mungkin digunakan untuk menyuap para LSM yang vokal? atau menyuap wakil-wakil rakyat yang berkunjung ke Tapteng. Sudah banyak wakil rakyat berkunjung ke Tapteng tetapi mereka, selalu pulang tanpa memberi hasil dan jalan keluar pada rakyat Tapteng.

Hanya satu kata, jangan biarkan Tuani merenggut masa depan anak-anak Tapteng.

DPRDSU Beberkan Kebobrokan dalam Penerimaan CPNS Tapteng

Medan (SIB) Komisi A DPRD Sumut membeberkan “kebobrokan” maupun saratnya kecurangan dalam penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang dilakukan oleh Pemkab Tapteng (Tapanuli Tengah), sehingga BKN (Badan Kepegawaian Negara) diharapkan segera melakukan peninjauan ulang dan jangan menerbitkan SK pengangkatannya. Hal itu diungkapkan anggota Komisi A DPRD Sumut Suasana Dachi SH, H Syamsul Hilal, Marah Halim Harahap SAg MHum, Oloan Simbolon ST, Drs Yan Syahrin dan Ir Marasal Hutasoit dalam rapat dengar pendapat dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Propsu, BKD Kabupaten/Kota membahas masalah penerimaan CPNS, yang dipimpin Ketua Komisi A HM Nuh, Selasa (12/1) di DPRD Sumut.

“Proses penerimaan CPNS Tapteng yang melakukan kerja sama dengan UGM (Universitas Gajah Mada), ternyata MoU-nya hanya sebatas membuat soal dan kunci jawaban, tapi perangkingan dan penentuan kelulusan seluruhnya diatur Pemkab, sehingga berpeluang sangat besar dilakukan kecurangan,” ujar Marah Halim.

Selain itu, tambah Suasana Dachi, dalam pemeriksaan lembar jawaban para CPNS tidak pernah dilibatkan legislatif maupun LSM, tapi hanya dilakukan panitia dan oknum pejabat Pemkab setempat, sehingga jelas tidak ada ketransparansian.

Bukti yang sangat nyata, tambah Syamsul, dalam penerimaan CPNS di Pemkab Tapteng itu, semuanya di bawah kendali oknum pejabat terasnya. Bahkan DPRD-nya, Parpol (Partai Politik) di daerah itu bisa “diaturnya” dan dia menempatkan dirinya sebagai “raja” yang tak pernah bisa tersentuh hukum.
“Sejak awal kita telah mewanti-wanti, bahwa Pemkab/Pemko yang melakukan kerja-sama di luar USU lebih berpeluang melakukan kesepakatan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme), sehingga tidak heran berkembang rumor di tengah masyarakat untuk lolos jadi CPNS harus setor ke oknum pejabat Rp100 juta-Rp150 juta,” tegas Syamsul.

Syamsul bahkan mengungkapkan pengalamannya dalam penerimaan CPNS pada tahun 2005 semasa Kepala BKD Propsu dijabat oleh Mangasing Mungkur, ada oknum Bupati bersedia menyuap Rp5 miliar, agar penerimaan CPNS di daerahnya bisa diatur dan ditentukan oleh Bupatinya.

Atas kecurangan itu, Syamsul bahkan mendesak BKD Propsu dan BKN untuk melakukan pengusutan dan jika terbukti adanya rekayasa dalam penerimaan CPNS di sejumlah Kabupaten/Kota, BKN harus bersikap tegas dengan membatalkan hasilnya dan periksa Bupati/Walikotanya.

Sementara itu, Marasal, Oloan Simbolon dan Yan Syahrin bahkan mengungkapkan kekecewaannya, kenapa sejumlah Kabupaten/Kota melakukan kerja-sama dengan Universitas di luar Sumut. Padahal diketahui, dengan bekerja-sama dengan UI maupun UGM lebih banyak menghabiskan anggaran negara.
Dari rapat yang dihadiri segenap anggota Komisi A, seperti Sudirman Halawa SH, Sony Firdaus SH, Nurul Azhar Lubis, Hasbullah Hadi SH SpN dan Alamsyah Hamdani SH ini menghasilkan 3 rekomendasi, yakni, BKN didesak mengkaji ulang soal penerimaan CPNS Tapteng.

Selain itu, Komisi A akan segera mengusulkan pembentukan Pansus CPNS “gate” ke pimpinan dewan dan disarankan Pemkab/Pemko se-Sumut agar melakukan kerja sama dengan Universitas Negeri yang ada di Sumut dalam setiap penerimaan CPNS. (M10/m)


Selasa, 12 Januari 2010

Gerombolan Aksi Tandingan Malu Sendiri

Gerombolan demo tandingan yang diduga disiapkan dan dibiayai oleh Bupati Tapanuli Tengah Tuani Lumban Tobing saat Doa yang dilakukan oleh Forum Umat Katolik Keuskupan Sibolga tadi pagi di depan kantor bupati, malu sendiri. Mereka tak mendapat tanggapan apapun dari peserta doa, bahkan mereka dicueki peserta doa.

Untuk menebar ketakutan di masyarakat, sejak kemarin sore (11/1/2010), beredar isu bahwa aksi Doa dan Solidaritas Peduli Tapteng akan berhadapan dengan kelompok pedemo tandingan. Tadi pagi saat doa belangsung di depan kantor bupati, sekelompok massa yang sebelumnya sudah berada di belakang GOR Pandan berteriak-teriak untuk memancing emosi peserta doa.

Gerombolan aksi tandingan mengucapkan kata-kata yang khas dari agama tertentu. Nampaknya ada ”settingan” bahwa umat Katolik akan dibenturkan dengan penganut agama lain. Sayangnya, orang yang diduga membiayai aksi tandingan itu tidak tahu persis peta massa yang mengadiri Doa Peduli Tapteng. Meski Doa Peduli Tapteng diusung oleh Forum Umat Katolik, peserta aksi berasal dari elemen masyarakat dan penganut agama lain.

Dalam Doa Peduli Tapteng, Ustazd Sodikin Lubis turut membacakan doa di depan kantor DPRD, Bupati, Pengadilan Sibolga, Kapolres Tapteng, Kejari Sibolga secara bergantian dengan Sintua-sintua Katolik.

Melihat bahwa doa dipanjatkan oleh pemimpin agama yang berbeda secara bergantian, peserta aksi tandingan mundur teratur. Aksi mundur teratur peserta aksi tandingan, yang diduga dibiayai bupati semakin menjadi-jadi tatkala pengeras suara yang mereka pakai tiba-tiba terbakar. Seorang peserta berkomentar: ”Tuhan tak mau mendengar doa mereka, Tuhan mau mendengar doa kita” ungkap Pak Paulus saat aksi.

Teror Peserta Doa Peduli Tapteng

Aksi damai berupa DOA dan SOLIDARITAS PEDULI TAPTENG yang digalang Forum Umat Katolik Keuskupan Sibolga berlangsung damai, tertib tadi pagi (12/1/2010). Doa yang mengusung tema “Hentikan Kriminalisasi Terhadap Pastor Rantinus Manalu, Pr diikuti sekitar 1000-an massa.

Massa berasal dari Barus Utara, Sosorgadong, Tumba-Manduamas, Pinangsori, Tapian Nauli, Ketapang, Sarudik, Pandan sejak pagi secara pribadi dan kelompok berkumpul di Seminari Menengah Aek Tolang. Banyak massa yang sebelumnya bersedia mengikuti aksi terpaksa membatalkan niat untuk ikut aksi karena kurangnya transportasi.

Semua pemilik truk di Tapanuli Tengah tidak memberikan truk mereka disewa untuk keperluan aksi. Nampaknya para pemilik truk ketakutan pada bupati. Bukan rahasia umum lagi di Tapanuli Tengah sang bupati adalah momok yang menebar ketakutan dan keresahan.

Selain para pemilik truk, ketakutan juga dialami para PNS khususnya yang beragama Katolik. Beberapa PNS yang beragama Katolik bahkan melarang suami atau keluarga yang lain untuk ikut aksi. Mereka takut menerima resiko dari keikutsertaan suami mereka pada aksi damai itu.

Beberapa usaha dilakukan bupati untuk menggagalkan Doa dan Solidaritas yang juga diikuti oleh unsur FPTR, Pergerakan Indonesia, dan perwakilan umat Muslim. Di Barus Utara truk yang dikirim dari Sibolga untuk mengangkut massa peserta Doa dihadang oleh Camat Setempat. Mobil Camat Barus Utara, dengan sengaja di parkir di badan jalan yang akan dilalui oleh truk peserta doa.

Teror lain yang dihadapi oleh peserta aksi adalah telepon dan SMS yang bernada teror. Paulus Hutagalung, Koordinator Aksi mendapat ancaman via SMS. Pst Alfons Ampu, Pr Pastor Paroki Katedral juga tak luput dari teror. Usai sarapan pagi, seseorang menelepon Pst Alfons untuk meminta pembatalan aksi dengan alasan aksi akan ricuh dan berdarah-darah.

Bupati Tapteng Panik!

Menjelang pemeriksaan k-2 Pst Rantinus Manalu, Pr di Medan, (14/1/10) Bupati Tapanuli Tengah, Tuani Lbn Tobing terkesan panik. Bukti-bukti untuk menjebloskan Pst Rantinus sebagai tersangka pembalak hutan tidak lengkap.

Beredar isu persekongkolan Tuani dengan Kepala Dinas Kehutanan Albert Partogi Simanjuntak retak. Hal itu diakibatkan oleh Kepala Dinas Kehutanan tidak mampu mencari bukti-bukti sangkaan. Di satu sisi Tuani ingin agar Pst Rantinus segera mendekam di penjara.

Kepanikan bupati yang diduga telah banyak mengkorupsikan uang negara ini, semakin menjadi menjelang aksi damai DOA DAN SOLIDARITAS PEDULI TAPTENG Selasa, 12/1/10 di Pandan. Aksi digalang oleh FORUM UMAT KATOLIK KEUSKUPAN SIBOLGA. Meski demikian aksi bakal diikuti oleh lintas agama dan golongan.

"Apa yang terjadi...mengapa kami PNS yang beragama Katolik tiba-tiba dikumpulkan di Dinas Pendidikan besok" tanya seorang PNS di lingkungan BAPPEDA kepada PEDULI TAPTENG ONLINE. Tiba-tiba saja saat aksi doa dan solidaritas yang direncanakan berlangsung esok di Pandan, semua PNS beragama Katolik di kurung di Dinas Pendidikan. Asal tahu Kepala Dinas Pendiikan ini adalah juga orang Katolik.

Menanggapi aksi yang akan berlangsung esok, Paulus Koordiator Aksi merasa heran dengan para pemilik truk. Tiba-tiba pemilik truk yang sebelumnya bersedia menyewakan truknya dipakai selama aksi berlangsung secara sepihak membatalkan kesepakatan. "Semua pemilik truk di Tapteng ketakutan menyewakan truknya untuk dipakai peserta aksi Doa dan Solidaritas Peduli Tapteng" ungkap Paulus lebih jauh.

Nampaknya kepanikan bupati semakin tak terkontrol. Yang lebih berbahaya, terdengar isu bahwa pada hari yang sama di Pandan juga akan ada aksi tandingan yang kabarnya dibiayai oleh Tuani Lumban Tobing. Jika aksi ini berlangsung pada waktu dan tempat yang bersamaan bukan tidak mungkin terjadi gesekan antar pendukung aksi.

Sabtu, 09 Januari 2010

PNS Tapteng Resah

Bupati Tapanuli Tengah agaknya memakai segala upaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Salah satu usaha yang dibuat sekarang ini adalah menakut-nakuti PNS yang tidak setuju dengan kebijakan sang bupati.

Dalam berbagai kesempatan, terlihat sekali bahwa para PNS terkesan takut dan tidak lagi bebas menjalankan tugas mereka sehari-hari.

Menurut beberapa PNS yang tidak mau disebut namanya, di lingkungan mereka kerja ada "telinga" bupati yang siap melaporkan segala aktivitas PNS. Salah seorang guru di tarung bolak mengaku tidak bebas pergi ke pesta-pesta marga, apalagi kalau pesta itu diadakan oleh salah seorang bakal calon bupati Tapanuli Tengah.

Para PNS sangat takut karena gerakan mereka selalu dipantau oleh orang yang digelari "wakil bupati". Kata wakil bupati di sini menunjuk pada orang kepercayaan bupati disetiap lingkungan kerja PNS yang siap membisiki bupati tentang para PNS yang ikut memperjuangkan pembebasan tanah yang diserobot oleh oknum yang diduga pejabat teras Pemkab atau mengikuti kegiatan-kegiatan marga yang diakan oleh bakal calon bupati selain bakal calon pilihan sang bupati.

Ketakutan para PNS berasalan,pasalnya beberapa PNS yang selama ini bersimpati pada perjuangan rakyat
Tapteng untuk mendapatkan hak-haknya langsung dipindah sewenang-wenang atau mendapat sangsi penurunan jabatan. Orangtua Edianto Simatupang, ketua Forum Pembebasan Tanah Rakyat dan Kamal Simamora sekretaris paroki Tarutung Bolak adalah sebagian yang sudah dipindah ke tempat yang lebih terpelosok serta diturunkan jabatannya karena dinilai berpihak pada masyarakat yang tanahnya diserobot.

Jumat, 08 Januari 2010

Bola Panas di Tangan Kejari

Polres Tapanuli Tengah akhirnya membuktikan propesionalisme mereka sebagai penegak hukum. Setelah lama ditunggu masyarakat Tapanuli Tengah dugaan kasus-kasus korupsi akhirnya mereka limpahkan ke Kejari Sibolga untuk menindaklanjuti dugaan kasus korupsi.

Dalam pelimpahan berkas dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Tapteng 4 pejabat di lingkungan Pemkab Tapteng ditetapkan sebagai tersangka di antaranya Kadis JJ dan Pengairan berinisial MT dan P2K berinisial ES, Kadis Kelautan dan Perikanan berinisial BG dan P2K berinisial FH.

Dugaan-dugaan korupsi yang dilimpahkan diantaranya: proyek fiktif pematangan lahan terminal baru Pemkab Tapteng di Tukka Rp 1.576.975.000 TA 2005, dugaan mark up pengadaan tanah tempat kerja Polres Tapteng Rp 460 Jt TA 2006, dugaan mark up pengadaan tanah asrama haji Pinang Sori serta menghilangkan alat-alat Pemkab Tapteng Rp 600 Jt TA 2007, dugaan mark up proyek pematangan lahan asrama haji Pinang Sori Rp 1,911 miliar TA 2007.

Dugaan mark up proyek pembuatan sarana air minum di Kelurahan Sibabangun Tapteng Rp 1.606.000.000 T/A 2007, dugaan mark up proyek pembangunan jalan di Sibuluan III Tano Ponggol/asrama TNI Sarudik Rp 327 Jt TA 2007, dugaan mark up proyek pembuatan jalan Sibabangun, Pulo Pakkat, Tapteng Rp 9.000.900.000 TA 2007, dugaan mark up proyek pemeliharaan berkala jalan Baru Garingging, Simarlela Rp 904.400.000 TA 2007, dugaan mark up pengadaan 19 unit mobil innova Rp 335.500.000 T/A 2005, dugaan pemotongan dana BOS Kacabdis Kecamatan Barus Rp 512.300.000 T/A 2007-2008 dan dugaan mark up proyek pembangunan dermaga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Labuan Angin Rp 2,8 miliar kasusnya sudah diperiksa BPKP TA 2006.

Kini ditunggu aksi jajaran Kejari Sibolga apakah bersedia menindaklanjuti dugaan kasus atau mempetieskan pelimpahan kasus di atas. Masyarakat diminta mengawasi tindak lanjut kasus dan segera mendesak Kejari agar menuntaskan kasus di atas. Kejari, buktikanlah bahwa hukum adalah senjata utama di negeri ini. Buat kami percaya dan berpihaklah pada kebenaran.

Minggu, 03 Januari 2010

Dimana Wakil Bupati?


Baliho seperti ini banyak terdapat di sudut-sudt dan pusat Tapanuli Tengah. Selain merusak tata kota dan pemandangan baliho ini juga aneh.

Di atas baliho ada logo Tapanuli Tengah dan tulisan Bupati dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Tengah.

Di daerah lain, biasanya bupati bersanding dengan wakil bupati tapi di Tapteng posisi wakil bupati diisi oleh istri bupati sendiri.

Banyak orang beranggapan bahwa spanduk ini bersifat politis dan merupakan sosialisasi istri bupati yang diduga akan mencalonkan diri pada Pilkada yang akan datang. Yang menjadi pertanyaan adalah darimana biaya baliho ini?bila baliho ini dibiayai uang rakyat harusnya bukan ketua tim penggerak PKK yang disandingkan dengan bupati tetapi wakil bupati.

Baliho ini memuat kalimat yang sangat indah seolah mau menutupi dugaan korupsi dan penyerobotan tanah yang sekarang ini sedang menimpa sang bupati. "Jangan kwatir, Tuhan menyertaimu dan menolongmu setiap saat perbuatlah yang terbaik karena kehidupanmu berada di tangan Tuhan", itulah kalimat yang tertulis di baliho ini.

Indah dan bagus kata-katanya. Tetapi apakah itu sudah dilakukan oleh Tuani selama ini. Apakah penyerobotan tanah dan mengkriminalisasi seorang pastor bisa disebut kebaikan. Tapteng memang aneh, aneh karena dipimpin oleh seorang yang diktator dan paranoid.